Lingkar Setan Kemiskinan, Akankah Terputus di Negeri Ini?

Oleh ; Aisyah, S.E (Aktivis Dakwah)

Sekitar 2 hari yang lalu, saya mengikuti webinar yang membahas tema luar biasa, terkait kemiskinan struktural. Temanya adalah "Kemiskinan Menurun: Politik Angka!"

Membahas kemiskinan selalu jadi isu krusial, kemiskinan selalu menjadi masalah ekonomi nasional yang tak pernah terselesaikan.

Namun, data yang dirilis oleh BPS menjadi angin segar, pasalnya menurut data tersebut angka kemiskinan awal tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya. Total penduduk miskin per Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang, turun 0,68 juta dari Maret tahun sebelumnya.

Benarkah kemiskinan perlahan teratasi ditengah fakta maraknya kriminalisasi karena faktor ekonomi yang kian hari kian mencekik?

Kemiskinan akan tetap manjadi masalah besar, jika negara tidak mengurus rakyat dengan totalitas.

Aku berusaha membawa kalian untuk bersama-sama membuka mata tentang letak kesalahan negeri ini mengatasi kemiskinan, padahal negeri ini tidak miskin, kekayaan alam melimpah ruah!!

Diawali dengan data kekayaan alam Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sangat luas dan beragam. Berikut adalah perkiraan nilai kekayaan alam Indonesia berdasarkan data tahun 2022, diantaranya minyak bumi 7,3 miliar barel (nilai: $540 miliar USD), Gas Alam 104,3 triliun kaki kubik (nilai: $1.300 miliar USD), Batubara 28,2 miliar ton (nilai: $210 miliar USD), Biji Besi 3,9 miliar ton (nilai: $78 miliar USD), Tembaga 28,5 juta ton (nilai: $154 miliar USD), Emas 3.300 ton (nilai: $210 miliar USD), Perak 10.300 ton (nilai: $7,3 miliar USD), Nikel 3,4 juta ton (nilai: $20 miliar USD), Sumber daya energi berupa Energi Panas Bumi: 14.000 MW (nilai: $140 miliar USD), Energi Angin: 9.000 MW (nilai: $18 miliar USD), Energi Surya: 10.000 MW (nilai: $10 miliar USD), Sumber Daya Hutan berupa Kayu: 1,3 miliar m³ (nilai: $65 miliar USD), Hasil hutan lainnya: $10 miliar USD

Perikanan 12,2 juta ton (nilai: $24 miliar USD), Minyak dan Gas Laut: $150 miliar USD

Jika di total kekayaan alam Indonesia diperkirakan mencapai sekitar $3.300 triliun USD. Masih banyak kekayaan lain yang belum diketahui.

Kebayang nggak sih berapa banyak itu? Dan bisa menutupi kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggungjawab negara untuk memenuhinya. Utang Luar Negeri (ULN) yang nilainya 8000-an triliun bisa lunas seketika. Kuncinya negara mesti kelola sendiri kekayaan alam itu.

Lantas apa sih alasan negara tidak mau kelola sumber daya alam sendiri? Kalau hasilnya bisa lebih dari cukup untuk bikin Negeri ini makmur sejahtera.

Banyak faktor penyebab, ada faktor internal dan  faktor eksternal. Faktor internal, antara lain keterbatasan SDM yang mumpuni di bidangnya, korupsi yang turun-temurun, ataupun ketergantungan dengan investasi. Adapun faktor eksternal yaitu adanya intervensi dari negara maju, perjanjian internasional dengan negara maju yaang tidak menguntungkan Indonesia, ketergantungan dengan permintaan pasar global, dan penguasaan teknologi oleh negara maju.

Pada dasarnya ada landasan asas yang ditekankan pada negeri ini, negeri ini menerapkan sistem barat, yaitu sekuler kapitalis. Sistem ekonomi yang diterapkan berasal dari ideologi yang berasaskan manfaat semata, untung rugi jadi tolak ukur, dan yang bermodal adalah yang berkuasa.

Berapa banyak titik tambang yang dikelola oleh asing/swasta, hanya sekian persen saja yang masuk kas negara. Perusahaan raksasa itu, mereka lah yang kaya. Alhasil kekayaan hanya berputar pada segelintir orang saja. Begitulah konsep Ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan individu untuk mengelola produksi yang bermuara pada profit sebesar-besarnya. Tujuan utamanya adalah keuntungan.

Pemerintah fungsinya sekedar memberikan jalan dan regulasi demi kelancaran bisnis mereka. Dana digelontorkan kepada pemangku kebijakan untuk mempertahankan bisnis mereka, ini udah rahasia umum yah.

Apa yang bisa diharapkan ketika negara sudah lepas tangan? Rakyat kecil dipaksa kerja untuk membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan negara. Yah, sumber penghasilan utama negara dari pajak, bahkan tahun depan ppn dinaikkan 12%. Selain pajak, fasilitas publik lainnya akan mengalami kenaikan, akses air, listrik, bahan bakar, gas akan membersamai, tinggal tunggu waktu yang tepat saja. Sedangkan kekayaan alam yang fantastis nilainya diberikan kepada asing dengan alasan yang sebenarnya bisa diatasi kalau  penguasa sadar akan amanah sesungguhnya sebagai pengurus rakyat.

Seperti tidak ada solusi lain, selain kembali menerapkan sistem ekonomi Islam, yang landasan nya dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebanyak 87% atau setara  245.973.915 jiwa penduduk negeri ini adalah Muslim, apa kita tidak menginginkan perubahan hakiki? Bukankah sudah jelas dalam ajaran Islam terkait pengelolaan SDA?

Bukankah sudah jelas dalam Al-Qur'an terkait pemimpin sebagai pengurus rakyat? Dan dicontohkan oleh Rasulullah terkait pengelolaan negara dan khilafah setelahnya.

Penguasa/pemimpin menjalankan amanah dengan lebih tanggung jawab, karena mereka sadar bahwa amanah besar itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Islam mengenal pemimpin Khalifah sebagai pemimpin tunggal kaum Muslim di seluruh dunia, memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam mengurusi urusan umat. Rasulullah ﷺ bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Sosok pemimpin dalam Islam benar-benar mengambil setiap kebijakan sesuai dengan hukum Allah yang Maha sempurna, serta menjalankannya dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.

Pengelolaan SDA yang bernilai fantastik dikelola sesuai konsep Ekonomi Islam. Individu tidak berhak mengelola sendiri kekayaan alam milik umum. Sumber daya alam yang bersifat kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat, makanya dalam Islam air, bahan bakar, maupun listrik diperoleh dengan harga murah bahkan gratis. Selebihnya SDA seperti emas, tembaga, baru bara, nikel, dan lainnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan publik, sehingga pajak yang mencekik rakyat tidak diberlakukan lagi.

Pajak hanya dipungut dalam kondisi ekonomi paceklik, itupun hanya sebagian rakyat kaya saja. Bukan seperti pajak era kapitalis saat ini, hampir seluruh warga negara kena pajak.

Pertanyaan nya, apakah kesadaran penuh pemimpin akan amanahnya, dan SDA dikelola sesuai alur konsep Islam mampu memutuskan rantai kemiskinan?

Jawaban nya "TENTU SAJA BISAA!!"

So, saatnya kembali menggunakan syariat Allah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu 'alam bissawab