Usai Pemilu Harga Beras Kian Pilu

 Usai Pemilu, Harga Beras Kian Pilu

Oleh: Jumiran, S.H. (Pegiat Literasi Sabulakoa)

Pemilu telah usai dilaksanakan. Masyarakat menunggu realisasi janji-janji para kandidat terpilih. Berharap apa yang dijanjikan bisa benar-benar terealisasi.  Sayangnya, pasca Pemilu Harga beras melonjak drastis. Tidak sedikit Masyarakat ekonomi menengah-kebawah berharap agar kandidat terpilih bisa menstabilkan harga pangan, khususnya harga beras. Naiknya harga beras tentu menambah keprihatinan masyarakat ekonomi menengah-kebawah. 

Pasalnya, dilansir dari cnbc Indonesia (2 maret 2024), kenaikan harga beras pasca pemilu 2024 diduga sebagai kenaikan tertinggi dalam sejarah kepemimpinan era Joko Widodo. Bagaimana tidak, di Wakatobi Sulawesi Tenggara, harga beras mencapai harga tertinggi, yaitu Rp. 21.000 per kilo gram atau  kisaran 1 juta per karung isi 50 kilo gram. Dikutip dari HarianKompas (1 Maret 2024).

_Multifaktor_

Ekonom dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Muhammad Hatta menilai ada banyak faktor penyebab terjadinya Harga beras naik. Faktor itu diantara lain adalah tanah lahan yang semakin berkurang, tersedianya modal, sumber daya manusia, penimbunan, sumber daya air, teknologi dan mekanisme penetapan harga.

Jika ditelisik, luas panen dan produksi padi dalam satu dekade berdasarkan Badan Pusat Statistik dan Dokumen Statistik Indonesia 2010-2021, populasi indonesia mencapai 234,2 juta jiwa tahun 2010. Sedangkan tahun 2021 mencapai 272,7 juta jiwa, jadi bertambah 38,5 juta jiwa. Tetapi luas panen justru minus 2,3 juta hektar. sehingga produksi turun hingga 9,9 juta ton. Sementara itu luas lahan pertanian semakin menyusut. Konsumsi beras di Indonesia mencapai 30 juta ton per tahun. Sedangkan produksinya hanya 28 juta ton. 

Berkaitan dengan Sumber Daya Air, meski pemerintah telah membangun Infrastuktur seperti waduk, nyatanya tidak signifikan dalam menyelesaikan masalah sumber daya air, baik saat kekeringan maupun kebanjiran. 

Kemudian, berkaitan dengan faktor ketersediaan modal, sayangnya pemerintah seringkali menganggap pertanian sebagai lapangan usaha yang beresiko tinggi, sehingga perbankan enggan dalam mengucurkan Dana kredit di sektor pertanian. 

Begitu juga dalam faktor sumber daya manusia. Para petani didominasi oleh generasi tua. Sedangkan generasi mudanya, tidak tertarik untuk terjun ke dunia pertanian. Bagaimana tidak, tidak adanya jaminan kesejahteraan, termasuk faktor teknologi yang tidak sedikit banyak mempengaruhi kuantitas produksi padi. 

Oleh karena itu, karena penyebabnya mutifaktor tidak cukup hanya bicara impor saat beras mengalami defisit, karena sesungguhnya impor hanyalah solusi jangka pendek. Tetapi, harus melihat faktor-faktor diatas sebagai solusi jangka panjang. Termasuk juga persoalan mekanisme pembentukan harga. Harga beras medium dan premium sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET).

_Kebijakan Bersifat Teknis_

Benar bahwa telah banyak kebijakan atau program yang dijalankan pemerintah untuk mengakhiri kekisruhan seputar beras. Baik dari operasi pasar, penetapan Harga, pendistribusian beras SPHP, hingga pembagian bantuan sosial berupa beras 10 kg  per kepala keluarga. Hal ini dibarengi dengan kontrol dan monitoring harga, namun Harga beras tak kunjung stabil dan dapat dijangkau oleh mayoritas rakyat.

Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah karena sifatnya hanyalah teknis. Di satu sisi, pemerintah hanya menyelesaikan program sistem gejolak harga, tetapin tidak memberikan solusi penyebab masalah kenaikan harga beras dan menyelesaikannya secara tuntas. Ditambah lagi, banyak pihak yang menilai bahwa penyaluran bantuan sosial alias bansos berupa beras hanya karena agenda politik praktis mendekati pemilu. Alhasil, program ini bukan untuk menyelesaikan problem rakyat, melainkan hanya kepentingan oleh segelintir orang. 

Disisi lain, kenaikan harga beras tidak serta merta  dinikmati oleh para petani dan memberikan kesejahteraan. Karena, sesungguhnya pangkal dari tidak adanya kesejahteraan adalah adanya kemiskinan struktural yang diciptakan oleh sistem kapitalisme liberal. 

Begitu juga pada sektor pertanian, para petani banyak yang mengalami ketimpangan sehingga mereka selalu berada pada keadaan terhimpit. Mulai dari kepemilikan lahan yang sangat minim, Harga penjualan panen yang tidak memberikan keuntungan dll. 

_Akibat Politik Pangan Kapitalisme_

Jika ditelaah lebih dalam, penyebab utama dari masalah ini adalah penerapan sistem politik pengelolaan pangan yang bersifat kapitalistik neoliberal. Secara politik, negara/pemerintah hadir hanya sebagai regulator dan fasilitator saja, bukan sebagai pengurus dan penanggung jawab rakyat. Sementara itu, pengurusan urusan rakyat diserahkan pada pihak korporasi, sehingga para korporasi mengatur masyarakat dengan semaunya dan hanya untuk meraih keuntungan semata. 

Disamping itu juga, lembaga-lembaga negara seperti Bulog hadir sebagai pebisnis, tidak lagi menjadi perpanjangan tangan BUMN untuk melayani dan mengurusi berbagai kebutuhan masyarakat. Melainkan, mereka hadir layaknya sebagai korporasi Yang  bersaing dengan korporasi swasta untuk mendapatkan profit yang tinggi. 

Pada aspek ekonomi, sistem ekonomi kapitalisme dengan paham kebebasan dan mekanisme pasar bebas meniscayakan munculnya para korporasi yang mempunyai modal besar. Alhasil, mereka dengan mudah menguasai seluruh rantai usaha pertanian seperti produksi, distribusi dan konsumsi.

Demikianlah, problem utamanya adalah penerapan sistem politik demokrasi kapitalisme sehingga melahirkan pemerintahan yang lemah, abai dan gagal mengurusi rakyat. 

_Politik Pangan dalam Islam_

Islam memiliki paradigma tersendiri dalam mengatur pangan sehingga mampu mewujudkan pemenuhan pangan bagi seluruh rakyat, termasuk didalamnya mengenai stabilitas harga.

Pengaturan politik pangan islam untuk menstabilkan harga sangat terkait dengan aspek produksi. Kemampuan negara dalam mengendalikan harga ditentukan oleh penguasaannya terkait pasokan. Oleh karena itu, khilafah wajib hadir dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi.

Pada aspek produksi, khilafah menjamin tersedianya pasokan dengan produksi dalam negeri untuk konsumsi dan cadangan pangan negara. Kebijakan pertaniannya di jalankan dengan dua strategi, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk penerapan hukum pertanahan yang akan memberikan jaminan seluruh lahan pertanian dapat berproduksi optimal dan sistem kepemilikan juga mudah didapatkan.

Pada aspek distribusi, negara akan hadir mengawasi para penjual dan pembeli agar terwujud sistem distribusi dan pembentukan harga yang wajar. Negara pun melarang dan mencegah praktik riba, penimbunan, praktik tengkulak, kartel dan lainnya. Negara juga akan menegakkan sanksi hukum islam secara tegas. Pengawasan ini akan benar-benar di laksanakan sehingga negara akan mengangkat qadhi hisbah untuk melaksanakannya. 

Disisi lain, negara akan menerapkan sistem ekonomi islam. Diantaranya, mengatur sistem kepemilikan harta, mata uang berbasis emas dan perak dan sebagainya. 

Oleh karena itu, dengan penerapan sistem ekonomi islam sistem ketahanan pangan akana benar-benar  terwujud karena khilafah hadir sebagai penjamin dan penanggung jawab melalui penerapan syariat islam secara menyeluruh. 

Wallahu a'lam bisshawab.