Bangladesh Butuh Solusi Bukan Ilusi

Oleh : Jumiati Muslimin

Dilansir dari tirto.id (19/07/2024), Demonstrasi mahasiswa dengan skala besar terjadi di Bangladesh sejak 01 Juli 2024 dan berubah menjadi kerusuhan. Kerusuhan demo mahasiswa pertama kali terjadi di Universitas Dhaka. Awalnya kerusuhan hanya melibatkan peserta demonstran dengan kepolisian di Dhaka. Namun, kerusuhan meluas dari kawasan ibu kota ke kota-kota lain.

Kerusuhan yang terjadi di Bangladesh sampai hari selasa 6 Agustus telah menewaskan 440 jiwa, dengan 100 kematian tercatat setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina mengundurkan diri. Laporan yang disampaikan oleh Bengali Prothom Alo  bahwa sedikitnya 109 orang tewas dalam bentrokan di berbagai wilayah negara itu pada Senin (5/8).

Sebelumnya surat kabar melaporkan sebanyak 114 orang yang meninggal pada saat protes anti pemerintah yang terjadi hari Minggu tanggal 4 agustus.
Namun sekarang jumlah kematian sudah mencampai 440 orang dan diantara korban pun terdapat WNI (rmol.id (07/08/2024).

Pemicu para mahasiswa melakukan demo adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pekerjaan dalam pemerintahan yang diberikan kepada keluarga veteran. Mahasiswa merasa kebijakan pemerintah hanya berpihak pada keluarga veteran, sedangkan masyarakat lain dibiarkan pengangguran.

Inilah potret kehidupan dalam sistem kapitalisme. Pemangku kekuasan mengeluarkan kebijakan tanpa memperhatikan kondisi rakyatnya. Padahal yang memiliki tugas menyediakan lapangan kerja adalah mereka.  Belum lagi ketidak terimanan pemerintah pada mahasiswa yang aksi dengan begitu kejam. Gas air mata diluncurkan, serta meluncurkan peluru dari senjata tanpa ampun. Sungguh respon yang kejam, padahal yang diminta oleh mahasiwa adalah mereka duduk bersama dan berdiskusi dengan baik.

Kejadian-kejadian ini menunjukan kegagalan pemerintah. Bagaimana tidak, sebab pemerintah yang ada saat sekarang ini lahir dari sistem kufur. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, halal dan haram tidak ada bedanya, semua kebijakan lahir dari akal manusia yang terbatas. Sehingga manusia menjadikan dirinya berhak membuat peraturan untuk mengatur kehidupan. Kekayaan alam yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat malah diberikan kepada swasta dan asing atas nama privatisasi dan investasi.

Negara yang seharusnya memiliki tanggungjawab untuk mengurusi urusan rakyatnya termasuk pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Tetapi dalam sistem hari ini malah penguasa tidak peduli atas keinginan rakyatnya. Rakyat bersuara mereka bungkam, sungguh aneh tapi inilah kenyataan yang ada dalam sistem kapitalisme sekuler.

Ini sangat berbeda jauh dengan sistem Islam. Negara Islam (khilafah) mengatur kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Daulah, ketika ada warga negara yang menyampaikan pendapat terhadap kesalahan penguasa, negara akan menerimanya. Bukan lagi membalasnya dengan kekejaman seperti fakta dalam sistem kapitalis. Daulah akan menerima keluhan warga negara sebagai bentuk mengingatkan mereka akan kelalaian dalam meriayah.

 
Bahkan ada kisah tentang seorang wali yang ingin membangun mesjid di tanah milik non muslim. Tapi ketika non muslim menyampaikan kepada khalifah akan perlakuan seorang wali terhadapnya. Khalifah pun marah dan menyampaikan bahwa tidak ada seorangpun  yang boleh membangun mesjid di tanah itu, sekalipun yg dibangun itu adalah tempat ibadah. Semasih tanah yang ingin dibangunkan itu adalah milik warga negara.
Ini menunjukan bahwa Daulah sangat memperhatikan keluhan warga negaranya, sekalipun itu non muslim. Dan tidak pernah merampas hak milik warga negara.

Seluruh masyarakat yang terikat dengan daulah, baik muslim maupun non muslim merasakan aturan Islam yang memberikan mereka ketenangan, kebahagiaan, serta kesejahteraan dalam hidup. Tidak ada namanya bentrok karena tidak tersediannya lowongan pekerjaan. Negara akan menyediakan pekerjaan bagi warga negara dengan gaji yang sangat menjamin, dan digajipun sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.


Daulah menjalankan kewajibannya dengan menjamin hak-hak rakyat terpenuhi dengan baik tanpa adanya berat sebelah. Sistem Islam sangat memprioritaskan ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan yang sama rata sehingga seluruh kebutuhan warga negara terpenuhi. Tidak ada solusi lain yang bisa mengatasi persoalan rakyat, terutama pada masalah yang dialami Banglades melainkan hanya dengan solusi Islam.

Wallahu'alam bish shawab.