Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah: Realita yang Tak Masuk Akal dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Yuli Atmonegoro 

(Aktivis Dakwah Serdang Bedagai)

Kenaikan harga beras di tengah laporan melimpahnya stok menjadi perbincangan hangat publik. Bahkan Guru Besar Fakultas Pertanian UGM secara tegas menyatakan bahwa kondisi ini “tidak masuk akal” secara logika ekonomi. Ketika hukum ekonomi sederhana menyatakan bahwa stok yang melimpah seharusnya menurunkan harga, realita di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, harga beras terus meroket. Pertanyaannya, mengapa ini terjadi? Siapa yang bermain di balik kebijakan pangan bangsa? Dalam perspektif Islam, fenomena ini adalah buah pahit dari sistem kapitalisme yang telah menjadikan kebutuhan pokok sebagai komoditas dagang, bukan sebagai tanggung jawab negara terhadap rakyat.

Fakta Realitas yang Dihadapi

Data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog menyatakan bahwa stok beras nasional cukup, bahkan dalam kondisi melimpah. Namun, fakta di pasar sangat bertolak belakang, harga beras medium dan premium naik signifikan. Rakyat kecil, terutama kalangan menengah ke bawah, semakin kesulitan menjangkau kebutuhan pokok sehari-hari. Kenaikan harga ini tak hanya menyiksa konsumen, tapi juga petani yang justru tidak mendapatkan keuntungan besar akibat sistem distribusi yang dikuasai oleh tengkulak dan korporasi besar.

Motif di Balik Kenaikan Harga

Dalam pandangan Islam, fenomena ini adalah hasil logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan pangan sebagai ladang bisnis, bukan amanah. Beberapa motif utama di balik kenaikan harga beras meski stok melimpah adalah:

1. Kartel dan Mafia Pangan

Sistem kapitalisme membuka ruang luas bagi sekelompok pengusaha besar menguasai rantai pasok, distribusi, bahkan regulasi melalui lobi-lobi politik. Mafia pangan inilah yang sering memainkan harga dengan menahan stok, memanipulasi distribusi, dan memanfaatkan momentum seperti musim tanam, bencana, atau kebijakan impor.

2. Intervensi Negara yang Lemah atau Berpihak

Dalam sistem kapitalisme, negara hanya bertindak sebagai fasilitator kepentingan pasar. Kebijakan negara tidak diarahkan untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat, melainkan untuk menjaga stabilitas pasar yang menguntungkan korporasi besar. Negara kehilangan peran sebagai pelindung, dan justru menjadi regulator yang bisa dimanfaatkan para pemodal.

3. Liberalisasi Sektor Pangan

Indonesia telah lama membuka keran impor dan menjadikan urusan pangan tunduk pada mekanisme pasar bebas. Akibatnya, ketahanan pangan menjadi rapuh dan mudah dikendalikan pihak luar dan pelaku usaha besar. Ketergantungan terhadap impor dan skema subsidi justru menjadi alat untuk mengendalikan harga, bukan untuk menyejahterakan rakyat.

Solusi Islam: Negara Menjamin Kebutuhan Pokok Rakyat

Islam menegaskan bahwa satu-satunya solusi tuntas atas persoalan pangan seperti ini adalah dengan menerapkan syariah Islam secara menyeluruh. Karena dengan diterapkannya syariat Islam yang sesuai dengan fitrah manusia, maka kebutuhan pokok rakyat dapat terpenuhi.

Karena, dalam sistem Islam, negara wajib mengelola distribusi pangan secara langsung, tanpa perantara yang merugikan rakyat.

Negara tidak boleh membiarkan barang kebutuhan pokok dikuasai swasta atau kartel. Islam mengharamkan penimbunan (ihtikar) dan monopoli (ihtikar), serta mewajibkan penguasa bertindak tegas terhadap pelakunya.

Subsidi dan produksi pangan adalah tanggung jawab negara, bukan korporasi. Negara wajib menjaga harga tetap stabil dan terjangkau, bukan bergantung pada mekanisme pasar bebas.

Islam juga menjadikan tanah pertanian sebagai bagian vital dalam pembangunan ekonomi, mendorong pemanfaatan lahan oleh rakyat dengan sistem yang adil dan produktif, bukan dikuasai konglomerat.

Saatnya Berpikir Serius Mengganti Sistem

Kenaikan harga beras di tengah stok yang melimpah bukanlah anomali jika dilihat dari kacamata sistem kapitalis yang serakah dan menjadikan segala hal sebagai alat meraih keuntungan. Ini bukan sekadar persoalan teknis pasar, melainkan masalah sistemik dan ideologis. Sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa sistem Islam adalah satu-satunya solusi nyata, bukan hanya untuk masalah pangan, tapi untuk seluruh aspek kehidupan manusia. Hanya dalam sistem Khilafah, kebutuhan rakyat dijamin, harga adil ditegakkan, dan ketenteraman hidup tercipta. Saatnya umat menyuarakan perubahan yang hakiki.