Reprensif Aparat Bukti Democrazy Anti Kritik

 

Oleh : Pena Senja

(Aktivis Dakwah) 

Bandung, kompas – mahasiswa Universitas bala Bandung Andi Andrian masih menjalani perawatan di rumah sakit mata cicendo, kota bandung, jawa barat, hingga sabtu (24/8/2024). Andi mengalami luka berat dimata kiri karena terkena lemparan batu saat berunjuk rasa menolak Rencana Undang – Undang Pilkada di depan kantor DPRD jawa barat, kamis lalu. Presiden mahasiswa BEM Unibba Fauzi Septian saat ditemui mengatakan, andi adalah mahasiswa semester V fakultas ilmu Sosial dan Politik Unibba. 

Dia bersama empat mahasiswa Unibba mengikuti unjuk rasa di depan kantor DPRD jabar sekitar pukul 15.00 wib pada kamis (22/8/2024) andi mengikuti aksi unjuk rasa menolak Rencana Undang – Undang Pilkada bersama Koalisi Rakyat Gugat Negara. Jumlah masa yang berunjuk rasa lebih dari 1.000 orang. Fauzi menuturkan, mata kiri Andi terkena batu lemparan dari arah kantor DPRD jabar yang dijaga pihak kepolisian. Andi segera menjalani pemeriksaan dan operasi mata kirinya di RS Cicendo pada jum’at (23/8/2024). Operasi berlangsung dari pukul 11.00 hingga 16.00 Wib. “saat ini kondidi mata kiri Andi belum dapat diketahui masih berfungsi atau tidak setelah operasi. Dia menjadi symbol perjuangan kami untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi yang terancam oleh aksi para elite politik. Kami sangat menyayangkan insiden yang menimpa Andi. Badan Eksekutif mahasiswa Unibba meminta pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku yang melempar batu kearah andi,” kata Fauzi.

Rakyat unjuk rasa Karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Negara, yang menjadi salah satu cara untuk mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan yang keliru. Namun aksi yang dilakukan ini dianggap melawan kebijakan. Mirisnya lagi aparat yang seharusnya menjadi pelindung malah menyemprotkan gas air mata dan melakukan tindakan referensif lainnya yang makin brutal. Hal ini makin menunjukkan bahwa democrazy tidak memberi ruang akan adanya kritik dan koreksi oleh rakyat. Seharusnya Negara memberi ruang dialog, menerima perwakilan serta tidak mengabaikannya.

 Dalam sistem democrazy rakyat memang berfungsi sebagai sumber hukum. Semua produk hukum diambil dari persetujuan mayoritas rakyat. Namun ada beberapa produk hukum yang diambil hanya untuk kepentingan sebagian penguasa dan pengabaian terhadap rakyat. Akibatnya rakyat melakukan kritikan dengan cara turun ke jalan atau mendatangi kantor – kantor perwakilan rakyat sebagai bentuk kritik atas kebijakan yang diambil pemerintah. Selain itu kecacatan langsung sistem democrazy adalah mengambil keputusan hukum atas persetujuan wakil - wakil rakyat di parlemen yang dipaksa untuk menetapkan hukum atas dirinya sendiri. Dalam sistem democrazy rakyat juga kehilangan standar baik-buruk terhadap sesuatu. Newsweek menyatakan “ kita adalah suatu masyarakat yang kehilangan kesepakatan, suatu masyarakat yang tidak dapat bersepakat dalam menentukan standar tingkah laku, bahasa, dan sopan santun tentang apa yang patut dilakukan, dilihat dan didengar”.

Dalam islam, penetapan hokum adalah wewenang Allah SWT. Penetapan hukum tidak bermakna teknis, tetapi bermakna penentuan status baik – buruk, halal – haram, terhadap sesuatu hal. Dengan demikian jelaslah bahwa islam menetapkan kedaulatan ditangan Allah sebagai Musyarri’ (Pembuat hukum) sebagai pihak yang paling berhak menentukan status baik – buruk dalam suatu masalah, termasuk Undang – Undang pilkada. Salah satu mekanisme untuk menjaga agar pemerintah tetap berada di jalan Allah adalah adanya Muhasabah lil hukum, juga lembaga seperti majelis ummah dan Qadli madzalim. Islam menjadikan amar ma’ruf nahi munkar sebagai kewajiban setiap individu, kelompok dan masyarakat. Penguasa juga memahami tujuan adanya muhasabah, yaitu tetap tegaknya aturan Allah dimuka bumi, sehingga terwujud Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (Negeri yang baik dengan Rabb (Tuhan) yang Maha Pengampun). 

wallahu a'lam bishawab