Banjir Impor Jelang Lebaran, Siapa Untung ?

Banjir Impor Jelang Lebaran, Siapa Untung ?

 Oleh : Risnawati (Pegiat Literasi)

Masalah impor daging sapi terjadi setiap tahun. Lebaran kali ini pun, Impor diprediksi akan terus menjadi kebijakan pamungkas pemerintah. 

Seperti dilansir dalam laman Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan impor daging dan sapi hidup dalam waktu 2 - 3 Minggu tiba. Ini merupakan bagi volume impor daging sapi yang sudah disetujui pada tahun ini sebanyak 145.250,60 ton. 

"Akan ada impor, kan yang private udah jalan, sekarang nunggu masuk minggu 2 - 3 puasa ini. Jumlah yang approved 145 ribu ton, bentuknya daging. Kemudian beberapa ratus ekor sapi yang hidup," kata Arief di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024) 

Telaah Akar Masalah 

Lebaran terjadi setiap tahun seharusnya peningkatan kebutuhan sudah bisa diprediksi dan diantisipasi agar tetap terwujud ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Ketergantungan pada impor sejatinya mengancam kedaulatan negara. Negara harus mencari solusi agar menjadi negara mandiri.

Menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, masalah utama dari impor ini bukan dari minimnya jumlah sapi, karena sebenarnya ketersediaan sapi dan kerbau di Indonesia sudah mencukupi. Namun, nyatanya, kebijakan impor masih terus berjalan. 

Sesungguhnya, kebijakan impor hanya menguntungkan segelintir pihak spekulan yang bermain di sektor ini dan tidak pernah berpihak pada rakyat, bahkan berdampak pada semakin terpuruknya kesejahteraan rakyat terutama petani dan peternak. Namun sayang, kebijakan pemerintah dengan membuka kran daging impor jelang lebaran nanti, kebijakan ini terus berulang dalam sistem Kapitalisme demokrasi. 

Selain itu, masalah kenaikan harga pangan juga selalu berulang, dikaitkan dengan adanya mafia pangan dan ketidaksinkronan antara kebijakan impor dengan data Kementerian Pertanian_seperti pada kasus impor beras tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan betapa carut marutnya tata kelola dan data pangan di negeri kita ini. Penyebabnya, tidak lain adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme demokrasi, dimana pihak penyelenggara pemerintah terfokus pada perhitungan untung dan rugi, bukan pada kesejahteraan rakyat termasuk para petani dan peternak. Sehingga, sistem kapitalisme demokrasi yang diterapkan menghalangi terwujudnya negara mandiri. Akibatnya kebijakan impor ini hanya menguntungkan para oligarki, yaitu para pengusaha importir yang punya hubungan dekat dengan penguasa sehingga mendapatkan tender impor. Wewenang membuka atau menutup pintu impor memang ada di tangan pemerintah, tetapi pelaku impornya adalah pengusaha importir. Dari keputusan impor inilah para importir tersebut mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar. 

Jika pemerintah terus saja membuat kebijakan yang pro pada oligarki atau para kapitalis, bisa dipastikan polemik seputar impor akan terus terjadi setiap tahun. Ini adalah kebijakan yang zalim. Demi mengamankan kepentingan oligarki, lagi-lagi rakyat yang menderita. 

Islam Solusi Sistemik 

Sebagai sebuah agama yang sempurna, Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Islam memandang pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang wajib dipenuhi per individu. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah kelak bila ada satu saja dari rakyatnya yang menderita kelaparan. 

Syariah Islam sangat menaruh perhatian pada upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan. Dalam Islam, tanah-tanah mati yaitu tanah yang tidak tampak adanya bekas-bekas tanah itu diproduktifkan, bisa dihidupkan oleh siapa saja baik dengan cara memagarinya dengan maksud untuk memproduktifkannya atau menanaminya dan tanah itu menjadi milik orang yang menghidupkannya itu. Rasul bersabda; “Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya”. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud). 

Disisi lain, Islam mewajibkan negara berdaulat dan mandiri termasuk dalam masalah pangan. Berbagai upaya akan dilakukan negara secara maksimal, termasuk dalam membangun infrastruktur berkualitas, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan peternakan, juga dalam berinovasi meningkatkan teknologi tepat guna dan berkemampuan tinggi Islam juga mewajibkan negara mewujudkan kesejahteraan, termasuk memberikan subsidi pada rakyat yang membutuhkan termasuk petani dan peternak yang kurang modal atau tidak memiliki modal. Dengan demikian, Negara Islam mampu mensupport rakyatnya karena memiliki sumber dana yang banyak dan beragam serta terjamin keamanaannya. 

Selain itu, Syariah Islam menjamin terlaksananya mekanisme pasar yang baik. Negara wajib menghilangkan dan memberantas berbagai distorsi pasar, seperti penimbunan, kanzul mal, riba, monopoli, dan penipuan. Negara juga harus menyediakan informasi ekonomi dan pasar serta membuka akses informasi itu untuk semua orang sehingga akan meminimalkan terjadinya informasi asimetris yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pasar mengambil keuntungan secara tidak benar. Dari aspek manajemen rantai pasok pangan, kita dapat belajar dari Rasul saw yang pada saat itu sudah sangat konsen terhadap persoalan akurasi data produksi. Beliau mengangkat Hudzaifah ibn al-Yaman sebagai katib untuk mencatat hasil produksi Khaybar dan hasil produksi pertanian. Sementara itu, kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui mekanisme pasar dengan mengendalikan supply and demand bukan dengan kebijakan pematokan harga. Demikianlah konsep dan nilai-nilai syariah Islam memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah pangan. 

Alhasil, ketidaktepatan pemerintah mengatasi keperluan daging sapi konsumsi ini membuktikan bahwa mereka tidak mengambil posisi sebagai pemimpin yang bertugas memenuhi (melakukan riayah) kebutuhan rakyatnya. Hal ini adalah sebuah keniscayaan ketika konsep Kapitalisme yang digunakan sebagai pijakan. Padahal, pemimpin di dalam Islam diibaratkan sebagai penggembala. Ia harus mengurus gembalanya dengan baik. Agar saat nanti diminta pertanggungjawaban, ia bisa mempertanggungjawabkannya. 

Rasulullah saw bersabda,…“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).” (HR Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar ra.) 

Yang terjadi saat ini bisa saja membuktikan bahwa para pemegang kebijakan itu belum memahami atas tanggung jawabnya. Karena, sejatinya jika memang kesulitan daging sapi berasal dari minimnya ketersediaan sapi, berarti solusinya bukan impor, tetapi berusaha membuat peternakan sapi. Mulai dari membudidayakan hingga memproduksi pakannya yang dilakukan oleh negara atau mengatur para peternak individu atau swasta dalam mendistribusikan hasil dari peternakannya. Yang terpenting adalah kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dengan harga yang terjangkau. 

Dengan demikian, pengaturan distribusi daging harus merata dan tidak ada permainan harga, bahkan diperlukan ketegasan dalam menindak orang-orang yang curang, sampai mereka tidak berani melakukannya lagi. Itulah sikap seorang pemimpin yang dibutuhkan rakyatnya di mana tidak akan pernah dijumpai dalam sistem Kapitalisme demokrasi. Wallahu ‘alam.