Politik Balas Budi dalam Sistem Demokrasi

 

Oleh : Atikah Zahro (Aktivis Muslimah )

Menjelang pilkada akhir bulan November ini, banyak kekisruhan yang terjadi di berbagai daerah. Baik menyangkut masalah para kades yang dimobilisasi untuk memilih paslon tertentu, praktek suap bahkan sampai menjadikan agama sebagai alat untuk mengumpulkan suara dengan iming iming akan masuk surga. Ini sudah sangat berlebihan dan bahkan sudah sampai melampui batas kepatutan. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bapak KH. Zainut Tauhid Sa'adi pernah mengkritik salah satu pernyataan Bupati yang bulan lalu pernah viral. Beliau menyampaikan bahwa kampanye seperti itu masuk dalam katagori mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik (Republika.co.id, 27/10/2024).

Ditambah lagi praktek kotor mobilisasi para kades untuk bersatu dalam satu komando. Sebagaimana pernah disampaikan pada saat berkumpulnya puluhan kades di Jawa Tengah guna menyatukan tujuan untuk memenangkan salah satu kandidat.
Dikutip dari tirto.id (26/10/2024), pada Rabu (23/10/2024) malam, puluhan kades yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah mengikuti pertemuan secara tertutup di Gumaya Tower Hotel, hotel bintang lima di Kota Semarang.

Kemudian serangan fajar akan terus tumbuh subur menjelang pilkada ini demi meraih kemenangan. Walaupun sering disampaikan oleh pihak bawaslu bahwa yang melakukan serangan fajar dan yang menerimanya sama-sama dikenai sanksi. Dalam proses pemilihan daerah sejatinya rakyat hanya menjadi korban. Dimana sistem demokrasi ini hanya mengutamakan keuntungan, baik individu maupun kelompok serta kepentingan dari para oligarki.

Ini semua tidak terlepas dari asasnya yang batil yakni meletakkan kedaulatan hukum di tangan manusia. Konsekuensinya politik dan jabatan dijadikan sebagai jalan untuk meraih kekuasaan. Dengan kekuasaan mereka bisa meraih semuanya, meskipun dengan menghalalkan segala cara. Salah satunya praktek politik suap-menyuap sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat bahkan idealisme pun bisa dikalahkan demi mendapatkan kemenangan.

Kita perlu sadari bahwa pemilihan dalam sistem demokrasi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sehingga para pemilik modal dan partai politik menjadi suport sistem terdepan guna mensukseskan jalannya para calon daerah untuk bisa maju terpilih. Alhasil, setelah mereka dipilih maka kebijakan pemerintah daerah nyaris tidak berpihak kepada rakyat melainkan lebih mengutamakan para pengusaha yang telah mensuportnya tadi. Inilah yang di sebut dengan politik balas budi yang memang terus terjadi dalam sistem demokrasi. Ini jelas sangat merugikan rakyat.

Rakyat juga dirugikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pilkada ini. Padahal biaya yang digunakan adalah uang rakyat. Anggaran pilkada serentak 2024 ditaksir lebih dari Rp 41 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024. Namun rakyat justru mendapatkan banyak persoalan dalam proses tersebut. Seperti munculnya konflik horizontal, terpecah belah bahkan berujung tidak munculnya kesejahteraan yang hanya janji semata.

Sungguh sistem demokrasi tidak layak diterapkan di negeri ini. Karena kebatilan dan bahayanya yang nyata terhadap umat. Sudah seharusnya kita beralih kepada sistem politik yang shahih yang pernah dicontohkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. Beliau adalah suri tauladan terbaik bagi umat. Sistem politik yang dimaksud ialah sistem Islam.

Islam  memiliki mekanisme yang praktis dan hemat biaya karena kepala daerah (wali dan amil) diangkat dan diberhentikan oleh khalifah.

Khalifah akan memilih individu yang amanah, berintegritas dan memiliki kapabilitas.  Dengan kepemimpinan yang tepat dan menerapkan hukum syariat, maka rakyat akan diurus dengan baik dan ada jaminan kesejahteraan hidup bagi masyarakat

Wallahu'alam.