Postingan

ASAP KARHUTLA MERACUNI ANAK BANGSA: PULUHAN RIBU BALITA TERKENA ISPA, DI MANA TANGGUNG JAWAB NEGARA?

Gambar
  Oleh: Yuli Atmonegoro  Ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan rakyat, kesehatan generasi pun menjadi taruhannya. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali memperlihatkan persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan hidup di negeri ini. Bukan sekadar persoalan hutan yang terbakar atau kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat. Ada persoalan yang jauh lebih besar: keselamatan manusia, khususnya anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan terbaik dari negara. Data Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026 mencatat sebanyak 311.363 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 70.239 kasus dialami anak berusia di bawah lima tahun. Kasus tersebar di 65 kabupaten/kota pada tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat manusia yang sedang ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

DANA BENCANA DIDUGA DIKORUPSI: SAAT RAKYAT MENDERITA, AMANAH NEGARA DIPERTARUHKAN

Gambar
  Oleh : Yuli Atmonegoro  Bencana Menguji Kepedulian, Korupsi Membongkar Kebobrokan Pengelolaan Kekuasaan Bencana adalah ujian berat bagi rakyat. Banjir merendam rumah, longsor menimbun permukiman, dan kebakaran hutan merusak lingkungan serta mengancam kehidupan. Dalam situasi seperti ini, rakyat membutuhkan negara yang sigap, bantuan yang memadai, dan perlindungan yang nyata. Namun, bagaimana jika dana yang semestinya digunakan untuk penanggulangan bencana justru terseret dalam dugaan korupsi? Inilah pertanyaan serius yang harus dijawab ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 13 Oktober 2026. KPK kemudian menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai kebencanaan. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan uang tunai sekitar Rp1,4 miliar beserta emas. KPK juga mengungkap bahwa pengadaan melal...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Rekening Massal, Cermin Kegagalan Tata Kelola Keuangan Kapitalistik

Gambar
Rekening Massal, Cermin Kegagalan Tata Kelola Keuangan Kapitalistik Sarlin, Amd.kep (Pegiat Literasi)  Pemerintah memastikan program pembukaan rekening massal yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tetap akan menyasar masyarakat yang telah memiliki rekening bank. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih akan mengonsolidasikan data rekening masyarakat. Namun, kepemilikan rekening sebelumnya tidak otomatis membuat seseorang keluar dari program tersebut. "Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat," papar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.CBNC Indonesia,Rabu (9/9/2026). Negara sedang bersiap membuat rekening untuk hampir seluruh rakyat Indonesia. Sekilas ini merupakan kabar tentang kemajuan, dimana dengan semakin banyak warga yang terkoneksi dengan layanan keuangan, s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Karhutla: Hutan Dibakar, Rakyat Jadi Korban

Gambar
  Oleh : Reskidayanti  Karhutla: Hutan Dibakar, Rakyat Jadi Korban   Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kian meluas dan melahap apa pun yang dilaluinya hingga mendekati permukiman warga. Asap yang semakin tebal akhirnya menelan korban jiwa.   Duka menyelimuti kabut asap di Kalimantan. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun meninggal dunia akibat sesak napas. Riwayat asma yang dideritanya kambuh akut setelah terpapar asap karhutla.   Peristiwa ini tidak boleh berlalu tanpa evaluasi menyeluruh. Terlebih, solusi yang ditawarkan harus menyentuh akar persoalan, bukan sekadar merespons dampaknya.   Sebab, dampak karhutla tidak hanya dirasakan di dalam negeri, tetapi juga meluas hingga ke negara-negara ASEAN. Akibatnya, Indonesia dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan ini.   Imbas Kapitalisme: Penyerahan Hutan kepada Swasta   Karhutla bukan fenomena sesaat, melainkan bencana tahunan yang terjadi secara masif. Menjadikan al...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Wacana "Kuliah Gratis" di Tengah Komersialisasi Pendidikan

Gambar
Oleh : Reskidayanti (Aktivits Muslimah) Wacana "Kuliah Gratis" di Tengah Komersialisasi Pendidikan Rencana kuliah gratis di tengah sulitnya ekonomi hari ini terdengar seperti angin segar, terutama bagi rakyat menengah ke bawah. Namun, kita tak bisa buru-buru bahagia. Program kuliah dan sekolah gratis yang dicanangkan tetap bergantung pada dua hal yang sangat labil: kemampuan fiskal negara dan kondisi politik hari ini. Maka dari itu, letak persoalannya bukan pada program sekolah dan kuliah gratisnya, tapi penujang atas program tersebut apakah mampu untuk bisa mewujudkannya dan bersifat berkelanjutan?, jangan sampai hanya sebatas klaim gratis semata, namun tetap membebani rakyat. Gratis Tapi Rapuh Memang memungkingkan kuliah gratis tersebut terlaksana dari pernyataan beberapa ahli. Namun tak bisa menjamin akan tetap terus berlanjut sebab sepenuhnya mengikuti APBN. Jika fiskal terganggu, otomatis program ini pun akan ikut bermasalah, bahkan bisa saja berhenti. Alhasil ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SOLUSI DUA NEGARA: JANJI PERDAMAIAN DI ATAS TANAH YANG TERUS DIRAMPAS

Gambar
  Oleh: Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Ketika seluruh wilayah Palestina diklaim sebagai milik Israel, masihkah solusi dua negara layak disebut jalan menuju perdamaian? Pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, yang mengklaim wilayah Tepi Barat sebagai milik Israel, bukan sekadar pernyataan politik biasa. Klaim tersebut memperlihatkan persoalan mendasar dalam konflik Palestina: bagaimana mungkin perdamaian diwujudkan jika hak rakyat Palestina atas tanahnya sendiri terus diingkari? Berdasarkan Kesepakatan Oslo II tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi Area A, B, dan C. Area A berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina, Area B di bawah kendali sipil Palestina dan kendali keamanan Israel, sedangkan Area C berada di bawah kendali Israel. Namun, pembagian administratif itu tidak menyelesaikan persoalan penjajahan dan kedaulatan Palestina. Ketika penguasaan wilayah dianggap sebagai hak kepemilikan, penjajahan sedang dinormalisasi. Perso...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ilusi "Kuliah Gratis" dalam Sistem Kapitalisme

 Oleh : Ummu Hayyan, S.P. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menyiapkan program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri atau PTN secepat mungkin. Hal itu dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23 september 2026). Prabowo menyebut anggaran kuliah gratis nantinya dapat berasal dari uang yang dikorupsi, dicolong, dan dicuri.  Sejumlah pengamat menilai, kuliah gratis memungkinkan secara fiskal selama anggaran pendidikan tidak tersisih untuk membiayai program lain, seperti makan bergizi gratis (MBG), maupun belanja kementerian, dan lembaga di luar sektor pendidikan. Namun, rencana tersebut masih menuai keraguan. Seorang mahasiswa yang diwawancarai BBC menilai, pendidikan belum menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya melihat besarnya anggaran untuk program MBG. Keraguan juga muncul di tengah menyusutnya subsidi negara bagi mahasiswa PTN-BH dalam satu dekade terakhir.  Terus meningkatnya UKT di sejumlah kampus mengakibatkan ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya