IKN Kurang Anggaran, Proyek Mercusuar Tetap Dipaksakan

 

‎Oleh: Devi Ramaddani

‎(Aktivis Muslimah)

‎

‎Pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) kembali mengajukan suntikan dana tambahan. Kebutuhan anggaran IKN tahun 2026 disebut mencapai Rp21,18 triliun, sementara pagu indikatif yang disiapkan negara hanya Rp6,2 triliun. Kekurangan sebesar Rp14,92 triliun itu pun resmi diminta lewat surat kepada Menteri Keuangan dan Bappenas. Fakta ini menunjukkan bahwa proyek IKN dipaksakan tetap berjalan meski kondisi keuangan negara tidak mendukung.

‎(tribunnews.com, 04/09/2025)

‎

‎Salah satu problem terbesar pembangunan IKN adalah tidak adanya investor asing yang masuk. Padahal sejak awal pemerintah selalu mengklaim banyak investor global akan menanamkan modalnya. Nyatanya hingga hari ini tidak ada satu pun yang serius. Padahal total biaya pembangunan IKN mencapai Rp466 triliun, jumlah yang mustahil ditutup hanya dari APBN.

‎

‎Meski sudah menghabiskan anggaran besar, pemerintah tetap berusaha menampilkan citra bahwa IKN berjalan lancar. Padahal hakikatnya, berbagai problem bermunculan seperti tumpukan anggaran negara, proyek terbengkalai, hingga risiko gagal bayar. Pencitraan ini hanya menutupi kegagalan nyata, bukan solusi bagi rakyat.

‎

‎Lebih ironis lagi, di saat rakyat kecil mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok, pemangkasan subsidi, dan kebijakan fiskal yang menekan. OIKN justru meminta tambahan anggaran puluhan triliun. Empati sosial hilang, kepentingan rakyat diabaikan, sementara penguasa sibuk membangun simbol kekuasaan.

‎

‎Semua ini tidak bisa dilepaskan dari sistem kapitalisme yang menjadi dasar pembangunan hari ini. Kapitalisme menempatkan negara sebagai pelayan oligarki, bukan pelayan rakyat. Negara hanya berfungsi sebagai fasilitator bagi investor, sehingga setiap proyek besar selalu ditopang utang atau modal asing. Sementara kepentingan rakyat kecil diabaikan. Maka wajar, IKN yang diklaim untuk “masa depan” justru menambah masalah dan penderitaan rakyat sekarang.

‎

‎Islam memiliki pandangan yang tepat dan independen dalam urusan pembangunan, termasuk ibu kota. Negara Islam tidak akan bergantung pada investor asing atau utang luar negeri. Anggaran negara bersumber dari pos-pos syariat: fai, ghanimah, kharaj, jizyah, zakat, serta pengelolaan kepemilikan umum seperti energi, tambang, dan hutan. Dengan sistem ini, baitul mal akan selalu mampu menopang pembangunan strategis tanpa krisis anggaran.

‎

‎Selain itu, penguasa dalam Islam memiliki orientasi sebagai pelayan umat, bukan pencitraan politik. Setiap kebijakan akan ditimbang berdasarkan maslahat rakyat secara hakiki. Jika pemindahan ibu kota dilakukan, maka itu karena kebutuhan strategis, bukan demi gengsi atau proyek mercusuar.

‎

‎Sirah Nabi menjadi teladan nyata. Ketika hijrah ke Madinah, beliau membangun pusat pemerintahan yang sederhana yaitu Masjid Nabawi. Fungsi masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pemerintahan, pengadilan, pendidikan, hingga militer. Pembangunan itu berbiaya rendah, tetapi strategis dan sangat fungsional bagi umat.

‎

‎Sejarah Khilafah pun memperlihatkan hal serupa. Khalifah al-Manshur membangun Baghdad sebagai ibu kota baru karena kebutuhan strategis politik dan keamanan, dengan dana dari Baitul Mal. Khalifah al-Mu’tashim membangun Samarra untuk kebutuhan militer, juga dengan dana dari Baitul Mal. Tidak ada investor asing, tidak ada utang luar negeri, dan tidak ada proyek sia-sia demi citra.

‎

‎Dalil syar’i juga menegaskan bahwa harta negara wajib dikelola untuk kepentingan rakyat. Allah SWT berfirman, “Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil...” (QS. Al-Hasyr: 7). Ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta negara adalah untuk kemaslahatan umat, bukan untuk proyek mercusuar yang membebani rakyat.

‎

‎Karena itu, masalah IKN hari ini sesungguhnya hanyalah bukti nyata kegagalan sistem kapitalisme dalam membangun. Sistem ini membuat negara bergantung pada utang dan investor asing, sementara rakyat dibiarkan menanggung beban. Islam justru menawarkan solusi nyata yaitu kemandirian anggaran melalui Baitul Mal, kepemimpinan yang amanah, dan pembangunan yang benar-benar berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

‎Wallahu a'lam bish shawwab.