Opini

Penulis Ummu Hayyan, S.P. Ketika Rakyat Harus Turun Tangan Sebuah peristiwa mencolok terjadi di Dusun Baregbeg, Desa Baregbeg, Kecamatan Lakbok, Kabupaten Ciamis. Warga RT 14 RW 4 yang berjumlah puluhan orang terpaksa bergotong royong dan mengumpulkan iuran mandiri untuk membeli material seperti semen serta pasir. Tujuannya hanya satu: menambal jalan rusak parah di wilayah mereka agar bisa dilalui kembali. Aksi swadaya ini bukan tanpa alasan. Warga melakukannya karena tak kunjung ada kejelasan perbaikan dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Padahal, infrastruktur jalan memegang peran yang sangat krusial bagi keselamatan pengendara, kelancaran mobilitas harian, serta roda aktivitas ekonomi warga—terutama saat menyambut musim panen raya. Ketua RT 14, Sohib menyampaikan bahwa, inisiatif perbaikan jalan rabat beton tersebut adalah bentuk keprihatinan masyarakat sekitar terhadap kondisi infrastruktur yang makin memburuk. Terlebih lagi, pembangunan jalan tersebut sudah cukup lama...

Penulis Ummu Hayyan  Hanya 16 jam setelah dipublikasikan, video investigasi ilmiah dari Nalar Rawat—yang menyoroti kubah karbon monoksida (CO) serta lonjakan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga menyentuh 1.200 di Kalimantan Tengah—dihapus secara sepihak dari platform TikTok tanpa penjelasan spesifik. Padahal, konten berbasis sains tersebut merujuk pada data otoritatif dari NASA Worldview, laporan Reuters, serta enam jurnal ilmiah internasional. Penghapusan ini dinilai publik sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara kritis di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang nyata. Bencana ekologis ini telah membawa dampak sistemik, di mana sedikitnya 283.270 warga di tujuh provinsi tercatat mengalami gangguan pernapasan. Asap gambut yang membawa konsentrasi tinggi karbon monoksida dan partikel PM2.5 ini amat berbahaya bagi kesehatan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan penderita penyakit jantung. Fenomena senyapnya sensor digital t...

Oleh : Ummu Mumtazah Pemerintah RI menegaskan diri masih mampu melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sehingga enggan menetapkan status bencana nasional.  Sikap pemerintah yang tidak menetapkan bencana nasional itu tetap menjadi pilihan di tengah protes yang dilancarkan negara tetangga imbas kabut asap lintas negara. Kemampuan negara menangani karhutla disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman. Suara.com. (19/10/2026). Apa karena demi gengsi penanganan setiap bencana kurang cepat sehingga banyak memakan korban?  Menurut data SiPongi mencatat 202.004 hektare lahan terbakar sepanjang Januari sampai Juli 2026, ditambah lagi kasus ISPA akibat kabut asap di Indonesia yang terus mengepul di udara termasuk ke pemukiman mencapai 277.075 kasus (data kemenkes per 11 Oktober 2026), termasuk 64.913 balita dan 4 orang sudah dinyatakan meninggal akibat penyebaran asap tersebut.  Penanganan masih banyak berpikir tanpa memperhatikan...

Oleh Ummu Hayyan, S. P. Kondisi ekonomi yang kian tidak pasti bukan sekedar ungkapan tanpa bukti. Berdasarkan data yang dikutip Republika pada 9 Oktober 2026, jumlah penduduk kelas menengah turun dari 60,8 juta orang atau 23% pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6% pada 2025. Sebaliknya, kelompok ekonomi rentan meningkat dari 68,5% menjadi 74,5%. Kondisi ini terlihat dari fenomena downgrade lifestyle yakni menurunkan standar gaya hidup demi bertahan dari tekanan finansial. Masyarakat mulai mengurangi pengeluaran tersier seperti nongkrong dan membeli gadget untuk mempertahankan kebutuhan inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Tak hanya itu, menurut komunitas kedokteran, fenomena downgrade ekonomi Indonesia sejujurnya bisa berdampak hingga pada penghematan medis dan pengeluaran gizi dan kesehatan keluarga. Data Susenas tahun 2021 yang menyasar 3.227 rumah tangga menemukan bahwa,  permintaan berbagai sumber protein hewani daging sapi, susu, unggas, dan ikan dikategorikan...

  Oleh: Yuli Atmonegoro  Ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan rakyat, kesehatan generasi pun menjadi taruhannya. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup di negeri ini. Bukan sekadar persoalan hutan yang terbakar atau kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Ada persoalan yang jauh lebih besar: keselamatan manusia, khususnya anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan terbaik dari negara. Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 311.363 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 70.239 kasus dialami anak berusia di bawah lima tahun. Kasus tersebar di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat manusia yang sedang ...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  Bencana Menguji Kepedulian, Korupsi Membongkar Kebobrokan Pengelolaan Kekuasaan Bencana adalah ujian berat bagi rakyat. Banjir merendam rumah, longsor menimbun permukiman, dan kebakaran hutan merusak lingkungan serta mengancam kehidupan. Dalam situasi seperti ini, rakyat membutuhkan negara yang sigap, bantuan yang memadai, dan perlindungan yang nyata. Namun, bagaimana jika dana yang semestinya digunakan untuk penanggulangan bencana justru terseret dalam dugaan korupsi? Inilah pertanyaan serius yang harus dijawab ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026. KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai kebencanaan. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar beserta emas. KPK juga mengungkap bahwa pengadaan melal...