Sengketa Menyoal PPN 12% Apakah Memakmurkan Kemaslahatan Umat?

 

Penulis: Siti Hamida

Aktivis: serdang Bedagai

Meskipun Pemerintah menyakinkan PPN 12% hanya untuk barang mewah fakta di lapangan harga-harga barang lain tetap naik kegiatan membangun dan merenovasi rumah, pembelian kendaraan bekas, jasa asuransi, pengiriman paket, jasa agen wisata dan perjalanan keagamaan. Hal ini bisa terjadi karena ke tidak jelasan di awal akan barang yang akan terkena pajak PPN 12% sehingga penjual memasukkan PPN 12% pada semua jenis barang. Ketika harga sudah naik bisa dikoreksi akan aturan kenaikan PPN hanya untuk barang mewah saja.

Sementara negara tampak berusaha untuk cuci tangan atas tindakannya, hal itu terlihat dari pernyataan menteri keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan paket kebijakan intensif dan stimulus pemerintah tetap berlaku meski kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa. 

Tampak sekali negara memaksakan kebijakan membuat narasi seolah berpihak kepada masyarakat namun sejatinya abai terhadap penderitaan rakyatnya. Padahal sudah maklum diketahui kenaikan pajak pasti akan membuat ekonomi rakyat tertekan, bantuan-bantuan pemerintah hanya bersifat temporer yang sama sekali tidak menghilangkan beban masyarakat. Kebijakan ini menguatkan profil penguasa yang “populis otoriter” seperti inilah profil penguasa pada sistem kapitalisme. Kapitalisme membuat negara menjadi tujjar (pebisnis) untuk rakyat. Konsep kepemimpinan ini menghasilkan penguasa krisis empati, bahkan mereka tega mengeluarkan kebijakan yang menambah penderitaan rakyat dan membuat masyarakat hidup dalam kesengsaraan dan jauh dari kata sejahtera.  

Berbeda dengan sistem islam, sistem ini menuntut adanya sebuah perubahan atas profil penguasa yang shalih sebagai pemimpin tentunya bukan pemimpin yang hanya dicitrakan baik untuk memimpin rakyat seperti pada sistem kapitalis hari ini.

Profil penguasa yang shalih mampu mengemban amanah sebagai Raa'in (pengurus) rakyat seperti yang diperintahkan oleh Rosulullah Saw :

"imam adalah Raa'in(gembala)dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya"(HR.Bukhari) 

Sehingga kepemimpinan akan membawa kerahmatan dan kebaikan untuk rakyatnya. Syaikh Taqiyuddin an-nabhani dalam kitab syakhsiyah Islamiah menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap dirinya sendiri dan rakyat agar menjadi sosok pemimpin yang sholih. Pertama hal yang harus dimiliki dalam diri seorang pemimpin yaitu dia harus memiliki kekuatan dan ketaqwaan, kelemah lemburan terhadap rakyat dan tidak menimbulkan antipati (Perasaan tidak suka) ke rakyat. Maksud kekuatan yang harus dimiliki penguasa adalah kekuatan kepribadian Islam (syakhsiyah Islamiah) yakni aqliyah (pola pikir) dan nafsiyah (pola sikap) yang dipengaruhi islam. Kekuatan ini akan melahirkan sosok pemimpin yang memiliki kekuatan akal yang mumpuni juga sikap kejiwaan yang tinggi yaitu sabar, tidak emosional dan tergesa-gesa dalam membuat kebijakan. Dengan demikian ketika dia membuat kebijakan akan fokus pada kemaslahatan yang mampu mensejahterakan umatnya .

Wallahu a'lam bishawab