Opini

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Gonjang-ganjing harga BBM hari ini bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ini adalah cermin telanjang dari rapuhnya sistem yang mengatur negeri ini. Fakta di lapangan berbicara keras. BBM subsidi memang belum naik, tetapi BBM nonsubsidi sudah melambung. Rakyat dipaksa antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, bahkan di beberapa tempat harus membeli secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Di saat yang sama, pasokan terganggu, bahkan kapal tanker masih tertahan di Selat Hormuz sebagai jalur vital energi dunia. Negara mencoba menambal dengan subsidi melalui APBN. Namun ini hanya solusi sementara. Tidak akan bertahan lama. Paling hanya hitungan minggu sebelum tekanan fiskal memaksa kebijakan baru yang kembali membebani rakyat. Pemerintah pun mulai mendorong langkah-langkah penghematan: WFH, pembatasan BBM kendaraan, hingga pengurangan aktivitas tertentu. Semua ini menunjukkan satu hal: negara seda...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Bencana ekologis yang terus berulang di negeri ini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah cermin dari kegagalan sistem yang mengatur kehidupan. Ketika banjir, longsor, kebakaran hutan, dan krisis lingkungan datang silih berganti, pertanyaan mendasarnya bukan lagi “mengapa ini terjadi?” tetapi “siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?” Dalam berbagai forum, seperti yang diangkat oleh PERMAMPU bersama jaringan masyarakat sipil, suara perempuan mulai diangkat. Mereka disebut sebagai kelompok paling terdampak, paling rentan, dan sekaligus paling kuat dalam menghadapi bencana. Namun ironisnya, negara hanya berhenti pada pengakuan—bukan pada penyelesaian. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan memang sering menanggung dampak berlapis. Saat bencana terjadi, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan akses ekonomi, keamanan, bahkan martabat. Namun persoalannya bukan sekadar “kurang...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Disahkannya undang-undang oleh parlemen Israel pada 30 Maret 2026 yang melegalkan hukuman mati khusus bagi warga Palestina bukan sekadar kebijakan hukum biasa. Ini adalah penegasan telanjang atas wajah asli sebuah entitas yang selama ini mengklaim diri sebagai “negara demokratis” di Timur Tengah, namun justru mengokohkan praktik diskriminasi sistematis yang brutal. Fakta ini tidak berdiri sendiri. Kritik keras dari negara-negara Eropa dan berbagai lembaga hak asasi manusia menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya kontroversial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, pertanyaannya: mengapa pelanggaran yang begitu terang-benderang ini tetap terjadi tanpa konsekuensi nyata? Jawabannya jelas, karena sistem global hari ini tidak dibangun untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melindungi kepentingan kekuatan besar. Kriminalisasi Perlawanan, Legalisasi Penindasan Undang-unda...

Oleh: Yeni Sri Wahyuni Kekhawatiran sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai terasa di berbagai wilayah. Ancaman pemutusan kontrak PPPK pada 2027 bukan sekadar isu biasa, konsekuensi logis dari tekanan fiskal daerah yang kian menyempit. Batas maksimum belanja untuk pegawai daerah ditetapkan sebesar 30 persen dalam APBD sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Namun, kenyataan mengenai pemotongan besar-besaran pada Transfer ke Daerah (TKD) menjadi ancaman yang memaksa adanya pengurangan jumlah PPPK di daerah. (Money.kompas.com, 29/03/2026) Hukum kausalitas menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak terencana dengan baik cenderung akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru. Pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk merekrut tenaga PPPK, namun di sisi lain, mereka tidak memperhatikan ketersediaan anggaran. Saat anggaran APBN meningkat, untuk mengefisiensikan anggaran, tentu ada...

  Oleh : Ummu Mumtazah Fenomena urbanisasi sering terjadi setelah lebaran Idulfitri, mereka yang pulang ke desa atau mudik, kembali lagi ke kota. Seringkali mereka yang berhasil di kota menjadi motivasi bagi yang tinggal di desa untuk pergi ke kota. Mereka yakin setelah di kota akan berhasil seperti saudaranya, keluarganya, temannya dan lain-lain. Mereka memimpikan orang-orang yang berhasil di kota dan terdorong hatinya untuk bekerja dan tinggal di kota.  Ketika melihat banyaknya orang yang berpindah dari desa ke kota (urbanisasi), terlihat jelas ada sebuah ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Mereka beranggapan bahwa hidup di desa sudah tidak layak lagi dan memilih untuk pindah ke kota. Padahal  di desa juga bisa sukses ketika bisa mengembangkan keterampilan sesuai dengan kemampuan masing-masing.  Dengan banyaknya berpindah ke kota, apalagi dikalangan remaja, maka akibatnya desa kehilangan SDM muda. Sedangkan kota terbebani secara demografi karena banyaknya pen...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  ( Penggiat Literasi Serdang Bedagai ) Kasus yang diungkap oleh Polda Sumatera Utara di Medan kembali membuka tabir yang selama ini sebenarnya sudah lama kita ketahui bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan jaringan terstruktur, lintas wilayah, bahkan diduga terhubung hingga luar negeri seperti Kamboja. Pertanyaannya sederhana, mengapa fenomena ini terus berulang, bahkan semakin meluas? Penindakan demi penindakan memang dilakukan. Konferensi pers digelar. Barang bukti diperlihatkan. Pelaku ditangkap. Namun, publik tidak bisa menutup mata bahwa semua ini seringkali hanya menyentuh permukaan, bukan akar persoalan. Judi online hari ini bukan lagi aktivitas sembunyi-sembunyi. Ia tumbuh menjadi industri gelap yang rapi, sistematis, dan memanfaatkan celah besar dalam sistem. Selama akses digital terbuka lebar tanpa kontrol yang tegas, selama ekonomi rakyat terjepit, dan selama nilai moral dibiarkan tergerus oleh gaya hidup material...