Presiden Wanita Pertama Hungaria

Oleh. Musdalifah

Katalin Novak, presiden perempuan pertama dalam sejarah Hungaria. Novak adalah sekutu dekat Perdana Menteri Nasionalis Viktor Orban dan mantan Wakil Presiden Partai Fidesz yang berkuasa. Dia menjabat sebagai Menteri Urusan Keluarga Hungaria hingga pengangkatannya sebagai presiden pada tahun 2022. Ia sendiri pernah secara blak-blakan mengadvokasi nilai-nilai tradisional keluarga dan perlindungan anak-anak (Voaindonesia.com.09/02/2024) 

  

Keputusan Katalin Novak, memicu kemarahan setelah terungkap bahwa dia mengeluarkan pengampunan presiden pada bulan April 2023 kepada sekitar dua lusin narapidana kasus pedofilia, yang salah satunya seorang pria yang dihukum karena menyembunyikan serangkaian pelecehan seksual terhadap anak-anak di panti yang dikelola pemerintah. 

  

Pembenaran atas keputusan mengenai pengampunan presiden tidak bersifat publik. Oleh karena itu wajar jika setiap pengampunan menimbulkan pertanyaan, dan pertanya-pertanyaan ini sering tidak terjawab.  

  

Protes yang menyeruhkan agar Novak mundur semakin meningkat di Hungaria. Novak meminta maaf dan mengatakan dia melakukan kesalahan dalam memberikan pengampunan. Secara resmi mengundurkan diri pada 10 Februari 2024 di ikuti Judit Varga, mantan menteri kehakiman yang menyetujui pengampunan tersebut juga telah mengundurkan diri dari peran barunya dalam memimpin kampanye pemilu Eropa untuk partai Fidesz yang dipimpin oleh Perdana Menteri Viktor Orban.  

  

Sistem Pemerintahan Hungaria 

  

Dalam sistem pemerintahan demokrasi parlementer, kepala negara biasanya merupakan seorang monarki konstitusional atau presiden seremonial yang memiliki peran simbolis dan terbatas dalam pemerintahan. Kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah seorang perdana menteri atau kepala kabinet, yang dipilih oleh parlemen atau partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Anggota parlemen berperan dalam membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. 

Presiden perempuan pertama Hongaria bukanlah sebuah kemenangan bagi perempuan karena bisa jadi hanya boneka yang dikendalikan oleh Viktor Orban. Walaupun Katalin Novak menyangkal hal tersebut. Karena terpilihnya Novak menjadi presiden merupakan sebuah kejutan mengingat pernyataan Fidesz tentang peran perempuan dalam masyarakat dan politik selama 12 tahun masa jabatannya. Pada tahun 2015, ketika ditanya mengapa tidak ada menteri perempuan di pemerintahannya, Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban mengatakan bahwa perempuan tidak akan mampu menangani tekanan kampanye politik kotor.  

  

Kedudukan Perempuan dalam Islam 

  

Islam telah memuliakan perempuan dan memberikan kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagai manusia. Allah Swt. menegaskan bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, misalnya firman Allah dalam QS. Al Hujurat ayat 13. Jadi, jika ingin memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di dunia maupun di akhirat maka bertakwalah.  

  

Islam memberikan peran kepada perempuan sesuai dengan kodratnya yaitu sebagai istri, ibu generasi dan pengatur rumah. Dan menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas manusia termasuk perempuan dan melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan sebagaimana sabda Rasulullah ketika mendengar bahwa rakyat Persia menunjuk putri Kisra sebagai ratu mereka. Nabi bersabda; Tidak akan beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan (HR. Bukhari).

Perempuan Pencetak Generasi 

  

Sesungguhnya, perempuan justru memiliki peran yang luar biasa besar, tidak sekedar berdampak dalam lingkup keluarga akan tetapi hingga ke lingkup negara. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa ibu merupakan madrasah pertama bagi anak generasi. Dari tangan merekalah lahir para guru, pendidik, cendekiawan, pemimpin, dan pahlawan. Dari didikan merekalah juga lahir para pemuda yang berakidah Islam yang menghindari maksiat seperti zina ataupun pelecehan.  

  

Jadi, sangat wajar bila para bijak mengatakan bahwa di balik tokoh yang gemilang pastilah ada seorang ibu yang istimewa. Kita bisa melihat sejarah bagaimana hebatnya generasi kala itu, yaitu ketika dunia tunduk pada kepemimpinan Islam. Para ibu mendidik dan mengantarkan anak-anak mereka menuju tangga sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bidang keilmuan dan pemikiran ada nama-nama seperti Anas bin Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam bidang kepemimpinan dan politik ada Abdullah bin Zubair, Abdurrahman An-Nashir, hingga ibunda Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Para tokoh itu sukses menorehkan berbagai karya gemilang yang dicatat oleh tinta emas sejarah.  

  

Kontribusi Perempuan dalam Politik 

  

Dalam posisi sebagai Al hukam atau penguasa, perempuan tidak dibolehkan menduduki jabatan tertentu. Antara lain Khalifah (kepala negara khilafah), Muawin (pembantu khilafah), wali (Gubernur), Qadi qudat (pemimpin para Qadhi/hakim), dan Qadhi Mazhalim (Hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat Khalifah jika melakukan kezaliman kepada rakyat atau menyalahi Al-Quran dan al-Hadist).  

  

Disepanjang peradaban Islam tidak ada perempuan satupun yang menduduki jabatan Al hukam atau penguasa. Akan tetapi, perempuan boleh menjadi pegawai atau pimpinan swasta atau pemerintahan yang tidak termasuk wilayah amri antara lain sebagai kepala baitul mall, anggota majelis wilayah, anggota majelis umat, Qadhi khushumat (hakim yang menyelesaikan perselisihan antar rakyat), dan Qadhi hisba (hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat).  

  

Seperti pada masa Khalifah Umar yang memberikan jabatan kepada ummu Sulaiman atau Asyifa binti Abdullah untuk menjadi Qadhi hisba di Madina yang bertugas untuk mengawasi masalah pasar. Dan Fatimah Al Fihri yang berkontribusi besar bagi pendidikan di masa Khilafah Abbasiyah yakni membangun sebuah masjid dan madrasah untuk masyarakat di kota Fes Maroko. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk berkiprah dalam berbagai bidang kehidupan manusia tentu saja sesuai dengan tuntunan syariah Islam.   

  

Walaupun perempuan tidak boleh menjadi Al hukam atau penguasa. Hal ini sama sekali bukan menjadi penghambat perempuan untuk berkontribusi dalam perpolitikan. Islam tidak memandang menjadi penguasa sebagai hak yang istimewa tetapi lebih menjadi tanggung jawab yang besar di akhirat. Tanpa posisi politik tertinggi hirarki di masyarakat muslimah pun masih mampu terus berkontribusi untuk umat sesuai syariah Islam dan yang paling utama ruang ini menghantarkannya mendapatkan ridho Allah. Sungguh berbeda dengan kesetaraan gender yang diagung-agungkan oleh barat yang menghantarkan kepada kehinaan dan kehancuran dunia dan akhirat. Wallahu a’lam bishawwab. []