Harga Beras Naik, Rakyat Semakin Panik

 

Oleh : Risnawati, S.Tp. (Pegiat Literasi)

Beras merupakan makanan pokok penduduk negeri ini. Namun, beberapa hari ini  beras mengalami lonjakan harga yang sangat signifikan. Panel Harga Badan Pangan  kian mengkhawatirkan membuat rakyat semakin panik dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka.

Seperti dilansir dalam laman tirto.id - Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, melaporkan kuota impor beras sepanjang 2024 dalam sistem nasional neraca komoditas atau SinasNK sebanyak 4,04 juta ton yang terdiri dari beras umum dan khusus.

Kuota impor tersebut ditetapkan berdasarkan persetujuan impor (PI) melalui Kementerian Perdagangan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

"Penetapan berdasarkan SinasNK keputusan Rakortas sebesar 4.045.761 ton, di mana terdiri dari 3,6 juta ton beras umum dan 400 ribu ton beras khusus. Beras khusus ini biasanya untuk industri," ucap Edhy dalam keterangan yang diperoleh, dikutip Jumat (7/6/2024).

"Jadi ini beras umum ini ditugaskan Bapanas ke Bulog, sekarang bola sudah ada di Bulog, bagaimana Bulog untuk mengatur melakukan pelelangan pengadaan beras yang dimaksud," ujarnya.

Ulah Kapitalisme

Kenaikan harga beras bukan hanya terjadi kali ini saja. Namun kasus ini sudah terjadi berulang kali sepanjang tahun. Penyebabnya beragam, salah satunya karena perubahan cuaca, Hal ini bisa menyebakan kekeringan yang berimbas kepada penurunan produksi padi. Belum lagi, sejak Pemerintah India melarang ekspor beras non-basmati menambah masalah harga beras secara global mengalami kenaikan, mengingat India merupakan Negara pengekspor beras terbesar di dunia, India juga penyumbang 40% dari total ekspor beras global pada 2022-2023.

Tentu saja, kondisi kenaikan harga beras ini tidak bisa diabaikan oleh pemerintah. Ini bisa berefek terhadap kenaikan bahan-bahan pokok yang lainnya, sehingga dikhawatirkan akan memicu inflasi pangan. Pemerintah harus waspada terhadap hal ini, dan harus segera mengambil tindakan. Apalagi ini penyebabnya sudah biasa terjadi setiap tahunnya. 

Menurut sistem kapitalis kenaikan harga kebutuhan pangan disebabkan kurangnya ketersediaan bahan pangan komoditas tertentu. Kondisi seperti ini dianggap sebagai permasalahan ekonomi karena harga ditentukan berdasarkan supplay (penawaran) dan demand (permintaan) terhadap barang tersebut. Karena itu, jika barang yang ditawarkan jumlahnya melimpah, sedangkan permintaannya sedikit, maka harga akan turun. Jika barang yang ditawarkan jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya besar, maka harga akan naik. 

Salah urus pemerintah dalam sektor pangan ini tampak pada rendahnya pasokan dalam negeri serta ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.

Kemudian harga beras yang masih dipengaruhi oleh situasi ekonomi global, menunjukkan belum ada kedaulatan pangan di negeri ini. Pasokan pangan masih bergantung kepada supply dari negara lain. Padahal, Indonesia sendiri negeri subur yang seharusnya bisa mandiri secara pangan. Artinya ada kesalahan dalam tata kelola pertanian di negeri ini yang menganut konsep kapitalisme neoliberal.

Kapitalisme neoliberal menjadikan pangan hanya sebagai komoditas ekonomi saja. Sehingga pengadaan pangan diukur dari sisi untung dan rugi. Apalagi ketika terjadi kekurangan stok beras, maka negara mengambil tindakan mengimpor beras. Padahal kemandirian pangan adalah kemandirian suatu negara. Harusnya negara paham dengan visi ini. Tapi dalam sistem hari ini, negara hanya sebagai fasilitator dan regulator sehingga menyerahkan penguasaan pangan kepada korporasi-korporasi besar, yang mengakibatkan terjadinya gurita korporasi di sektor pertanian.

Para korporasi senantiasa mengendalikan harga benih, pupuk, bahkan alat-alat produksi pertanian. Sehingga, para petani  kesulitan untuk mengaksesnya dengan murah dan mudah. Bahkan pada aspek distribusi pun negara tidak mampu untuk mengurusnya. Sehingga yang terjadi banyaknya mafia, kartel pangan bahkan akan terjadi penimbunan pangan. Kelalaian inilah yang membuat konsumen, dalam hal ini rakyat akan semakin sulit karena harga  pangan termasuk beras semakin tidak terjangkau. Karenanya harga pangan yang masih dipengaruhi situasi politik dan ekonomi internasional tidak akan pernah tuntas apabila pemerintah masih menggunakan konsep kapitalisme neoliberal.

Dengan demikian masalah kenaikan harga pangan yang  selalu berulang, adanya mafia pangan dan ketidaksinkronan antara kebijakan impor dengan data kementerian pertanian, seperti pada kasus impor beras pada tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan betapa carut marutnya tata kelola dan data pangan di negeri kita ini. Penyebabnya tidak lain adalah karena diterapkannya sistem kapitalisme dimana hanya terfokus pada perhitungan untung dan rugi, bukan pada kesejahteraan rakyat.

Solusi Islam

Sebagai satu-satunya dien yang sempurna, Islam memiliki seperangkat aturan kehidupan yang mampu memberikan solusi terhadap seluruh problematika kehidupan umat manusia, termasuk masalah kenaikan harga kebutuhan pangan ini. 

Dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan (sandang, pangan, papan) seluruh masyarakat yang hidup di dalamnya. Kebutuhan dasar ini adalah sebuah fitrah yang wajib dipenuhi oleh penguasa kepada umat secara individu per individu dengan adil.

Sehingga negara harus benar-benar hadir dalam mengurusi rakyatnya. Apalagi menyangkut kebutuhan pokok rakyat. Karena enam kebutuhan pokok dan dasar harus dijamin oleh negara, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, Kesehatan dan keamanan.  Visi besar negara dalam hal mandiri pangan harus diwujudkan secara optimal. Sehingga tidak boleh dipengaruhi oleh negara manapun. Tata kelola pertanian harus dilakukan melalui konsep Islam yang distandarkan dengan hukum syariat. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah nantinya adalah melalui sektor hulu dan hilir.

Pada sektor hulu, Islam akan memperbaiki kebijakan untuk meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara penggunaan sarana produksi pertanian yang lebih berkualitas. Untuk itu, akan diterapkan kebijakan pemberian subsidi untuk keperluan sarana produksi pertanian. Baitul Mal akan memprioritaskan pemberian berbagai bantuan untuk para petani supaya mampu memenuhi kebutuhannya.

Pengeluaran Baitul Mal untuk para petani akan diberikan, berupa berbagai bantuan dukungan dan fasilitas dalam berbagai bentuk, seperti modal, peralatan, benih, teknologi, teknik budidaya, obat-obatan, riset, pemasaran, informasi dan sebagainya. Baik secara langsung atau semacam subsidi, maka seluruh lahan yang ada akan produktif.

Untuk melancarkan arus distribusi, sistem Islam akan membangun infrastruktur pertanian; jalan, komunikasi dan sebagainya. Ekstensifikasi pertanian pun dilakukan dengan meningkatkan perluasan lahan pertanian yang diolah. Untuk itu, akan diterapkan kebijakan yang dapat mendukung terciptanya perluasan lahan pertanian tersebut, diantaranya sistem Islam akan menjamin kepemilikan lahan pertanian yang diperoleh dengan jalan menghidupkan lahan mati dan pemagaran.

Adapun problem cuaca akibat El Nino akan mudah diatasi dengan menghadirkan para pakar dan ilmuwan untuk  mengkaji dan mencegah dampak kekeringan setiap tahunnya dengan teknologi yang muktahir. Hal tersebut hanya bisa diwujudkan apabila paradigma yang dihadirkan untuk mengurusi kemandirian negara berasaskan kepada pelayanan, bukan untung rugi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., Imam (Khalifah) adalah raain (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya. (HR. Bukhari). 

Sehingga, negara haruslah mempunyai visi menyejahterakan rakyat sebagai tanggungjawabnya di hadapan Allah SWT. kelak. Jadi, jika kita benar-benar menginginkan permasalahan seputar naiknya harga pangan ini selesai dengan sistem yang diturunkan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, sudah seharusnya kita mewujudkan penerapan Islam sebagai sistem kehidupan, bukan yang lain. Wallahualam bishawab.