Opini

 Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret puluhan mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus bukan sekadar aib institusi. Ini adalah alarm keras bahwa ada yang rusak secara mendasar—bukan hanya pada individu pelaku, tetapi pada sistem yang membentuk perilaku dan membiarkan kerusakan itu tumbuh. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menuntut ilmu justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kehormatan. Ketika 16 mahasiswa, 20 mahasiswi, dan 7 dosen disebut sebagai korban, ini bukan lagi kasus personal. Ini adalah kegagalan kolektif. Fakta ini menampar keras narasi bahwa pendidikan tinggi otomatis melahirkan manusia beradab. Nyatanya, kecerdasan intelektual tidak menjamin kemuliaan akhlak. Sistem pendidikan sekuler hari ini hanya menekankan aspek akademik, tetapi abai dalam membentuk kepribadian yang tunduk pada aturan moral yang kokoh. Lebih dari itu, sistem kehidupan yang liberal membuka ruang kebebasan t...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Mengutip dari AKTUALONLINE.co.id Medan, bahwa pemerintah menggelar Perayaan Hari Jadi ke-78 Sumatera Utara dengan tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”. Terdengar sangat  indah di permukaan. Narasinya penuh harapan. Sinergi, pemulihan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Namun pertanyaannya sederhana dan tajam: apakah ini sekadar slogan tahunan, atau benar-benar mencerminkan arah perubahan yang mendasar? Faktanya, persoalan energi, ekonomi, dan kesejahteraan bukanlah masalah teknis semata. Ia adalah masalah sistem. Selama kebijakan masih berdiri di atas fondasi kapitalistik yang notabene menjadikan sumber daya sebagai komoditas dan bukan amanah, maka kolaborasi yang digaungkan hanya akan berputar di lingkaran kepentingan. Energi, dalam pandangan Islam, bukan sekadar sektor ekonomi. Ia adalah kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan disera...

  Oleh : Haura (Pegiat Literasi) Kasus pelajar menjadi pengedar sabu kembali terulang. Di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), polisi menangkap serang pelajar berinisial KF bersama SH saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Ironisnya, KF adalah masih pelajar aktif sementara SH seorang pengangguran.  Tidak hanya di Bima, Seorang remaja HS berusia 19 tahun di Kendari pun turut diamankan polisi karena terjaring dalam operasi. Saat diinterogasi remaja tersebut menuturkan masih menyimpan narkotika di beberapa titik lain salah satunya di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu. Setelah digeledah polisi menemukan tas ransel berisi paket sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet. Sementara itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mengungkap kasus peredaran sabu seberat 43,8 kilogram dari dua orang tersangka yang diketahui masih berstatus pelajar asal Jakarta Selatan.  Semua kasus ini hanya sebagian dari sederet kasus serupa yan...

Penulis Reskidayanti, S.Pd B aru saja menerima SK sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kebahagiaan itu kini seketika berubah menjadi pilu. Ancaman pemutusan kontrak PPPK pada 2027 menjadi isu yang meresahkan. Dalam APBD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), terdapat pembatasan belanja pegawai daerah maksimal sebesar 30%. Sebagai implementasi regulasi tersebut, PPPK di berbagai daerah di Indonesia kini dihantui bayang-bayang PHK massal. Bahkan Gubernur NTT telah merencanakan pemberhentian sekitar 9.000 PPPK. Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengisyaratkan kemungkinan merumahkan PPPK akibat keterbatasan anggaran. Jika pemerintah daerah diwajibkan mengikuti struktur belanja sesuai ketentuan fiskal dengan alasan keterbatasan anggaran, lantas mengapa pelayanan publik justru menjadi sektor yang dikorbankan? Sistem Fiskal Negara Kapitalis Neraca fiskal nasional merupakan ...

 Oleh : Ummu Hayyan, S. P. Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas setelah Israel mengesahkan Undang-Undang (UU) yang mewajibkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati bagi warga Palestina, yang terbukti membunuh warga Israel dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai “teror". Sebelumnya diberitakan, Knesset mengesahkan RUU kontroversial yang mewajibkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai “teror”. Namun, undang-undang ini tidak berlaku bagi warga Yahudi Israel yang membunuh warga Palestina. RUU ini akan mulai berlaku dalam 30 hari dan disahkan pada Senin (30/3/2026) oleh 62 anggota Knesset, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan 48 menolak dan satu abstain, dari total 120 kursi. nasional.komopas.com. Kemlu Indonesia mengecam dan  menyatakan, UU tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia dan ...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Kasus demi kasus kembali membuka luka lama bangsa ini: generasi muda yang seharusnya menjadi harapan, justru terseret dalam pusaran kejahatan narkoba. Fakta terbaru menunjukkan betapa daruratnya kondisi ini. Di Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dua orang—SH (26) dan KF yang masih berstatus pelajar—ditangkap saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Ironisnya, salah satu pelaku adalah pelajar, simbol masa depan yang seharusnya dijaga, bukan dibiarkan terjerumus. Belum selesai di sana, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, aparat kembali meringkus seorang pelajar berinisial HS (19). Dari tangan pelaku, ditemukan puluhan paket sabu yang tersebar di berbagai lokasi. Ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan sinyal bahaya bahwa generasi muda sedang berada di titik rawan. Ini bukan kebetulan. Ini kegagalan sistem. Ketika pelajar berubah menj...