Opini

Oleh : Ummu Amira Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Ciamis, sebagaimana disampaikan Bupati H. Herdiat Sunarya, sepatutnya tidak hanya berhenti pada seremonial simbolis, melainkan dimanfaatkan sebagai momentum serius untuk memperbaiki kualitas dan iklim pendidikan di daerah ini. Di tengah sorotan publik terhadap maraknya kekerasan, pelecehan seksual, dan aksi bullying di sekolah, Hardiknas justru menjadi cermin yang menyingkap betapa rapuhnya fondasi kepribadian peserta didik. Kekerasan di sekolah, baik yang terangterangan maupun yang tersembunyi bukan sekadar masalah perorangan, tetapi pertanda runtuhnya sistem pendidikan yang gagal menghadirkan nilainilai akhlak dan rasa kemanusiaan (priangan.tribunnews, 2/5/2026) Bupati Ciamis dengan tepat menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak di institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, serta menyerukan peran aktif guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang am...

Oleh :  Ummu Mumtazah Sejak bulan  Oktober 2023 sampai sekarang Gaza masih terus menerima penyerangan, penganiyan bahkan blokade. Hal ini membuktikan bahwa adanya BOP (Board of peace) tidak menjamin keselamatan dan keamanan bagi Gaza. Tetap saja entitas Zionis melakukan ketidakadilan dan diamnya pemimpin Kaum Muslim tanpa adanya pembelaan terhadap Gaza. Pemblokadean Zionis, diantaranya, Zionis kembali menuai sorotan Internasional setelah menyita kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza di perairan Internasional, dekat wilayah Yunani.   Dan sebanyak 211 aktivis dipalotkan ditangkap oleh militer Zionis dan 31 aktivis terluka, namun Zionis mencoba menjustifikasi penahanan tersebut dengan menuding pelayaran kapal tersebut beroperasi dibawah arahan kelompok Hamas.  Dan kekejaman Zionis tidak sampai disitu namun serangan Israel selama dua tahun di Gaza telah menewaskan lebih dari 72.000 orang dan melukai 172.000 lainnya, serta menghancurkan 90 persen infras...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Penjajahan atas Gaza terus berlangsung di hadapan mata dunia. Serangan demi serangan menghantam wilayah itu tanpa henti. Rumah sakit dihancurkan, kamp pengungsian dibombardir, bantuan kemanusiaan dihalangi, bahkan kapal-kapal pembawa bantuan pun disita di perairan internasional. Semua ini menunjukkan bahwa tragedi Gaza bukan sekadar konflik biasa, melainkan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan secara terang-terangan. Terbaru, penyitaan kapal bantuan kemanusiaan menuju Gaza kembali membuka wajah asli penjajah Zionis. Aktivis ditangkap, relawan dilukai, lalu semua tindakan itu dibungkus dengan narasi “melawan terorisme”. Tuduhan semacam ini terus diulang untuk membungkam solidaritas terhadap Palestina. Siapa pun yang membantu Gaza dicurigai, ditekan, bahkan dikriminalisasi. Padahal, dunia menyaksikan sendiri bagaimana rakyat Gaza hidup di bawah blokade bertahun-tahun. Mereka kekurangan makanan, obat-obatan, listrik, dan ...

 Oleh : Reskidayanti Orientasi Pendidikan Melayani Industri, Bukan Kualitas SDM Akhir-akhir ini publik dibuat bingung dengan arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi. Mencuatnya wacana penghapusan program studi yang dinilai tidak relevan semakin menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menegaskan bahwa keberadaan jurusan perkuliahan sebaiknya menyesuaikan kebutuhan masa depan dan kebutuhan industri demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wacana tersebut menuai beragam tanggapan dari kampus. Rektor UMM dan Unisma misalnya, menolak penutupan prodi hanya karena dianggap tidak sesuai pasar, sebab kampus bukan sekadar tempat pencetak tenaga kerja. Sementara itu, Wakil Rektor UMY memilih menyesuaikan kurikulum dibanding menutup program studi. Adapun pihak UGM mengakui bahwa evaluasi prodi memang diperlukan dan terbuka terhadap kemungkinan penutupan maupun pembukaan program studi sesuai kebutuhan. PT un...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) kerap dipromosikan sebagai langkah maju negara dalam menjamin hak dan kesejahteraan perempuan. Narasi yang dibangun seolah-olah negara hadir memberikan perlindungan, mulai dari pengaturan jam kerja, upah, hingga jaminan sosial. Namun, jika ditelaah lebih dalam, UU ini justru mencerminkan kegagalan mendasar negara dalam menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi perempuan, khususnya yang terjerumus dalam sektor pekerjaan domestik karena tekanan ekonomi. Faktanya, mayoritas pekerja rumah tangga adalah perempuan dari kalangan ekonomi lemah. Mereka bekerja bukan karena pilihan ideal, tetapi karena keterpaksaan hidup. Dalam kondisi seperti ini, UU PPRT hanya mengatur bagaimana mereka bekerja, bukan mengapa mereka harus bekerja dalam kondisi tersebut. Negara seakan hanya merapikan “aturan main” tanpa menyentuh akar masalah, yaitu kemiskinan struktural dan ...

 Oleh : Ummu Hayyan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyiapkan enam tuntutan utama menjelang aksi unjuk rasa peringatan Hari Buruh (May Day) yang akan digelar pada 1 Mei 2026. Aksi ini disebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi buruh yang dijamin konstitusi, sekaligus penegasan bahwa sejumlah persoalan ketenagakerjaan belum terselesaikan. Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa isu-isu yang diangkat dalam May Day tahun ini sebagian besar merupakan pengulangan dari tahun sebelumnya. Hal itu, menurutnya, menunjukkan belum adanya prioritas serius dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan buruh. Berikut enam tuntutan utama KSPI dalam May Day 2026:  1. Mendesak pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi  2. Menolak sistem outsourcing (alih daya) dan kebijakan upah murah 3. Menuntut perlindungan terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK)  4. Mendorong reformasi pajak yang berpihak pada buruh, termasuk ke...