Kapitalisme Rawan Pangan, Kesejahteraan Tinggal Angan

 

Oleh: Astina

Jumlah penduduk dunia yang menghadapi kerawanan pangan akut melonjak menjadi sekitar 282 juta orang pada 2023, kata Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada Rabu (24/4). Angka ini menunjukkan peningkatan 24 juta orang sejak 2022, sebut FAO dalam Laporan Krisis Pangan Global terbarunya.

Selama empat tahun berturut-turut, proporsi orang yang menghadapi kerawanan pangan sudah tinggi. Anak-anak dan perempuan berada di garis depan krisis kelaparan ini, dengan lebih dari 36 juta anak di bawah usia 5 tahun kekurangan gizi akut di 32 negara. Malnutrisi akut memburuk pada 2023, terutama di kalangan orang-orang yang mengungsi karena konflik dan bencana.

Kelaparan akut terjadi akibat meningkatnya konflik dan ketidakamanan, dampak guncangan ekonomi, dan dampak peristiwa cuaca ekstrem terus mendorong kerawanan pangan akut itu. Pendorong yang saling terkait ini memperburuk kerapuhan sistem pangan, marginalisasi pedesaan, tata kelola yang buruk, dan ketidaksetaraan, dan menyebabkan perpindahan populasi besar-besaran secara global. Situasi perlindungan penduduk yang mengungsi juga dipengaruhi oleh kerawanan pangan, terutama di jalur gaza dan sudan. 

Global Network Against Food Crises pun telah mendesak pimpinan negara-negara dunia untuk mengambil langkah pendekatan transformatif yang mengintegrasikan antara tindakan perdamaian dunia, pencegahan perang, dan pembangunan ketahanan pangan untuk mengatasi masalah ini.

Permasalahan kelaparan saat ini adalah buah dari sistem kapitalisme, negara yang tidak mengerjakan tugasnya sebagai penyedia sandang, papan dan pangan menjadikan masyarakat mengalami kelaparan akut. Sistem ekonomi Kapitalisme  tidak memiliki mekanisme menjamin kesejahteraan rakyat. Sedikitnya lapangan kerja dan rendahnya upah menjadi wajah sistem ini. Rakyat diminta berjuang sendiri untuk bisa sekedar makan.

Akibatnya terjadi kesenjangan kesejahteraan.

Sistem yang sedang berjalan di dunia ini memiliki kesenjangan yang sangat luar biasa, di sisi lain ada anak-anak yang obesitas karena kelebihan makanan atau makanan yang dikonsumsi tidak teratur dan tidak sehat, sementara disisi lain ada anak-anak yang gizi buruk karena kekurangan makanan atau bahkan tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. 

Islam memandang bahwa pemimpin atau penguasa wajib bertanggung jawab atas rakyatnya termasuk memnuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan papan. Sebagaimana dalam sabda rasulullah “Imam/pemimpin adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya (HR. Muslim dan Ahmad).

Politik pangan didalam negeri adalah mekanisme pengurusan hajat pangan seluruh individu rakyat yaitu menjamin pemenuhan pangan seluruh rakyat. Negara adalah penanggung jawab utama mengurusi hajat rakyat yaitu sebagai raa’in (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Negara dalam menerapkan konsep kepemilikian islam terdiri dari kepemilikan individu,publik dan negara. Berdasarkan konsep ini sumber daya alam termasuk hutan, migas, tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Negara wajib mengelolanya dan mengembalikannya untuk kemaslahatan rakyat. Penguasaan SDA oleh negara juga dijamin akan membuka lapangan kerja yg sangat luas dan beragam dengan gaji yg besar sehingga terpenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan begitupun dengan kesehatan, pendidikan dan keamanan dijamin langsung oleh negara.