Rakyat Menjerit, Harga Gula Tak Semanis Rasanya

 

Oleh: Nur Elmiati, S.Pd

Dia seperti napas yang bersemayam
Jika kuhembuskan, dia akan hilang
Jika tetap kungenggam, aku akan terbunuh perlahan

Begitulah sepenggal puisi karangan Kia Baraqbah yang mencerminkan kondisi rakyat di tengah harga gula yang semakin melangit. Berdasarkan data dari Panel Harga Pangan, harga rata-rata nasional mencapai Rp 17.380/kg di pedagang eceran. Bahkan di beberapa daerah tertentu harga gula mencapai Rp 20.000/kg.

Tentu harga gula yang semakin meroket memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik yang dirasakan oleh konsumen rumah tangga maupun pelaku UMKM.

Bagaimana tidak, gula merupakan produk yang sangat dibutuhkan dan menjadi bahan dasar dalam beberapa usaha tertentu. Jika gula mahal tentu akan menghambat roda perekonomian UMKM dan jika UMKM memaksa melanjutkan usahanya dengan tetap menggunakan gula sebagai bahan utama meski harga gula melangit, maka konsekuensi harga jual produknya naik dan ini akan berefek pada rakyat selaku konsumen harus membeli produk dengan harga yang tidak ramah di kantong.

Di tengah harga gula yang sangat mahal, pemerintah tidak punya daya upaya untuk menyelesaikannya. Ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyebut, kenaikan harga gula di tingkat konsumen terjadi karena ketersediaannya yang kurang, ditambah pemerintah tidak memiliki stok atau cadangan gula nasional. Sehingga saat harga gula tengah bergejolak seperti saat ini, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi harga. (cnbc.Indonesia, 19/04/2024)

Miris rasanya, gula mahal, rakyat menjerit tapi penguasa tidak bisa melakukan apa-apa. Harga gula naik bukan terjadi secara kebetulan, melainkan adanya malpraktik yang dilakukan oleh ritel-ritel dengan penimbunan stok gula dan memonopoli harga gula di pasaran.

Sudah menjadi rahasia umum dalam dunia gelap kapitalisme, sistem tata niaga yang kacau sehingga rakyat menjadi korbannya. Lantas tupoksinya penguasa bagaimana? Kenyataannya penguasa tidak bisa berbuat banyak. Padahal pemerintah sebenarnya punya andil yang besar dalam mengakomodir segala bentuk yang bisa menyejahterakan rakyatnya dan mengcounter hal-hal yang menzalimi rakyat semisal menekan korporat agar gula tetap beredar sebagaimana semestinya dengan stok yang berlimpah dan dengan harga yang terjangkau.

Namun itu semua tidak bisa berjalan dengan tepat. Sebab, sistem oligarki masih berdiri tegak dan tegap hari ini. Maka hal yang harus dilakukan adalah memutus rantai ideologi kapitalisme dan menggantikannya dengan Islam. Sebab Islam telah mengatur bagaimana tata kelola niaga yang menyejahterakan rakyat. Dalam hal ini termuat dalam politik ekonomi negara Islam. Dimana tujuannya adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan perumahan bagi seluruh rakyat, sambil memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier.

Disamping itu, dalam Islam juga sangat mendorong pentingnya produksi barang kebutuhan pokok secara efisien guna memastikan ketersediaan yang memadai dan harga yang terjangkau. Pemerintah dapat memberikan insentif dan kebijakan yang mendukung produksi dan distribusi efesien. Sehingga produsen bisa lancar memproduksi barang, sebab sudah dijamin oleh negara.

Di samping itu negara Islam tidak akan berlepas tangan dalam distribusi barang, melainkan negara Islam akan melakukan pengontrolan. Karena negara Islam punya struktur pemerintahan yang bertanggung-jawab untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak publik, yang diwakili oleh lembaga qadhi muhtasib atau hisbah. Dimana tugas utama lembaga ini adalah melakukan pengawasan kegiatan publik, termasuk para pedagang dan pekerja. Tujuannya untuk memastikan mereka mematuhi hukum-hukum Islam dan mencegah praktik penipuan  dan pelanggaran lainnya.

Diantaranya, Islam sangat melarang keras penimbunan barang, intervensi harga dll. Begitulah aturan Islam dalam tata niaga.  Alhasil tidak ada rakyat yang terzalimi melainkan rakyat yang terjamin kesejahteraannya.

Wallahu'alam bi Ash-Shawwab.