Proyek sawah China?Mampukah jadi solusi?

Penulis:Siti Nuhamida 

Aktivis: Serdang Bedagai 

"Pemerintah Indonesia dan China membahas kerjasama ekonomi kedua negara dalam dialog tingkat tinggi dan mekanisme kerjasama(HDCM) di labuhan bajo,Nusa tenggara Timur". pada Jum'at (19/04)

 

Pertemuan itu dihadiri menteri koordinator bidang kementrian dan investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan menteri luar negeri Retno Marsudi yang mewakili Indonesia serta menteri luar negeri China ,Wang yi .

Luhud mengeklaim China bersedia memberikan teknologi padi yang membuat mereka sukses mencapai swasembada beras untuk di terapkan di Kalimantan tengah.hal ini dipandang akan mengatasi beras nasional, apalagi mengingat Indonesia kerap bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan,terbukti jelas dengan adanya data Indonesia rutin mengimpor beras antara 1,5 juta  dan 2 juta ton/tahun.bila proyek ini berjalan,kata Luhud "jika proyek ini berhasil,selesai masalah ketahanan pangan kita

 untuk beras.kita menjadi lumbung pangan nantinya "jelas Luhud.

Namun para pakar meragukan keberhasilan proyek sawah China ini jika yang dimaksud adalah bagian dari proyek food state. rencana Indonesia menggandeng China untuk mengembangkan lahan sawah seluas 1 hektar di Kalimantan tengah. ini dinilai oleh beberapa pakar tidak realistis, dan hanya akan mengulang kegagalan yang terus terjadi selama dekade terakhir sejak era presiden Soeharto.

Keseriusan pemerintah mewujudkan lumbung pangan perlu dipertanyakan.pasalnya berbagai program telah dirancang dari satu masa pemerintahan kemasa pemerintahan yang lain.namun,tidak satupun menuai keberhasilan tentu menjadi pertanyaan penting ,mengapa mitigasi kegagalan membangun lumbung pangan tidak dilakukan?, mengapa pemerintah tidak mengambil solusi dengan mengoptimalkan produksi petani lokal?.banyak petani yang mengalami kegagalan dan tidak mengelola lahannya.akibatnya petani semakin malas Bahkan beralih profesi dari petani .

Kerjasama dengan China menunjukkan lepas tangannya penguasa dari peran utamanya mengurus urusan rakyatnya.pasalnya, kerjasama ini tentunya tidak di bangun atas prinsip pengurusan rakyat tetapi di bangun atas prinsip pelayanan dan pengurusan rakyat tetapi dibangun atas prinsip bisnis .maka di pastikan jika proyek ini berhasil maka yang diuntungkan hanya segelintir orang,bukan rakyat keseluruhan.proyek ini juga tidak membuat harga beras normal dan terjangkau oleh masyarakat,serta tidak ada jaminan kesejahteraan para petani lokal.

Semua ini tidak lepas dari sistem kapitalisme. yang mengarahkan setiap kebijakan pemerintah sistem ini hanya berorientasi pada keuntungan materi bukan kepentingan rakyat.sistem ini menjadikan negara hadir bukan sebagai pelayan dan pengurus rakyat ,tetapi sebatas regulator bahkan berbagai regulasi dibuat demi memuluskan kepentingan kapitalis korporasi asing/Aseng yang sangat rakus menguasai sumberdaya alam termasuk lahan.

Sangat berbanding terbalik dengan sistem regulasi dalam sistem Islam ,dalam sistem Islam kehadiran sosok pemimpin hanya untuk melayani umat secara optimal karena seharusnya sikap pemimpin harus bersikap Roin(pelindung)bagi masyarakat.berbagai proyek dan kebijakan yang diwujudkan dijalankan untuk menuntaskan problematika umat bukan kepuasan segelintir orang saja .

Wallahu A'lam Bisshowab