ILUSI PEJABAT YANG AMANAH DALAM SISTEM DEMOKRASI

Oleh : Ummu Hayyan, S.P

Pasca pemilu legislatif, rakyat Indonesia selalu diliputi harapan, bahwa wakil rakyat pilihan mereka akan segera menunaikan janji-janji manis saat kampanye. 

Namun, rakyat harus bersiap menelan rasa kecewa. Pasalnya, apa yang dilakukan para wakil rakyat sesaat setelah mereka dilantik sungguh tidak mencerminkan teladan pejabat yang amanah.

Sebanyak 20 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menggadaikan Surat Keputusan (SK) jabatan mereka ke bank usai dilantik sebagai wakil rakyat. www.cnnindonesia.com

SK jabatan tersebut digunakan sebagai agunan untuk pengajuan kredit di Bank Jatim. Sistha, Penyedia Kredit Bank Jatim Cabang Bangkalan, mengungkapkan bahwa pengajuan pinjaman ini bervariasi dalam jumlahnya. Dari puluhan anggota yang mengajukan pinjaman, nilai pinjaman berkisar antara Rp500 juta hingga Rp 1 miliar. 

Sistha juga menjelaskan, bahwa jumlah anggota dewan yang menggadaikan SK ini kemungkinan bisa bertambah. Proses pengumpulan berkas masih berlangsung secara bertahap.

www.cnnindonesia.com

Peristiwa yang sama juga terjadi di Kabupaten Sampang pasca wakil rakyat dilantik. Direktur Utama Bank Sampang, Syaifulloh Asyik mengungkapkan bahwa sudah ada 15 legislator yang mengajukan pinjaman. Mereka terdiri dari anggota DPRD lama yang terpilih kembali serta anggota DPRD baru.

Syaifullah menambahkan bahwa alasan para wakil rakyat yang baru dilantik menggadaikan SK mereka ke Bank bervariasi, mulai dari membayar hutang kampanye, membeli rumah, merenovasi rumah, hingga untuk kepentingan keluarga. 

www.cnnindonesia.com

Fakta ini sejatinya menggambarkan gaya hidup hedon dan konsumtif yang melingkupi kehidupan para pejabat hari ini. Semua ini adalah buah dari pemikiran Sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan yang telah menancap kuat dalam benak mayoritas masyarakat, tak terkecuali para pejabat. 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sistem pendidikan yang diterapkan di negeri ini berasaskan sekuler. Sistem pendidikan inilah yang ikut andil dalam membentuk pejabat yang materialistik dan hanya berlomba-lomba untuk hidup mewah. Pasalnya, sekularisme memandang kesuksesan dari sudut pandang materi. Seseorang dikatakan sukses, jika berhasil meraih kepuasan materi sebesar-besarnya, seperti memiliki rumah mewah, mobil mewah, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Pejabat hedon dan konsumtif sejatinya juga tidak bisa dilepaskan dari sistem politik demokrasi yang diberlakukan di negeri ini. Kekuasaan atau jabatan dalam sistem politik ini dipandang sebagai jalan untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya, meski dengan melakukan keculasan. Tak heran, integritas dan etos kerja pejabat buruk, sebab mereka diangkat bukan berdasarkan kapabilitas kepemimpinannya. 

Hal ini sudah menjadi tabiat dalam sistem politik demokrasi. Dimana tanpa modal besar seseorang tidak akan mampu mencalonkan diri menjadi pejabat. Tabiat inilah yang menjadikan pejabat terpilih berusaha mengembalikan modal yang dikeluarkan saat kampanye dengan berbagai cara. Belum lagi dalam sistem kapitalisme, utang dipandang sebagai pemasukan selain pendapatan atau income. Wajar, negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme akan memberi jalan bahkan mempermudah jalan bagi siapapun untuk memperoleh utang baik dengan jalan menggadaikan barang hingga SK. Bahkan sebagaimana fakta hari ini, lembaga-lembaga pinjol bertebaran dimana-mana. Berarti, negara memberi solusi berutang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk memenuhi gaya hidupnya.

Lahirnya pejabat yang amanah dan fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengurus urusan umat mustahil dalam sistem politik demokrasi dengan sistem ekonomi kapitalisme. 

Islam Menjamin Terwujudnya Pejabat yang Amanah

Pejabat yang berperan sebagai _raa'in_ atau pengurus seluruh urusan umat dan _junnah_ atau pelindung bagi rakyatnya hanya lahir dari sistem pemerintahan Islam. Pasalnya, sistem Islam berlandaskan pada akidah Islam. Aturannya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta dan pengatur manusia. Sehingga, aturan Islam sangat terperinci dan memberikan solusi atas setiap permasalahan umat manusia. Terbentuknya pejabat yang amanah dan layak jadi teladan bagi umat tidak lepas dari sistem komprehensif yang dimiliki oleh Islam. Mulai dari sistem pendidikannya yang berbasis akidah Islam. Sistem politik fokus menjalankan fungsi _ri'ayah_(pengurusan urusan umat) berdasarkan syariat Islam. Hingga suasana ruhiah yang terbentuk di tengah masyarakat Islam menetapkan, bahwa siapapun yang memegang amanah kepemimpinan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak.

Rasulullah SAW bersabda : "seorang imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang ia urus" (HR. Bukhari dan Muslim).

Pemahaman terkait kepemimpinan ini sangat dipahami oleh pejabat-pejabat dalam sistem Islam sebagai konsekuensi iman. Terbentuknya keimanan yang kokoh adalah salah satu tujuan dan buah dari penerapan sistem pendidikan Islam.

Sistem pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian Islam pada setiap individu. 

Disamping itu, pemilihan pejabat dalam sistem Islam tidak disandarkan pada modal tetapi kapabilitas pejabat tersebut dalam mengurus urusan umat. 

Islam memang tidak melarang individu termasuk pejabat negara menjadi orang kaya. Hanya saja, sebagai public figur, para pejabat dalam Islam memahami bahwa mereka adalah teladan bagi umat termasuk teladan untuk hidup sederhana. Mereka akan fokus menjalankan amanahnya sebagai pengurus umat. Negara memberi gaji yang layak dan sesuai dengan manfaat kerja yang diberikan oleh pegawai negara dan memberi tunjangan yang cukup bagi para pejabat yang memegang amanah penguasa. Sehingga, tidak akan ada pejabat yang kekurangan dalam hal ekonomi.

Demikianlah, Islam mampu melahirkan pejabat yang amanah dan layak menjadi teladan bagi umat.

Wallaahu a'lam bish shawwab