Opini

 Oleh: Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Gempa adalah bencana alam. Namun, jatuhnya korban setelah bencana bukan semata-mata persoalan alam. Di sanalah kemampuan negara dalam melindungi rakyat diuji. Gempa Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 15 Agustus 2026 meninggalkan duka panjang. BNPB mencatat 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa. Sementara itu, 94 warga meninggal ketika berada dalam masa pengungsian. Setelah dilakukan verifikasi bersama Kementerian Kesehatan, BNPB menjelaskan bahwa mayoritas korban merupakan lansia dengan penyakit kronis seperti stroke dan diabetes.  Fakta ini justru menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem penanganan bencana benar-benar dirancang untuk melindungi seluruh korban, termasuk mereka yang paling rentan? Pengungsian bukan sekadar memindahkan manusia dari rumah yang rusak ke tenda. Pengungsian seharusnya menjadi tempat perlindungan: tersedia makanan, air, sanitasi, tempat tinggal yang layak, obat-o...

Oleh Ummu Hayyan (Pegiat Literasi) Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM kembali terjadi. Kali ini kondisi tersebut melanda kota Makassar dan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Selama sepekan terakhir, antrian kendaraan di SPBU maupun Pertamini dilaporkan memanjang hingga ratusan meter bahkan beberapa kilometer. Kondisi ini mendorong pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Pembelajaran dilakukan secara daring, sementara pegawai diarahkan bekerja dari rumah. Tak hanya BBM, kelangkaan juga terjadi pada LPG 3 kg. Persoalan ini memicu aksi demonstrasi yang melibatkan mahasiswa, pengemudi ojek online, dan organisasi masyarakat. Aksi tersebut berlangsung di kantor PT Pertamina Patra Niaga regional, Sulawesi Makassar.  Di sisi lain, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan justru membentuk satuan tugas untuk menghadapi situasi ini. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman mengatakan bahwa Satgas akan mengecek dugaan pengisian BBM berulang, modifikasi ta...

  Oleh: Siti Nur Zahra (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Banyak kasus keracunan dikarenakan MBG (Makan Bergizi Gratis) akhir-akhir ini yang kita temukan. Dan Lokasi kejadian beragam. Di antaranya termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Agam, Sumatra Barat; Tana Toraja, Sulawesi Selatan; dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Total keseluruhan Korban keracunan sejak program MBG ini berjalan sudah 50.000 orang yang terdampak. Tetapi sampai saat ini pemimpin masih belum ada andil bagaimana menyelesaikan permasalahan yang pada nyatanya kejadian buah dari hasil yang telah dia perbuat.  Pemimpin sampai saat ini masih di buat oleh singgasana yang telah ia dapatkan. Sungguh miris sekali, ini progam ia yang luncurkan dan ketika ada permasalahan dalam program yang ia buat beliau malah tidak ada andil sama sekali. Dan permasalahan yang terjadi saat ini juga bukan hanya kesalahan pemimpin, tetapi juga di campurkan oleh kepentingan kepentingan pribadi...

  Oleh: Intan Suciati (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Harga bahan pangan kian naik, disejumlah daerah salah satunya di kabupaten Intan Jaya. Rata-rata kenaikkan harga ayam secara nasional berkisar 41 ribu hingga mencapai 100/ kg. Dari badan pusat statistik (BPS) kenaikkan harga-harga ayam hingga Agustus 2026 terjadi 220 kabupaten atau 61,11 persen wilayah Indonesia . Disejumlah daerah termasuk Rokan hilir terjadi sebanyak 238 per kg atau 25,60 persen  Secara nasional PIHPS Indonesia mencatat pada 1 September dari 17 komoditas yang dipantau mengalami kenaikkan dan mengalami penurunan. Menurut anggota DPRD DKI Jakarta dari fungsi yang tidak stabil terjadi akibat contranct faming yang selama ini menjadi salah satu instrumen dalam mendukung ketahanan pangan jakarta . Jika swasembada pangan bertujuan menjamin kesediaan dan ketahanan masyarakat.mengapa disejumlah daerah masih mengalami kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi? Swasembada pangan seharusnya memenuhi kebutuhan pangan ma...

  Oleh: Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Pemerintah berencana membuat rekening secara massal bagi sekitar 200 juta warga, terutama mereka yang memasuki usia 17 tahun. Rekening tersebut akan dibuat melalui BRI dan BSI, dengan saldo awal Rp50 ribu. Jika dikalikan dengan jumlah penerima, kebijakan ini membutuhkan anggaran hingga sekitar Rp11 triliun. Pertanyaannya sederhana: untuk siapa sesungguhnya kebijakan sebesar ini dibuat? Pemerintah berdalih bahwa rekening massal diperlukan untuk membuat penyaluran bantuan sosial lebih efisien dan tepat sasaran sekaligus meningkatkan inklusi keuangan. Sekilas terdengar rasional. Namun, ketika negara sedang menghadapi tekanan fiskal, kebijakan dengan anggaran triliunan rupiah semestinya diuji dengan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah ini benar-benar kebutuhan rakyat atau justru menciptakan kebutuhan baru yang sebenarnya tidak mendesak? Jika persoalannya adalah ketepatan sasaran bansos, maka problem utamanya bukan ketiad...

Oleh Ummu Hayyan (Pegiat Literasi) Pemukim Zionis berupaya menerobos dan membakar masjid Nur al-Din Zengi di Bazaria Barat Laut Nabulus, pada Selasa dini hari, 1 September, serta  mencoretkan slogan bernada rasis dan ancaman terhadap warga Palestina. Serangan terhadap tempat suci ini diduga kuat menjadi bagian dari kebijakan sistematis. Pasalnya pada saat yang sama, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir menerobos masuk ke kompleks masjid al-aqsa di Yerusalem Timur. Ia memasuki kompleks tersebut pada senin 31 Agustus dengan perlindungan pasukan pendudukan Zionis. Ia juga menyerukan pembangunan kuil Yahudi Sinogage di lokasi tersebut. Ia juga mengungkap rencana untuk mengeluarkan 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam kurun waktu 7 tahun dengan dalih migrasi sukarela.  Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Israel Katz bahwa, pemerintahnya telah menyiapkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari jalur Gaza. Yang dilakukan Ben-Gvir di Al Aqsh...