Permasalahan Limbah Bikin Begah

 

Oleh : Ummu Hayyan, S.P.

Warga desa Sukamukti, Kabupaten Ciamis terpaksa turun ke sungai Ciputrahaji untuk mencari sumber pencemaran limbah. Warga menemukan pipa besar yang diduga sebagai saluran limbah.  Warga mengatakan, selama 3 tahun terakhir mereka kesulitan beraktivitas karena sungai yang tercemar. 

Warga sudah mengadu kepada pihak berwenang, namun belum ada tindakan apapun. Salah satu warga mendesak pemerintah dan mengembalikan kebersihan sungai. 

Akibat pencemaran ini, warga desa sulit mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Warga berharap, masalah ini segera diselesaikan oleh pihak berwenang. 

viva.co.id.

Limbah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi PR negeri ini. Berdirinya banyak pabrik atau perusahaan dalam sistem kapitalisme, menjadi penyumbang terbesar limbah yang mencemari lingkungan. 

Kasus perusahaan yang membuang limbah bahan berbahaya bukan kali ini saja dan bukan juga tidak ada sanksi atas perbuatan tersebut. Namun mengapa terus berulang? Mungkinkah sanksi yang diberikan tidak membuat jera atau perusahaan-perusahaan yang melanggar itu tidak takut melakukan pelanggaran?

Persoalan ini tak hanya sebatas buruknya kinerja pemerintah dalam regulasi pendirian usaha industri berat ataupun buruknya penegakan hukum di negeri ini, namun penyebab utama terus berulangnya pelanggaran ini dikarenakan penerapan sistem kapitalisme yang masih terus berjalan bahkan semakin kokoh mencengkeram negeri ini.  

Sistem Kapitalisme yang mengemban ide dasar Sekulerisme, yang memisahkan agama dari kehidupan, telah membuat manusia bebas untuk melakukan apapun. Halal haram tak jadi soal. Tak heran, ada istilah tak ada jalan sukses tanpa berbuat dosa. Inilah tabiat kapitalisme. 

Pelaku usaha akan berporos pada perolehan materi termasuk pelaku usaha di bidang industri. Mereka kurang mempertimbangkan dampak buruk terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup di sekitar industri itu berdiri.

Mengolah limbah, sebagaimana aturan yang berlaku tentu saja butuh modal dan tidak sedikit dari mereka yang mengabaikannya.  Ditambah pula, penguasa setempat cenderung membiarkan pengabaian tersebut. Apalagi jika perusahaan-perusahaan tersebut rajin mengadakan kegiatan sosial dan sasarannya adalah masyarakat sekitar. Seakan-akan dengan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan tersebut mereka bebas melakukan apapun dalam kegiatan usahanya. inilah salah satu sisi buruk demokrasi politik balas budi pemimpin terpilih kepada para kapitalis yang telah memberikan dukungan materi saat pemilu. Hal ini membuat masyarakat menjadi objek pesakitan dalam jangka panjang. Bahkan bisa berlangsung turun-temurun hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan.

Kesehatan masyarakat terganggu, berbagai macam penyakit bermunculan mengenai siapapun mulai dari janin yang ada di dalam kandungan hingga lansia. Semua tak terjamin bebas dari penyakit-penyakit sebagai dampak limbah. 

Regulasi tinggal formalitas. Ini dibuat untuk dilanggar. 

Jika realita hari ini demikian rusaknya, maka seharusnya manusia tergerak untuk mencari solusi tuntas. 

Masalah yang lahir karena penerapan kapitalisme sudah cukup membuktikan, bahwa sistem ini tak layak dipakai dalam kehidupan manusia di bumi ini. Jangan pula kita terkecoh dengan solusi-solusi tambal sulam yang ujungnya berakhir sama.

Kerusakan manusia dengan segala keterbatasannya dalam menjalani kehidupan ini, selayaknya menyadari kebutuhan terhadap aturan dari Tuhan semesta alam yang Maha memahami hakikat baik dan buruk, benar dan salah. 

Semua sudah cukup jelas dan lengkap ada dalam syariat Islam. 

Penerapan syariah tidak hanya bergantung pada ketakwaan individu, namun juga butuh peran masyarakat dan negara. Seperti dalam masalah limbah, negara dengan sistem pemerintahan Islam akan menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi dengan pelestarian ekosistem sekitar kegiatan ekonomi tersebut berada. Negara juga punya mekanisme pengontrolan terhadap pengolahan limbah yang aman dan harus dipastikan dari awal perusahaan atau kegiatan industri tersebut beroperasi. Jangan sampai ada pembangunan ekonomi di satu sisi, di sisi lain pembangunan tersebut berdampak negatif pada aspek kehidupan yang lain misalnya saja merusak kesehatan.

Tentu saja hal ini juga didukung oleh ketaatan warga negara terhadap pemerintah yang menerapkan syariat. Termasuk ketaatan para pelaku usaha. Kontrol masyarakat terhadap perjalanannya kegiatan industri, apakah sesuai Syariah ataukah harus ada koreksi juga dipastikan terwujud. 

Pemimpin negara sangat terbuka terhadap koreksi yang disampaikan rakyatnya, tidak anti kritik. Bahkan, seorang kepala negara yang bertakwa akan sangat khawatir jika ia salah menetapkan kebijakan terhadap rakyatnya atau menyimpang dari syariat.

Maka, bisa dipastikan, dalam sistem Islam, ketiga pilar ini akan kokoh menopang kegiatan perekonomian atau pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat bukan profit oriented. Ada sanksi tegas yaitu pemberlakuan takzir jika terbukti pelaku industri atau suatu kegiatan ekonomi melakukan pelanggaran bahkan sampai mengancam keselamatan nyawa warga di sekitarnya.  

Demikian sempurnanya aturan Islam dalam persoalan ini. Bukan hanya bicara aspek preventif, namun juga aspek kuratif. Betapa rindunya kita terhadap pemerintah yang begitu melindungi rakyatnya sebagaimana dalam sebuah hadits "Sesungguhnya imam itu adalah _junnah_ yaitu perisai atau pelindung" (HR. Bukhari).

Jika sedemikian sempurnanya syariat Islam mengatur setiap aspek kehidupan, mengapa kita masih mencari aturan lain yang belum terjamin kebaikan dan kebenarannya?

Allaahu a'lam