Harga Pupuk Makin Tinggi, Petani Semakin Menjerit

Oleh: Asma Dzatin Nithaqoin

Kelangkaan pupuk bagi petani bukan lagi menjadi rahasia umum.  Sebab setiap tahun hal tersebut terus terjadi, tanpa adanya solusi yang jelas dari pemerintah.

Di lansir dari media kontan.co.id (18/04/24) Pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi pada tahun 2024 dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Meski ada tambahan alokasi pupuk subsidi, namun petani mengaku, belum sepenuhnya terasa dampaknya ke petani. Kepala Pusat Pembenihan Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan mengatakan tambahan alokasi pupuk subsidi pemerintah belum ada realisasi yang berarti. Ia menyebut, petani masih kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan, pupuk bersubsidi hanya dapat ditebus pada kios pupuk lengkap (KPL) resmi di wilayah masing-masing dan tidak dapat ditebus oleh petani yang tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). (Antaranews.com, 20/04/24)

Pupuk yang semakin langka menyebabkan harga melambung tinggi. Kesulitan petani mengakses pupuk ini diduga ada sindikat mafia pupuk. Karena praktik di lapangan kerap ditemukan penjualannya melebihi harga eceran tertinggi (HET). (Radarbojonegoro.jawapos,  20/04/24)

Indonesia dikenal dengan negara yang sangat subur, tentu apa pun yang ditanam akan tumbuh. Dibalik itu semua tentu petani  membutuhkan  pupuk sebagai penunjang pertumbuhan tanaman. Namun sangat disayangkan penyediaan pupuk di negara ini sangat langka dengan harga yang mahal. Ditambah lagi pupuk subsidi yang diharapkan meringankan beban rakyat dengan harga yang terjangkau tidak bisa didapatkan langsung oleh petani melainkan harus melalui komoditas tertentu.

Ada apa dibalik itu semua? Kenapa petani tidak bisa langsung membeli pupuk subsidi secara langsung? Hal ini patut dipertanyakan oleh petani.
Petani mengalami kesulitan membeli pupuk, di sisi lain adanya pembatasan petani yang dapat membeli pupuk subsidi karena hanya untuk komoditas tertentu. Apalagi stok pupuk ternyata terbatas, sementara bahan baku ternyata tergantung impor juga. Ditambah lagi adanya mafia pupuk yang semakin menyulitkan petani.

Problem-problem ini tentu akan terselesaikan  jika negara dan pemangku kekuasaan serius menangani permasalahan ini. Namun setiap tahun kelangkaan pupuk tidak pernah terselesaikan. Sebagai pengurus urusan rakyat, negara seharusnya melihat, memantau, serta memenuhi kebutuhan rakyatnya agar rakyat yang susah tidak semakin sengsara. Namun negara  pengadopsi sistem kapitalisme tidak akan peduli dengan nasib rakyatnya. Para pemangku kekuasaan hanya mementingkan nasib perut mereka sendiri, tanpa peduli rakyatnya makan atau tidak.

Ini berbeda dengan Islam. Islam menjamin semua rakyatnya dalam melakukan usaha termasuk petani.  Negara akan membantu para petani yang mengalami kesulitan baik modal maupun sarana produksi pertanian termasuk pupuk.  Apalagi petani memiliki posisi strategis dalam menjamin ketersediaan bahan pangan dalam negeri.

Negara Islam sebagai pengurus urusan rakyat akan menyediakan sumber dana untuk membantu petani. Sumber pendapatan negara Islam sangat banyak sehingga dapat membantu para petani.
Islam juga menjadikan negara mandiri sehingga tidak tergantung pada impor termasuk dalam menyediakan bahan baku pupuk.

Wallahu'alam