Opini

Oleh Ummu Hayyan, S.P. (Pegiat Literasi) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah mendalami komentar tidak berempati yang diduga disampaikan sejumlah tenaga kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Pemerintah belum memutuskan sanksi dan masih menunggu hasil investigasi. Kasus ini bermula dari unggahan Yurizal Tri Haerawan di platform Threads pada 22 Juli 2026. Yurizal mengungkapkan keletihannya setelah menunggu selama delapan jam di sebuah rumah sakit tanpa mendapatkan ruang perawatan. www.metrotvnews.com. Persoalan tersebut kemudian memicu berbagai respon dari warganet, termasuk sejumlah akun yang diduga merupakan dokter dan tenaga kesehatan. Alih-alih menunjukkan empati terhadap kondisi pasien, sebagian komentar justru dinilai merundung dan menyudutkan pasien yang tengah berada dalam situasi rentan. Di sisi lain, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan kapasitas rumah sakit. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSCM menangani pasien dengan kondisi dan...

  Oleh : Reskidayanti Antrean BBM Mengular: Bukti Negara Gagal Mengurus Rakyat Antrean panjang kendaraan masih terlihat padat di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan [Ombudsmen.com]. Pemandangan yang sama terjadi di berbagai wilayah, seperti Riau hingga Kalimantan Barat. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan menurunkan produktivitas, sebab mereka harus lama mengantre demi mengisi tangki bensin kendaraan. Merespons hal tersebut, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan pihaknya dapat mengurai antrean masyarakat yang membeli BBM di SPBU dalam 1-2 hari saja. Ia juga mengklaim bahwa ini hanyalah fenomena _panic buying_ BBM. Namun, jika memang sekadar karena hal tersebut, lantas mengapa _panic buying_ bisa terjadi? Bukankah ini mencerminkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan stok? Carut-Marut BBM Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis di lapangan, melainkan sinyal kuat bahwa ad...

Oleh : Ummu Mumtazah (Pegiat Literasi) Entitas Zionis diam-diam membangun tembok  tanah raksasa sepanjang 23 km yang membelah lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza, yang menunjukkan pembangunannya berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Dilansir dari Associated Pers, Selasa (21/07/2026).  Laporan  AP juga menyebutkan  bahwa pembangunan penghalang berlangsung ketika kondisi kemanusian di Gaza terus memburuk. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai lembaga Bantuan Internasional berulang kali memperingatkan,  bahwa pembatasan akses dan kerusakan infrastruktur telah memperparah krisis, pangan, kesehatan dan pengungsian wilayah kantong Palestina tersebut.  Tujuan pembangunan benteng tersebut berfungsi sebagai zona aman keamanan militer sekaligus menghambat pergerakan penduduk dari satu bagian Gaza ke bagian yang lainnya, untuk mencegah Hamas membangun kembali kemampuan militernya. Selain itu,  juga untuk menghancurkan infrastruktur kelompok tersebu...

  Sumber Gambar : www.eramuslim.com Oleh : Reskidayanti Tembok Pembelah Gaza: Bukti Ambisi Zionis Menghapus Palestina Berdirinya tembok raksasa sepanjang 23 km yang membelah lebih dari separuh wilayah Jalur Gaza kini terungkap melalui citra satelit. Dilansir dari Associated Press , Selasa (21/7/2026), proyek tersebut dinilai semakin memperdalam pemisahan wilayah di Jalur Gaza. Tembok itu melintasi sejumlah permukiman Palestina yang telah hancur dibombardir Israel, di wilayah yang dihuni lebih dari dua juta penduduk [Kompas.com]. Peta militer Israel yang dirilis Maret lalu menunjukkan perluasan zona terlarang. Akibatnya, sebagian besar Gaza kini berada di bawah pembatasan Israel. Sementara itu, citra satelit menunjukkan di sisi timur garis kuning tersebut sebagian besar bangunan telah diratakan. Sejumlah kota praktis telah terhapus, seperti Rafah, yang sebelumnya dihuni lebih dari 250.000 orang sebelum perang. Ambisi Israel di Balik Tembok Sampai saat ini konflik Israel-Palestina be...

Oleh Haura (Pegiat Literasi) Antrean BBM Mengular Antrean BBM kembali terjadi di berbagai daerah seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Timur. Tak luput antrean Panjang kendaraan yang mengantre BBM terjadi juga di sebagian SPBU wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta. Dilansir www.bbc.com (14/07/2026), Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan. Salah satu petugas SPBU jalan Gusti Hamzah Pontianak mengatakan pendistribusian bensin ke SPBU belakangan membutuhkan waktu lebih lama dibanding biasanya. Pemandangan serupa juga terlihat di SPBU kawasan Sungai Jawi. Antrean kendaraan masih tampak pada pagi hari.  Seorang petugas di SPBU tersebut mengaku pasokan bensin yang diterima belakangan mengalami pengurangan dibanding se...

Oleh Ummu Hayyan (Pegiat Literasi) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai acuan terbaru dalam pelaksanaan pengawasan perpajakan. Beleid yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 tersebut diterbitkan untuk mendukung implementasi PMK No. 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus menyesuaikan proses bisnis pengawasan dengan implementasi Coretax DJP dan pengembangan teknologi informasi. pajakku.com. Dalam SE-8/PJ/2026 disebutkan, bahwa pengawasan lapangan dan kewilayahan dapat dilakukan dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan Babinsa dan Babinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Semua kewenangan tersebut adalah milik pelaksanaan tugas perpajakan. Pengaturan ini telah menjadi pedoman internal DJP sej...