Refleksi Hari Kesehatan, Akankah Sesuai Dengan yang Diharapkan Rakyat?

Oleh : Dewi Putri, S.Pd

Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) selayaknya memberi banyak refleksi dan evaluasi bagi bidang kesehatan serta bisa didapatkan oleh seluruh rakyat.

Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara Prof. Tjandra Yoga Aditama mengatakan melalui kampanye Hari Kesehatan Dunia 2024, diharapkan terwujudnya kesehatan bagi semua agar mendapat akses pelayanan kesehatan bermutu.

“Dengan tema Hari Kesehatan Dunia tahun ini diharapkan terwujudnya kesehatan bagi semua. Didambakan agar semua kita mendapat akses pada pelayanan kesehatan yang bermutu, juga mendapat pendidikan dan informasi kesehatan yang diperlukan,” ujarnya (antaranews.com).

Keinginan Indonesia maju dari segi kesehatan sangat besar akan tetapi hanya narasi tanpa aksi. Ibarat kata jauh panggang dari api. Terdapat banyak sekali persoalan yang menimpa negeri ini, dari segi kesehatan yang belum tuntas hingga banyak PR yang harus diselesaikan oleh negara. Meskipun sudah ada program yang berjalan,  tidak bisa dipungkiri bahwa untuk biaya sekolah di bidang kesehatan sangatlah mahal dan belum mampu untuk dijangkau oleh masyarakat yang ekonomi rendah. Ditambah lagi dengan tingginya angka kemiskinan yang terus membayangi kehidupan ekonomi masyarakat. Secara finansial dan kecerdasan mungkin hanya itulah yang dimiliki sehingga berkesempatan untuk menduduki bangku sekolah kesehatan dan mendapatkan kesempatan hingga perguruan tinggi.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaanya ialah bagaimana dengan mereka yang ekonomi rendah? Apakah mereka memiliki hak yang sama? Inilah yang menjadi perhatian utama dalam menyediakan SDM di bidang kesehatan. Seharusnya seluruh masyarakat dapat mengenyam dunia pendidikan secara merata, akan tetapi dalam sistem kapitalisme, dimana sistem pendidikan saat ini sangat mustahil untuk mewujudkanya. Sebab dalam sistem pendidikan saat ini seolah dikomersialisasi. Biaya pendidikan  sangat mahal sehingga hanya orang-orang berduit yang bisa merasakannya.

Adapun transformasi kesehatan harusnya dimulai dari kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu contoh yang sering kita jumpai ialah indikator paling mudah dalam pelayanan kesehatan yaitu BPJS kesehatan. Karut marut mewarnai perjalanan BPJS kesehatan yang banyak mengkomersialisasi kesehatan dengan ladang bisnis. BPJS kesehatan memiliki kelas, semakin rendah kelasnya maka semakin minus pelayanan yang diberikan maka seperti itulah fakta BPJS kesehatan. Masyarakat diharuskan membayar sejumlah premi akan tetapi pelayanan yang diberikan sangat minimalis. Padahal layanan kesehatan ialah hak atas semua orang. Tidak semestinya negara melakukan pelayanan kesehatan berdasarkan kelas dan profit oriented yang dimiliki.

Apa yang bisa diharapkan jika pelayanan kesehatan yang diberikan seperti itu kepada masyarakat? Layanan kesehatan seharusnya diberikan secara gratis atau setidaknya berbiaya murah.  Akan tetapi itu hanya ilusi di negeri yang pelayanan kesehatanya bak penjual dan pembeli.

Transformasi kesehatan seharusnya mengarah pada terselesaikanya persoalan dasar kesehatan yakni jaminan kesehatan yang diberikan negara kepada rakyat, seperti infrastruktur memadai, layanan kesehatan gratis, pemenuhan gizi, sehingga tidak ada istilahnya masalah stunting, gizi buruk atau berdampak pada ekonomi yang tidak sejahtera.

Tentu hal ini sangat berbeda dengan jaminan kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan dan segala kebutuhan dasar masyarakat dalam sistem Islam. Negara wajib memenuhinya tanpa kompensasi. Segala kebutuhan pokok ini akan menjadi perhatian utama bagi negara, dan kesehatan merupakan layanan yang wajib didahulukan dan dipenuhi negara terhadap hak rakyatnya. Sebab, kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi rakyatnya. 

Ada beberapa prinsip pelayanan kesehatan dalam negara khilafah yaitu, universal artinya semua warga negara berhak mendapatkan layanan kesehatanMasyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa terhalangi oleh kondisi geografis, atau jauh, bebas biaya atau mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, pelayanan semuanya tersedia sesuai dengan kebutuhan medis.

Untuk pembiayaan pada sektor kesehatan pun semua pembiayaannya dari negara diambil dari Baitul Mall. Pendapatan negara dari pos-pos, barang tambang,  harta ghanimah, jizyah, dan pengelolaan harta milik negara lainya. Sistem kesehatan yang berlandaskan syariat Islam di bawah naungan khilafah Islamiyah semuanya demi kesejahteraan rakyat.

Wallahu 'alam..