One Piece dan Ekspresi Kekecewaan terhadap Penguasa Kapitalis

Oleh : Ummu Hayyan, S.P.

Pemberitaan mengenai pemasangan bendera bajak laut ala anime one piece sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Pemasangan bendera tersebut dilakukan di sejumlah wilayah menjelang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Beberapa pihak menilai pemasangan bendera one piece sekedar bentuk ekspresi kreatif generasi muda. www.rri.co.id. Namun, hal ini juga memicu kekhawatiran akan potensi gerakan yang bersifat kontra pemerintah. Beberapa pihak bahkan menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi simbol pembangkangan terhadap negara. Terlebih menjelang peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Fenomena pemasangan bendera serial anime asal Jepang one piece ini ditengarai sebagai sikap ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu warga yang ikut memasang bendera ini di depan rumahnya mengakui, bahwa pengibaran bendera one piece berarti simbol protes atau bentuk perlawanan dari rakyat yang selama ini tidak puas dengan kinerja pemerintah. Seruan mengibarkan bendera bajak laut one piece pada momentum HUT Republik Indonesia ke-80 bukanlah bentuk makar, melainkan ekspresi kekecewaan yang mendalam terhadap kondisi bangsa yang semakin menjauh dari semangat kemerdekaan. Gerakan ini muncul sebagai bentuk kritik kreatif terutama dari generasi muda terhadap realitas sosial politik yang mereka anggap tidak adil. Mereka bukan tidak cinta Indonesia, justru sebaliknya mereka mencintai negeri ini, namun tidak rela melihatnya terus-menerus dipermainkan oleh elit penguasa dan pengusaha yang bersekongkol dalam sistem yang korup. Bendera bajak laut dalam konteks ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan simbol pengkhianatan. Dalam dunia one piece, bajak laut bukan semata penjarah lautan, melainkan para pencari kebebasan atau keadilan yang menantang dominasi dan penindasan oleh pemerintahan dunia yang tirani. 

Analogi ini terasa relevan ketika melihat kondisi Indonesia hari ini. Di mana kekuasaan dan kekayaan justru terpusat pada segelintir elit, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri di tengah krisis ekonomi. Minimnya lapangan kerja serta akses publik yang kian di komersialisasi. Korupsi terus menjadi penyakit kronis negeri ini dari tingkat desa hingga pusat kekuasaan. Proyek-proyek strategis nasional pun tak lepas dari bancakan elit politik dan pejabat negara dengan dana triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk rakyat, justru menguap tanpa hasil nyata. Mirisnya, ketika rakyat bersuara, mereka dicap radikal, dibungkam, bahkan dikriminalisasi.

Akar masalah dari penderitaan rakyat sejatinya terletak pada penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk melayani kepentingan segelintir elit, bukan untuk menyejahterakan rakyat. Akibatnya, kesenjangan sosial semakin lebar dan kebijakan yang diambil kerap berpihak pada korporasi bukan pada kepentingan publik. Rakyat dipaksa menanggung beban hidup yang kian berat. Mulai dari harga kebutuhan pokok yang melambung, lapangan kerja yang minim hingga akses pendidikan dan kesehatan yang sulit dijangkau. Di sisi lain, para pemilik modal menikmati kemudahan izin insentif fiskal, dan perlindungan hukum. Selama sistem kapitalisme masih menjadi pondasi dalam penyusunan kebijakan, kezaliman struktural akan terus berlangsung. Yang dibutuhkan bukan sekedar pergantian tokoh, melainkan perubahan sistem yang benar-benar berpihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Umat harus disandarkan bahwa akar persoalan yang menimpa negeri ini bukan sekedar kesalahan individu rezim tertentu atau kebijakan teknis, tetapi karena diterapkannya sistem buatan manusia yakni kapitalisme sekuler yang tidak bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sistem ini menyingkirkan agama dari ruang publik, menjadikan akal sebagai sumber hukum, dan menyerahkan urusan ekonomi serta kekuasaan kepada kepentingan segelintir elit. Akibatnya, lahirlah kemiskinan struktural dan ketidakadilan. 

Oleh karena itu, solusi sejatinya adalah mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu syariat Islam yang diterapkan secara Kaffah dalam seluruh aspek kehidupan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya : 

"Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (Kaffah) dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (TQS. Al-Baqarah : 208) Islam bukan hanya ajaran ibadah dan akhlak, tetapi juga sistem hidup yang menyeluruh, yang mengatur ekonomi, pemerintahan, peradilan, dan hubungan internasional. Negara dalam Islam hadir sebagai pelayan umat, bukan alat penindas. Kekayaan dikelola untuk kemaslahatan rakyat, hukum ditegakkan secara adil, dan penguasa bertanggung jawab langsung kepada Allah atas amanahnya. Umat ini ditetapkan oleh Allah sebagai khairu ummah atau umat terbaik yang ditugaskan untuk menegakkan Amar ma'ruf nahi mungkar dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. 

Allah SWT berfirman, yang artinya :

"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah." (TQS. Ali Imran : 110) Kesadaran rakyat yang mulai tumbuh terhadap kezaliman dan ketimpangan hari ini harus diarahkan kepada perjuangan hakiki. Yakni, mengubah sistem kapitalisme menuju penerapan sistem Islam di bawah naungan khilafah. Ini bukan sekedar aksi simbolik atau kemarahan sesaat, melainkan perjuangan yang terukur dan terarah, melalui dakwah pembinaan dan upaya perubahan sistemik. Aktivitas dakwah ini harus mencontoh dakwah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di Makkah yang saat itu berhasil mengubah sistem jahiliyah menjadi sistem Islam. Sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh dalam naungan khilafah akan membebaskan umat dari belenggu penderitaan dan meraih kembali kemuliaan sebagai pemimpin peradaban dunia.

Wallaahu a'lam bi ash-shawwab