Pemerintah Menggandeng China Untuk Garap Sawah Di Kalteng. Bukti Lemahnya Sistem Kapitalis Mengatur Ketersediaan Pangan .

 

Rencana Pemerintah menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalteng, merupakan kabar yang sangat menyakiti hati rakyat Indonesia yang sebagian besarnya adalah petani.

Oleh : Yuli Atmonegoro

Penggiat Literasi Serdang Bedagai

VOA merilis, bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng China untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI–RRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (19/4).

“Kita minta mereka (China) memberikan teknologi padi mereka, di mana mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada, dan mereka bersedia,” ungkap Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Minggu (21/4).

Lagi-lagi China diberi kuasa untuk campur tangan dalam urusan Negeri ini, yang sebenarnya mampu dilakukan oleh anak Negeri. Mengapa harus China? Dan mengapa tidak memberdayakan Putera-puteri di Negeri sendiri yang sebenarnya mampu, asalkan mendapatkan dukungan dari segala sisi oleh Pemerintah.

Indonesia Negeri Maritimo, dimana cuaca nya sangat baik untuk pertanian. Pengalaman rakyat Indonesia dalam bidang pertanian juga tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Alasan Bapak Luhud menggandeng China adalah, karena Indonesia belum mampu Swasembada Beras, dan masih mengharapkan import untuk pemenuhan kebutuhan. 

Jika ditinjau dari permasalahan ini, sebenarnya ini adalah kesalahan Pemerintah yang tidak mampu mengelola dan memberdayakan luasnya lahan pertanian di Indonesia.

Di Negeri yang kaya sumber daya alam seperti di Negeri kita, sebenarnya tidak pantas rakyat kekurangan pangan. Tetapi karena sistem pengelolaan yang tidak maksimal, maka semuanya menjadi gagal.

Alih-alih membantu rakyat mencapai hasil panen maksimal, pemerintah justeru menambah beban para petani dengan kelangkaan bibit dan pupuk. Dan setelah panen dilakukan, harga jual dari komoditas pertanian seperti gabah malah dibawah standar yang diharapkan oleh para petani.

Lalu, dari arah mana rakyat mendapat jalan keberhasilan apabila tidak dapat bantuan dan kemudahan dari Pemerintah?

Tentunya, sebagai Pemerintah, pastinya Bertanggung jawab atas kegagalan dan keberhasilan suatu Negara dalam mengelola pertanian. Bila Pemerintah mengambil kebijakan menggandeng Negara lain untuk mensukseskan pertanian di Negeri ini, sungguh ini mencerminkan ketidak berpihak pemerintah terhadap rakyat. 

Wallaahu a'laam bishshowaab