Opini

  Oleh : Haura (Pegiat Literasi) Kasus pelajar menjadi pengedar sabu kembali terulang. Di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), polisi menangkap serang pelajar berinisial KF bersama SH saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Ironisnya, KF adalah masih pelajar aktif sementara SH seorang pengangguran.  Tidak hanya di Bima, Seorang remaja HS berusia 19 tahun di Kendari pun turut diamankan polisi karena terjaring dalam operasi. Saat diinterogasi remaja tersebut menuturkan masih menyimpan narkotika di beberapa titik lain salah satunya di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu. Setelah digeledah polisi menemukan tas ransel berisi paket sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet. Sementara itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mengungkap kasus peredaran sabu seberat 43,8 kilogram dari dua orang tersangka yang diketahui masih berstatus pelajar asal Jakarta Selatan.  Semua kasus ini hanya sebagian dari sederet kasus serupa yan...

Penulis Reskidayanti, S.Pd B aru saja menerima SK sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kebahagiaan itu kini seketika berubah menjadi pilu. Ancaman pemutusan kontrak PPPK pada 2027 menjadi isu yang meresahkan. Dalam APBD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), terdapat pembatasan belanja pegawai daerah maksimal sebesar 30%. Sebagai implementasi regulasi tersebut, PPPK di berbagai daerah di Indonesia kini dihantui bayang-bayang PHK massal. Bahkan Gubernur NTT telah merencanakan pemberhentian sekitar 9.000 PPPK. Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengisyaratkan kemungkinan merumahkan PPPK akibat keterbatasan anggaran. Jika pemerintah daerah diwajibkan mengikuti struktur belanja sesuai ketentuan fiskal dengan alasan keterbatasan anggaran, lantas mengapa pelayanan publik justru menjadi sektor yang dikorbankan? Sistem Fiskal Negara Kapitalis Neraca fiskal nasional merupakan ...

 Oleh : Ummu Hayyan, S. P. Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas setelah Israel mengesahkan Undang-Undang (UU) yang mewajibkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati bagi warga Palestina, yang terbukti membunuh warga Israel dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai “teror". Sebelumnya diberitakan, Knesset mengesahkan RUU kontroversial yang mewajibkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai “teror”. Namun, undang-undang ini tidak berlaku bagi warga Yahudi Israel yang membunuh warga Palestina. RUU ini akan mulai berlaku dalam 30 hari dan disahkan pada Senin (30/3/2026) oleh 62 anggota Knesset, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan 48 menolak dan satu abstain, dari total 120 kursi. nasional.komopas.com. Kemlu Indonesia mengecam dan  menyatakan, UU tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia dan ...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Kasus demi kasus kembali membuka luka lama bangsa ini: generasi muda yang seharusnya menjadi harapan, justru terseret dalam pusaran kejahatan narkoba. Fakta terbaru menunjukkan betapa daruratnya kondisi ini. Di Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dua orang—SH (26) dan KF yang masih berstatus pelajar—ditangkap saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Ironisnya, salah satu pelaku adalah pelajar, simbol masa depan yang seharusnya dijaga, bukan dibiarkan terjerumus. Belum selesai di sana, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, aparat kembali meringkus seorang pelajar berinisial HS (19). Dari tangan pelaku, ditemukan puluhan paket sabu yang tersebar di berbagai lokasi. Ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan sinyal bahaya bahwa generasi muda sedang berada di titik rawan. Ini bukan kebetulan. Ini kegagalan sistem. Ketika pelajar berubah menj...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Gonjang-ganjing harga BBM hari ini bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ini adalah cermin telanjang dari rapuhnya sistem yang mengatur negeri ini. Fakta di lapangan berbicara keras. BBM subsidi memang belum naik, tetapi BBM nonsubsidi sudah melambung. Rakyat dipaksa antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, bahkan di beberapa tempat harus membeli secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Di saat yang sama, pasokan terganggu, bahkan kapal tanker masih tertahan di Selat Hormuz sebagai jalur vital energi dunia. Negara mencoba menambal dengan subsidi melalui APBN. Namun ini hanya solusi sementara. Tidak akan bertahan lama. Paling hanya hitungan minggu sebelum tekanan fiskal memaksa kebijakan baru yang kembali membebani rakyat. Pemerintah pun mulai mendorong langkah-langkah penghematan: WFH, pembatasan BBM kendaraan, hingga pengurangan aktivitas tertentu. Semua ini menunjukkan satu hal: negara seda...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Bencana ekologis yang terus berulang di negeri ini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah cermin dari kegagalan sistem yang mengatur kehidupan. Ketika banjir, longsor, kebakaran hutan, dan krisis lingkungan datang silih berganti, pertanyaan mendasarnya bukan lagi “mengapa ini terjadi?” tetapi “siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?” Dalam berbagai forum, seperti yang diangkat oleh PERMAMPU bersama jaringan masyarakat sipil, suara perempuan mulai diangkat. Mereka disebut sebagai kelompok paling terdampak, paling rentan, dan sekaligus paling kuat dalam menghadapi bencana. Namun ironisnya, negara hanya berhenti pada pengakuan—bukan pada penyelesaian. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan memang sering menanggung dampak berlapis. Saat bencana terjadi, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan akses ekonomi, keamanan, bahkan martabat. Namun persoalannya bukan sekadar “kurang...