PENDIDIKAN DALAM SISTEM ISLAM MENDAPAT JAMINAN PENUH OLEH PENGUASA


Oleh: Liza Khairina (Ibu Rumah Tangga Aktivis Dakwah)


Terkait DPR RI yang mendorong Kemendikbudristek RI untuk menggaet BUMN dalam upaya pemberian bantuan  dan biaya kuliah kepada mahasiswa. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Efendy mendukung wacana Student Laon atau pinjaman online (pinjol) bagi mahasiswa. Menurutnya, semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus didukung, termasuk pinjol, tegasnya pada Selasa, 2 juli 2024 di kompleks parlemen Jakarta. (cnnindonesia.com, 3 Juli 2024)


Ini pernyataan ngawur yang seharusnya tidak keluar dari lisan pengurus umat. Alih-alih bukannya memberi solusi, malah menjebak mahasiswa pada masalah besar, yakni hutang dan riba. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat. Pemerintah seharusnya memudahkan bukan malah menyulitkan. Karena masa depan bangsa ditentukan oleh generasi hari ini. Dimana generasi cerdas dan memimpin hanya lahir dari pendidikan yang rakyatnya tidak dibebani banyak biaya. Apalagi hutang ribawi. Sudah selayaknya pemerintah menjamin dan mensupport anak bangsa untuk cinta pendidikan dengan terus mengupayakan para generasi menuntut ilmu hingga batas dimana kemanfatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.


Tapi tidak dengan paradigma sistem hari ini yang kapitalistik dan syarat bisnis. Siapapun yang punya uang, dia akan melesat mampu meraih cita-citanya. Sedangkan yang tidak punya uang, sekalipun bakat pada dirinya jelas dimiliki dan penting untuk dikembangkan, dalam perjuangannya dia harus mengalami stagnanisasi karena tidak adanya penghargaan dan motivasi baik oleh penguasa maupun sistem. Sungguh sangat kita sayangkan, di negeri dengan melimpahnya SDA dan SDM yang luar biasa Allah swt karuniakan, harus mengalami kekecewaan dan gigit jari berjamaah karena tidak meratanya pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat. Keinginan kuliah dan mendapatkan pendidikan proporsional hanya dalam khayalan. 


Berbeda dengan sistem Islam yang mensupport penuh pendidikan bagi umat khususnya generasi. Rakyatnya dipahamkan dengan bangunan iman. Iman yang kokoh berdasarkan ilmu. Ilmu harus diraih semaksimal mungkin tanpa khawatir biaya dan strata sosial. Sebab pendidikan bagi masyarakat menjadi bagian penting kebutuhan pokok yang harus dijamin oleh negara. Ditambah ketersediaan segala hal, alat-alat yang terkait kemajuan pendidikan juga harus dipenuhi oleh negara agar lahir generasi cemerlang, mujtahid dan inovatif. Semua itu hanya bisa terwujud jika sistem Islam yang diterapkan di tengah-tengah umat dengan standar syariah kaffah dan seorang khalifah yang menerapkan hukum-hukum Allah swt.


Kalau kita kembali kepada masa dimana Islam memimpin dunia, kita akan mendapati sekolah-sekolah tinggi seperti Madrasah Nidhamiyah, Madrasah Al Mustanshiriyah, Madrasah An Nuriyah dan Madrasah Nashiriyah yang itu semua memiliki kelengkapan fasilitas yang dipersembahkan bagi semua peserta didik. Karena pendidikan adalah prioritas utama untuk membangun SDM yang mumpuni guna memakmurkan rakyat. Begitu juga, dengan terwujudnya pendidikan tinggi yang menjadi acuan agar dunia luar Islam takjub akan keagungan Islam, kemudian menjadi wasilah sampainya hidayah kepada mereka. 


Sejarah telah mencatat bagaimana kebijakan para khalifah menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Sejak abad 4 Hijriyah para khalifah telah membangun berbagai perguruan tinggi dan berusaha melengkapinya dengan sarana prasarana seperti perpustakaan, auditorium, asrama mahasiswa dan beasiswa bulanan oleh Sultan. Para guru yang mumpuni di bidangnya juga disiapkan oleh negara Khilafah dengan tingkat kesejahteraan yang cukup seperti perumahan dan kesejahteraan lainnya. Dengan ikhiar demikian, terbuka seluas-luasnya peluang bagi pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai harapan. Wallahu a'lam.[]

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gencatan Senjata Palsu: Ketika Perdamaian Dijadikan Alat Penjajahan

Ilusi Keadilan dalam Sistem Hukum Sekuler, Islam Menjamin Keadilan

Generasi Sadis, Buah Penerapan Sekularisme