Banyak Bencana Berulang, Butuh Mitigasi Komprehensif

Oleh: Aulia Manda, S.Pd (Aktivis Dakwah)

Luapan banjir Sungai Lalindu setinggi dua meter yang melanda di Desa Sambandate, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) membuat Jalan Trans Sulawesi lumpuh total.

Menurut Kepala Bagian Operasi (KBO) Satuan Lantas Konawe Utara, sebanyak 30 personelnya diterjunkan untuk mengamankan warga dari banjir tersebut.

Petugas Satuan Lantas Konawe Utara juga membantu mengamankan perjalanan kendaraan yang ingin melintasi daerah yang terjadi peristiwa luapan banjir Sungai Lalindu di Jaln Trans Sulawesi sejak 3 Mei lalu.

"Sekitar tiga kilometer antrean panjang kendaraan yang mengalami lumpuh total dari arah Kendari ke Morowali, atau sebaliknya," terang Zulfikar, seperti dilansir Antara, Sabtu (CNN Indonesia, 11/5/2024).

Tak hanya itu, ratusan warga yang terdampak banjir bandang lahar di tiga daerah di Sumatra Barat telah evakuasi ke sejumlah posko pengungsian, ungkap Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kota Padang, Sumatera Barat, melaporkan korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi maupun banjir bandang di tiga wilayah di provinsi itu mencapai 59 orang per Rabu (15/05) pukul 13.00 WIB.

Rinciannya, 23 orang korban meninggal dunia dari Kabupaten Agam; 27 orang di Kabupaten Tanah Datar; dua korban asal Kota Padang Panjang; serta dua orang di Padang. Dari jumlah itu, Basarnas melaporkan korban yang belum teridentifikasi lima orang, sehingga total yang meninggal 59 orang. (BBC News Indonesia, 12/05/2024)

Bencana ini tak hanya terjadi di satu wilayah, namun berbagai wilayah terdampak banjir. Maka seharusnya masih dibutuhkan upaya mitigasi komperhensif yang berjalan dengan baik dan dapat mengantisipasi dampak yang besar.

Banjir ini terjadi, semuanya erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Model pembangunan yang dibangun atas asas kapitalisme yang hanya mengutamakan keuntungan dan abai atas dampak terhadap di lingkungan termasuk tata kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk, seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan pariwisata dan sebagainya.

Kebijakan pembangunan yang tidak tepat akan mengakibatkan berbagai kerusakan dalam tata kelola tanah dan lingkungan serta penataan ruang hidup yang tepat.

Keuntungan materi seringkali mengabaikan resiko dan bahaya yang terjadi pada rakyat dan lingkungan.

Kalaupun dilakukan mitigasi hanya seadanya saja. Padahal hal ini sudah menjadi kewajiban negara. Bahkan beberapa kasus pemerintah kalah cepat dengan LSM, ormas, atau masyarakat biasa. Bahkan malah masyarakat selalu jadi pihak uang di sudutkan.

Sehingga, jika banjir terus berulang terjadi, tentu sistem kapitalisme tak akan mampu memberikan perubahan dan tak kunjung selesai. Maka sebagai negeri dengan muslim terbesar sudah seharusnya kembali pada perubahan menuju ideologi Islam.

Solusi Islam

Islam memiliki mekanisme pembangunan yang berorientasi pada keselamatan rakyat dan juga lingkungan.

Islam juga menjadikan negara sebagai rain yang bertanggungjawab atas kondisi rakyat, dan menjamin pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan berbagai kebijakan, termasuk melakukan mitigaasi yang cermat dan menyeluruh.

Dalam Islam, mitigasi tentu menjadi tanggung jawab penuh penguasa karena menyangkut fungsi kepemimpinannya sebagai junnah, yang pertanggungjawabannya sangat berat di akhirat.

Selain itu, kebijakan pembangunan dalam Islam ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan rakyat dan menjaga kelestarian alam. Kebijakan pembangunan dalam Islam tidak eksploitatif ataupun destruktif. Mitigasi komperhensif akan mampu mendorong langkah antisipatif sehingga mencegah jatuhnya banyak korban dan memperkecil dampak kerusakan.

Adapun aktivitas menolong yang bisa dan biasa dilakukan oleh masyarakat secara swadaya, maka itu merupakan kebaikan yang dianjurkan oleh agama dan tetap didorong oleh penguasa.

Dalam hal ini, pemimpin Islam akan membuat berbagai kebijakan khusus, mulai dari penataan lingkungan dikaitkan dengan strategi politik ekonomi Islam yang menjamin kesejahteraan orang per orang. Juga sistem keuangan, pertanahan hingga sanksi untuk mencegah pelanggaran.

Adapun di tempat-tempat yang rawan bencana, harus ada kebijakan yang lebih khusus lagi. Tentu tidak hanya menyangkut kesiapan mitigasi risiko, tetapi juga soal manajemen kebencanaan. Mulai dari pendidikan soal kebencanaan, pembangunan infrastruktur, serta sistem peringatan dini dan penanganan bencana yang lebih sistemik dan terpadu. Begitu pun soal sistem logistik kedaruratan, serta sistem kesehatan yang menjadi bagian integral dari sistem penanganan terpadu kebencanaan benar-benar akan diperhatikan.

Semua ini sangat niscaya dilakukan karena ditopang dengan sistem keuangan Islam yang sangat kuat. Sumber-sumber pemasukan negara begitu besar, terutama dari kepemilikan umum seperti hasil pengelolaan SDA yang secara syar’i wajib masuk ke kas negara.

Dengan demikian, persoalan dana tidak akan menjadi penghambat yang serius bagi mitigasi bencana. Atau bahkan menjadi alasan bagi aktor negara asing maupun lembaga non negara untuk membangun pengaruh politik melalui tawaran utang dan bantuan.

Kondisi ideal seperti ini memang akan sulit diwujudkan dalam sistem sekarang. Paradigma kapitalisme sekuler neoliberal telah menjadikan kepemimpinan tegak di atas kepentingan pemilik modal, bukan tuntunan agama (Islam).

Alih-alih maksimal menjauhkan dan atau membantu rakyat dari kebinasaan, kekuasaan oligarki justru menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana berkepanjangan. Kalaupun ada yang dilakukan bagi rakyatnya, pasti tidak lepas dari rumus hitung-hitungan.

Hanya sistem kepemimpinan Islam yang bisa diharapkan mampu menyelesaikan problem kebencanaan dengan solusi yang mendasar dan tuntas. Dimulai dari fondasi negara dan kepemimpinan yang lurus, yakni berlandas tauhidullah, lalu ditopang oleh penerapan syariat Islam secara kafah. Inilah yang akan menjadi pintu pembuka bagi datangnya keridaan Allah Swt. sekaligus kebaikan hidup yang dirasakan oleh semua.

Oleh karenanya, sudah saatnya umat bersegera mewujudkan kepemimpinan Islam. Tentu dimulai dengan aktivitas dakwah pemikiran yang bertarget memahamkan umat dengan akidah dan hukum-hukum Islam dengan pemahaman yang benar dan komprehensif.

Harapannya, tergambar pada diri umat bahwa Islam adalah solusi seluruh problem kehidupan, sekaligus jalan keselamatan. Tidak hanya menyelamatkan mereka dari bencana di dunia saja, tetapi juga bencana yang lebih berat di akhirat.

Wallahu Alam Bish-Shawab