Opini

Oleh : Reskidayanti (Aktivits Muslimah) Wacana "Kuliah Gratis" di Tengah Komersialisasi Pendidikan Rencana kuliah gratis di tengah sulitnya ekonomi hari ini terdengar seperti angin segar, terutama bagi rakyat menengah ke bawah. Namun, kita tak bisa buru-buru bahagia. Program kuliah dan sekolah gratis yang dicanangkan tetap bergantung pada dua hal yang sangat labil: kemampuan fiskal negara dan kondisi politik hari ini. Maka dari itu, letak persoalannya bukan pada program sekolah dan kuliah gratisnya, tapi penujang atas program tersebut apakah mampu untuk bisa mewujudkannya dan bersifat berkelanjutan?, jangan sampai hanya sebatas klaim gratis semata, namun tetap membebani rakyat. Gratis Tapi Rapuh Memang memungkingkan kuliah gratis tersebut terlaksana dari pernyataan beberapa ahli. Namun tak bisa menjamin akan tetap terus berlanjut sebab sepenuhnya mengikuti APBN. Jika fiskal terganggu, otomatis program ini pun akan ikut bermasalah, bahkan bisa saja berhenti. Alhasil ...

  Oleh: Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Ketika seluruh wilayah Palestina diklaim sebagai milik Israel, masihkah solusi dua negara layak disebut jalan menuju perdamaian? Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang mengklaim wilayah Tepi Barat sebagai milik Israel, bukan sekadar pernyataan politik biasa. Klaim tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam konflik Palestina: bagaimana mungkin perdamaian diwujudkan jika hak rakyat Palestina atas tanahnya sendiri terus diingkari? Berdasarkan Kesepakatan Oslo II tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C. Area A berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina, Area B di bawah kendali sipil Palestina dan kendali keamanan Israel, sedangkan Area C berada di bawah kendali Israel. Namun, pembagian administratif itu tidak menyelesaikan persoalan penjajahan dan kedaulatan Palestina. Ketika penguasaan wilayah dianggap sebagai hak kepemilikan, penjajahan sedang dinormalisasi. Perso...

 Oleh : Ummu Hayyan, S.P. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menyiapkan program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri atau PTN secepat mungkin. Hal itu dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23 september 2026). Prabowo menyebut anggaran kuliah gratis nantinya dapat berasal dari uang yang dikorupsi, dicolong, dan dicuri.  Sejumlah pengamat menilai, kuliah gratis memungkinkan secara fiskal selama anggaran pendidikan tidak tersisih untuk membiayai program lain, seperti makan bergizi gratis (MBG), maupun belanja kementerian, dan lembaga di luar sektor pendidikan. Namun, rencana tersebut masih menuai keraguan. Seorang mahasiswa yang diwawancarai BBC menilai, pendidikan belum menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya melihat besarnya anggaran untuk program MBG. Keraguan juga muncul di tengah menyusutnya subsidi negara bagi mahasiswa PTN-BH dalam satu dekade terakhir.  Terus meningkatnya UKT di sejumlah kampus mengakibatkan ...

 Oleh : Ummu Hayyan (Pegiat Literasi) Kepala Badan Narkotika Nasional, Suyudi Ario Seto mengusulkan agar rokok elektrik atau Vape beserta cairannya dimasukkan dalam larangan yang diatur dalam Rancangan Undang - Undang (RUU) Narkotika dan Psikotropika. Usulan tersebut disampaikan menyusul banyaknya temuan penyalahgunaan zat narkotika dalam cairan Vape di Indonesia. Salah satunya terungkap dalam kasus selebgram JP yang dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis Etomidate dalam Vape. Etomidate merupakan obat anestesi yang diberikan melalui suntikan intravena dan bekerja cepat dan membuat seseorang tidak sadarkan diri.  Namun, penggunaan obat kini disalahgunakan dengan cara dimasukkan ke dalam cartridge Vape. Di Jakarta, cartridge yang mengandung Etomidate disebut - sebut dijual dalam paket dengan harga sekitar Rp. 3 juta - Rp. 6 juta. Penggunaan Vape di masyarakat yang mengandung Etomidate tersebut juga dikenal dengan istilah 'Pod  Getar', merujuk pada efek tubuh bergetar ...

 Oleh: Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Gempa adalah bencana alam. Namun, jatuhnya korban setelah bencana bukan semata-mata persoalan alam. Di sanalah kemampuan negara dalam melindungi rakyat diuji. Gempa Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 meninggalkan duka panjang. BNPB mencatat 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa. Sementara itu, 94 warga meninggal ketika berada dalam masa pengungsian. Setelah dilakukan verifikasi bersama Kementerian Kesehatan, BNPB menjelaskan bahwa mayoritas korban merupakan lansia dengan penyakit kronis seperti stroke dan diabetes.  Fakta ini justru menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem penanganan bencana benar-benar dirancang untuk melindungi seluruh korban, termasuk mereka yang paling rentan? Pengungsian bukan sekadar memindahkan manusia dari rumah yang rusak ke tenda. Pengungsian seharusnya menjadi tempat perlindungan: tersedia makanan, air, sanitasi, tempat tinggal yang layak, obat-o...

Oleh Ummu Hayyan (Pegiat Literasi) Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM kembali terjadi. Kali ini kondisi tersebut melanda kota Makassar dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Selama sepekan terakhir, antrian kendaraan di SPBU maupun Pertamini dilaporkan memanjang hingga ratusan meter bahkan beberapa kilometer. Kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pembelajaran dilakukan secara daring, sementara pegawai diarahkan bekerja dari rumah. Tak hanya BBM, kelangkaan juga terjadi pada LPG 3 kg. Persoalan ini memicu aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek online, dan organisasi masyarakat. Aksi tersebut berlangsung di kantor PT Pertamina Patra Niaga regional, Sulawesi Makassar.  Di sisi lain, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan justru membentuk satuan tugas untuk menghadapi situasi ini. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman mengatakan bahwa Satgas akan mengecek dugaan pengisian BBM berulang, modifikasi ta...