Harga Beras Naik di Kota Padi, Butuh Solusi Islami

Harga Beras Naik di Kota Padi, Butuh Solusi Islami 

Oleh : Risnawati (Pegiat Literasi) 

Beras merupakan makan pokok penduduk negeri ini. Namun, sejak bulan Februari ini beras mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan, salah satunya yang terjadi di Kota Padi, Konawe Sultra.

Seperti dilansir dalam laman Lintassultra.com_Konawe. Harga beras di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan signifikan dan mencapai Rp.720.000 per sak. Lonjakan harga yang tajam ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat. Kenaijan harga yang begitu signifikan ini menjadi perhatian serius, dan para pihak berharap adanya langkah-langkah untuk menanggulangi dampak dari lonjakan harga pangan ini. 

Kepada Lintassultra, salah satu pedagang di Pasat Unaaha, Agusrin mengatakan, saat ini kenaikan harga masih terus merangkak naik. "Dalam minggu ini saja berapa kali naik, 3 hari yang lalu harga beras masih Rp. 650.000, kemarin teman saya beli di gidang harga sudah Rp. 720.000", kata Agusrin, Senin (26/2/2024).  

Kapitalisme, Akar Masalah 

Kenaikan harga beras bukan hanya terjadi kali ini saja. Namun kasus ini sudah terjadi berulang kali sepanjang tahun. Kenaikan harga pangan tentunya akan menyebabkan terjadinya inflasi, begitu pula dengan kenaikan beras. Kenaikan harga beras pada Februari 2024 mencapai 20.000 per kg. Masyarakat menilai kenaikan harga beras ada kaitannya dengan maraknya bantuan sosial (Bansos) Pemilu. Bagaimana tidak, tiba-tiba Bansos dibagikan bersamaan waktu Pemilu Pilpres, yang tentunya serentak dilakukan sehingga jumlahnya tentunya besar. 

Meski demikian, Pemerintah pusat menampik bahwa kenaikan harga beras bukan karena Bansos, menginggat stoknya cukup meskipun harganya meningkat. Lain lagi dengan Pemda, Pemda mengatakan kenaikan harga beras disebabkan stok yang kurang dan permintaan meningkat. Kenaikan harga ini pada faktanya tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. 

Karena itu tentu saja, kondisi kenaikan harga beras ini tidak bisa dianggap sepele. Ini bisa berefek terhadap kenaikan bahan-bahan pokok yang lainnya, sehingga dikhawatirkan akan memicu inflasi pangan. Pemerintah harus waspada terhadap hal ini, dan harus segera mengambil tindakan. Apalagi ini penyebabnya sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Kemudian harga beras yang masih dipengaruhi oleh situasi ekonomi global, menunjukkan belum ada kedaulatan pangan di negeri ini. Pasokan pangan masih bergantung kepada supply dari negara lain. Padahal, Indonesia sendiri negeri subur yang seharusnya bisa mandiri secara pangan. Artinya ada kesalahan dalam tata kelola pertanian di negeri ini yang menganut konsep kapitalisme. 

Disisi lain, sistem kapitalisme menjadikan pangan hanya sebagai komoditas ekonomi saja. Sehingga pengadaan pangan diukur dari sisi untung dan rugi. Apalagi ketika terjadi kekurangan stok beras, maka negara mengambil tindakan mengimpor beras. Padahal kemandirian pangan adalah kemandirian suatu negara. Harusnya negara paham dengan visi ini. Tapi dalam sistem hari ini, negara hanya sebagai fasilitator dan regulator sehingga menyerahkan penguasaan pangan kepada korporasi-korporasi besar, yang mengakibatkan terjadinya monopoli korporasi di sektor pertanian. 

Islam, Solusi Tuntas Masalah Pangan 

 Dalam Islam, negara harus benar-benar hadir dalam mengurusi rakyatnya. Apalagi menyangkut kebutuhan pokok rakyat.Karena enam kebutuhan pokok dan dasar harus dijamin oleh negara, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, Kesehatan dan keamanan.  Visi mendasar negara dalam hal mandiri pangan harus diwujudkan secara optimal. Sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh negara manapun. Tata kelola pertanian harus dilakukan melalui konsep Islam yang distandarkan dengan hukum syariat. 

Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya adalah melalui sektor hulu dan hilir. Pada sektor hulu kebijakan diambil untuk meningkatkan produksi  pertanian dengan menyediakan bibit unggul, pupuk, obat-obatan. Maka Pemerintah harus menyediakan sarana penunjang produksi itu dengan mudah dan murah. Kemudian Pemerintah juga akan meningkatkan perluasan lahan pertanian dengan jalan menghidupkan lahan yang mati (ihyaul mawat) dan memberikan tanah pertanian (iqtha’) yang dimiliki negara kepada rakyat yang mampu mengelolanya. Walhasil, hal tersebut hanya bisa diwujudkan apabila paradigma yang dihadirkan untuk mengurusi kemandirian negara berasaskan kepada pelayanan, bukan untung rugi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Bukhari). Sehingga, negara haruslah mempunyai visi menyejahterakan rakyat sebagai tanggungjawabnya di hadapan Allah SWT kelak.  

Maka, butuh perubahan yang sistemis pula untuk merombak paradigma Kapitalisme dalam menjalankan pelayanan terhadap rakyat. Dalam hal ini, Islam adalah satu-satunya solusi alternatif yang paling tepat untuk mengganti Kapitalisme dalam menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan rakyat secara hakiki dan menyeluruh. Untuk itu sudah jadi tugas kita sebagai muslim dan khususnya seorang pemimpin muslim hendaknya mengembalikan kembali Islam ke tengah kehidupan umat, agar tercipta kesejahteraan yang nyata, termasuk kepada para petani. Wallahu a'lam bishshawaab.