Tarif Tol Naik Lagi, Solusinya Apa?

 

                           Oleh: Aisyah S,E

                         (Aktivis Muslimah)

Sejumlah ruas jalan tol mengalami kenaikan tarif jelang ramadhan tahun 2024. Beberapa di antaranya yakni Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ), Pasuruan-Probolinggo, Serpong-Cinere, dan Surabaya-Gresik (Kompas, 9/3/2024)

Jalan Tol merupakan salah satu infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh publik. Jalan tol sangat berperan dalam memajukan ekonomi daerah dan negara, dengan adanya jalan tol, daerah akan lebih maju, perjalanan pun menjadi lebih cepat, distribusi barang dan jasa menjadi lancar guna menunjang pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pemerataan hasil pembangunan.

Sayangnya fasilitas berupa jalan tol tidak sedikit menguras kantong bagi kebanyakan orang, apalagi tarif tol selalu mengalami kenaikan. Bahkan menjelang ramadhan tarif tol mengalami kenaikan, padahal posisi nya akan banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Apalagi kenaikan tarif naik sekitar 30%.

Misalnya tarif yang berlaku saat ini untuk kendaraan golongan I seperti mobil sedan, jip, pick up atau truk kecil, dan bus yang melintas Gerbang Tol Jakarta IC-Cikampek sebesar Rp 20.000. Pada tarif yang baru, dengan golongan kendaraan dan rute yang sama menjadi Rp 27.000. Artinya ada kenaikan tajam sebesar Rp 7.000 atau sebesar 35% (CNBC Indonesia, 4/3/2024)

Berdasarkan UU 38 Tahun 2004 pasal 48, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun berdasarkan pengaruh laju inflasi. Alasan ini menjadi alat untuk menyadarkan masyarakat bahwa naiknya tarif tol karena inflasi.

Hal ini tentu memberatkan masyarakat, harusnya fasilitas publik bisa dirasakan dengan harga murah. Tapi ini berbeda jika pengelolaan jalan Tol diserahkan kepada swasta/asing. Begini lah jadinya apabila sistem Ekonomi Kapitalis diterapkan di negeri ini. Sistem ekonomi Kapitalis menguntungkan para pemilik modal, siapa yang punya modal, maka dia berkuasa. Pemilik modal akan berinvestasi pada pembuatan jalan tol yang strategis menguntungkan mereka, sehingga harga mampu mereka kendalikan secara bertahap.

Pasalnya pembangunan Jalan Tol membutuhkan anggaran tidak sedikit, oleh karena itu negara bekerja sama dengan swasta/asing dalam pengelolaan Jalan Tol. Total investasi yang tercatat untuk ruas tol sebesar Rp 615 triliun, sejumlah 20 persen di antaranya berasal dari pemerintah, sedangkan 80 persen sumber pembiayaan jalan tol adalah non-APBN berupa investasi dari investor ataupun pinjaman (Kompas,28/3/2024). Hasil dari jalan tol tentu fantastis mencapai ratusan triliun pertahun.

Pada dasarnya pembangunan infrastruktur termasuk Jalan Tol erat kaitannya dengan pengelolaan Ekonomi negara. Tapi, karena Anggaran negara tidak cukup, jadi membangun kerja sama dengan swasta. Namun disisi lain, rakyat jadi korban karena tarif jalan Tol selalu naik.

Berbeda jika sistem Islam yang diterapkan. Anggaran pembangunan infrastruktur akan diambil dari Baitul mal. Dimana pendapatan negara berasal dari berbagai sumber, seperti Zakat, Jizyah, Fa'i, Kharaj, serta pengelolaan sumber daya alam yang ada. Sistem ekonomi yang diterapkan juga sesuai dengan Islam.

Dalam ekonomi Islam dikenal asas kepemilikan, Kekayaan alam yang melimpah adalah milik umum, jadi harus dikelolah oleh negara dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana ataupun pelayanan publik. 

Selain itu, inflasi menjadi alasan utama kenaikan tarif tol. Sedangkan dalam Islam, sangat minim kemungkinan terjadi nya inflasi karena nilai uang yang digunakan adalah Dinar dan dirham yang memiliki nilai stabil.

Negara dalam Islam wajib mengurusi urusan umat, termasuk infrastruktur untuk mempermudah urusan warga negara.

Asing/swasta tak diperkenankan mengambil alih pengelolaan pelayanan publik, karena mereka mengutamakan profit yang akan memberatkan rakyat.

Islam yang didalamnya memuat aturan yang dibuat Allah sebagai sebaik-baik pengatur. Sehingga aturan ini akan membawa kesejahteraan bagi semua nya. Kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan yang terbentuk apabila negara menerapkan syariat Islam dalam mengatur negara.

Wallahu'alam bissawab.