Opini

  Oleh : Reskidayanti UU PPRT:  Antara Harapan dan Kegagalan Sistem Pekerja Rumah Tangga (PRT) mendapat informasi angin segar berupa pengesahan undang-undang perlindungan usai DPR RI melaksanakan rapat paripurna, selasa (21/4). Wakil ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, UU PRT diharapkan menjadi payung hukum yang maksimal dalam melindungi profesi PRT (Parlemetaria.com) Pengesahan ini adalah hasil perjuangan panjang sejak 2004. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) juga memastikan bahwa pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan akan mendapat akses layanan dan pendampingan yang responsif, serta berorientasi pada jaminan hak-hak dan perlindungan dari berbagai sisi. Meskipun demikian, apakah UU ini mampu membenahi persoalan kesejahteraan bagi PRT itu sendiri? PRT Desain Sistem Kapitalisme Sudah seharusnya kebijakan memihak kepada masyarakat secara keseluruhan tanpa memandang jenis pekerjaan, baik itu PRT maupun pekerjaan lain. Semua berh...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Setiap tahun Hari Pendidikan Nasional diperingati. Namun satu pertanyaan penting jarang dijawab adalah, mengapa kondisi pendidikan justru terasa makin memburuk? Kasus kekerasan, pelecehan, kecurangan akademik, hingga penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar bukan lagi kejadian sporadis. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada yang salah secara mendasar. Sekolah dan kampus yang seharusnya menjadi tempat membentuk karakter justru belum mampu menjamin keamanan dan integritas. Masalah utamanya bukan sekadar teknis, melainkan arah pendidikan yang kehilangan pijakan nilai. Sistem pendidikan yang dijauhkan dari aturan Agama sehingga jauh dari fitrah, membuat generasi muda kita tidak punya akal sehat dan pertanggung jawaban atas ilmu yang didapatnya. Ketika pendidikan hanya dikejar sebagai alat meraih materi dan status, maka wajar jika lahir generasi yang cerdas secara akademik tetapi rapuh secara moral. Budaya instan, pembenaran s...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Peristiwa pelecehan terhadap guru yang terjadi di ruang kelas bukan sekadar kenakalan remaja biasa. Ini adalah alarm keras bahwa dunia pendidikan sedang mengalami kerusakan mendasar. Ketika siswa berani mengejek, merendahkan, bahkan melakukan gestur penghinaan kepada guru—sosok yang seharusnya dimuliakan—maka yang runtuh bukan hanya wibawa individu, tetapi juga nilai-nilai dasar dalam sistem pendidikan itu sendiri. Sanksi skorsing selama 19 hari yang diberikan kepada pelaku menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil masih bersifat administratif, bukan solutif. Hukuman seperti ini tidak menyentuh akar persoalan. Ia hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Bahkan, dalam banyak kasus, sanksi semacam ini justru gagal membentuk kesadaran dan perubahan perilaku yang hakiki. Akar Masalahnya adalah, hilangnya adab dalam sistem pendidikan hari ini. Kasus ini mencerminkan krisis moral yang lahir dari sistem pendidikan ya...

 Oleh : Reskidayanti  Persatuan Mampu Mengalahkan Hegemoni Global Usai bergejolak selama kurang lebih 40 hari, ketegangan perang antara AS–Israel dan Iran diredam dengan adanya gencatan senjata. Narasi publik pun kian beragam dalam menanggapi hal tersebut. Pihak-pihak terkait mengklaim meraih kemenangan dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini. Seperti pihak Iran yang menegaskan bahwa usai Presiden Amerika Serikat, Trump, menangguhkan serangan selama dua pekan, Dewan Keamanan Tertinggi Iran merespons bahwa mereka telah menang melawan Amerika–Israel. Iran mengklaim telah memaksa Amerika Serikat untuk menerima rencana 10 poinnya. Pada akhirnya, AS pada prinsipnya setuju untuk mencabut sanksi primer dan sekunder terhadap Iran serta menarik pasukan tempur dari semua pangkalan di kawasan tersebut (detiknews.com). Potensi Kaum Muslim Iran, dalam hal ini sebagai negara dengan penduduk Muslim, memberikan inspirasi besar bagi negara-negara kaum Muslim lainnya. Di tenga...

 Oleh : Yuli Atmonegoro  Gaji Nol Rupiah: Potret Kelalaian Negara dalam Menunaikan Amanah Pendidikan Mengutip dari Metro24.co Deli Serdang, Sumatera Utara merilis bahwa, Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus, Kabupaten Deliserdang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan. Pasalnya Asri Ludin dinilai tidak berpihak atas kesejahteraan 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang sudah tiga bulan sejak dilantik tidak ada menerima gaji atau 0 rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.  Ini bukan lagi hal sepele, tetapi menyangkut kesejahteraan para pendidik generasi yang seolah-olah perjuangan mereka meraih gelar serta upaya mereka agar masuk dalam jajaran guru PPPK dengan harapan mendapatkan gaji yang layak. Ini bukan sekadar kabar miris, ini adalah bukti nyata rusaknya tata kelola negara dalam memenuhi kewajibannya. Guru bukan relawan. Mereka adalah...

  Oleh : Yuli Atmonegoro    Fakta yang Tak Bisa Disangkal Tanggal 17 April diperingati sebagai Hari Tahanan Palestina—sebuah pengingat pahit atas penderitaan panjang rakyat Palestina. Sejak 1967, sekitar 1 juta warga Palestina atau hampir 20% dari populasi, pernah merasakan dinginnya penjara. Hari ini, ribuan lainnya masih ditahan, hidup dalam bayang-bayang kekerasan, penyiksaan, kelaparan, hingga kematian. Di berbagai penjuru dunia, gelombang protes terus menggema. Namun, suara itu seakan tenggelam dalam sistem global yang lebih berpihak pada kekuatan daripada keadilan. Bahkan, kebijakan yang semakin keras terhadap tahanan Palestina menunjukkan bahwa penindasan bukan hanya berlanjut, tetapi memang dilegalkan. Realitas yang Terungkap Penjajahan atas Palestina bukan peristiwa kebetulan. Ia adalah bagian dari proyek dominasi global yang ditopang oleh kepentingan politik dan ekonomi dunia. Kekerasan terhadap rakyat Palestina bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi cerminan s...