Keracunan Massal MBG – Saat Janji Politik Menjadi Ancaman Kesehatan Publik

 

Penulis : Ummu Amira (Ahli Gizi)

Keracunan massal akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2025, dengan kasus terbaru yang paling memprihatinkan terjadi di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Di Lebong, sebanyak 427 anak dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SD mengalami gejala mual, muntah, dan lemas setelah menyantap menu MBG seperti mi, bakso, sayuran, susu, dan telur. Ratusan siswa ini kemudian dirawat di RSUD Kabupaten Lebong dan mendapatkan penanganan medis intensif. Pemerintah daerah dan provinsi setempat langsung merespon dengan penambahan stok obat-obatan dan fasilitas perawatan guna mengatasi kondisi darurat ini. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menutup sementara dapur penyedia MBG di Lebong untuk perbaikan prosedur layanan sambil membangun kepercayaan publik kembali.

Selain Lebong, kasus serupa juga terjadi di Lampung Timur dengan 20 anak yang diduga mengalami keracunan, serta di SMP 3 Berbah, Berbah Sleman dengan 135 siswa yang mengalami insiden serupa. Sebelumnya, kasus keracunan MBG juga pernah terjadi di Sragen. Hasil uji laboratorium di Sragen menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan menjadi permasalahan utama yang menyebabkan keracunan tersebut. Di Lebong, hasil uji laboratorium dari Balai POM mengonfirmasi adanya kandungan bakteri berbahaya pada makanan MBG, seperti E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus, yang menjadi penyebab utama keracunan massal ini. Ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan dan pengelolaan penyediaan makanan MBG, termasuk minimnya pengawasan proses penyiapan makanan higienis dan penerapan SOP yang belum ketat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian ini dan menginstruksikan penghentian sementara operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). BGN juga meminta seluruh 4.000 dapur SPPG untuk menerapkan SOP secara ketat agar kepercayaan publik terhadap program MBG bisa dipulihkan. Kasus keracunan berulang ini menunjukkan adanya kelalaian negara khususnya dalam menyiapkan SOP dan mengawasi pelaksanaan program MBG, sehingga kesehatan dan bahkan nyawa siswa terancam.

Janji Politik yang Dijalankan Tanpa Sistem

Program MBG pada awalnya mendapat sambutan positif karena menyasar dua isu besar: gizi buruk dan pembangunan SDM. Namun, ketika eksekusi dilakukan tanpa perencanaan matang, tanpa SOP yang ketat, dan tanpa pengawasan berlapis, hasilnya justru mencelakai kelompok paling rentan: anak-anak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa vendor penyedia makanan sering kali tidak memiliki sertifikasi higienitas yang memadai. Proses pengadaan dilakukan tergesa-gesa dan diduga kuat terjadi tumpang tindih kepentingan politik dan bisnis. Akibatnya, kualitas makanan tidak terjamin, sementara pengawasan dari dinas terkait tidak berjalan optimal.

Dalam konteks ini, kelalaian negara sangat jelas. Negara tidak hanya lalai dalam pengawasan, tapi juga gagal menjamin hak anak atas makanan yang sehat dan aman—padahal itu merupakan tanggung jawab dasar konstitusional dan moral pemerintah.

Belajar dari Konsep Kesejahteraan dalam Islam

Dalam konstruksi negara Islam, pemimpin adalah raain (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Ini artinya, negara tidak cukup hanya memberi, tapi juga harus menjamin keamanan dan keberlanjutan dari setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk program pangan.

Model yang diterapkan dalam sistem khilafah menunjukkan bahwa negara harus:

Menjamin kebersihan dan keamanan pangan melalui kontrol ketat terhadap rantai distribusi makanan.

Memberikan edukasi gizi dan higienitas kepada masyarakat, termasuk sekolah dan penyedia makanan.

Menyiapkan sistem ekonomi yang mandiri dan kuat, agar penyediaan makanan tidak bergantung pada pihak swasta yang mencari profit semata.

Mengelola sumber daya dengan prinsip amanah dan transparansi, termasuk dalam memilih vendor dan melakukan audit rutin.

Dalam sistem ekonomi Islam, setiap kebijakan dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tapi juga untuk membangun kesejahteraan jangka panjang. Tidak ada ruang bagi pengelolaan asal-asalan atau kepentingan politik sesaat.

Saatnya Negara Hadir Secara Serius

Keracunan massal yang terjadi dalam program MBG bukan sekadar insiden teknis, melainkan indikasi kegagalan sistemik. Negara tak boleh bersembunyi di balik jargon populis atau sekadar melakukan penghentian sementara program. Yang dibutuhkan adalah evaluasi menyeluruh dan reformasi total, mulai dari perencanaan, eksekusi, pengawasan, hingga audit pasca distribusi.

Program gizi untuk anak-anak harus dikelola dengan sistematis, amanah, dan profesional. Nyawa anak-anak tidak boleh menjadi korban janji kampanye. Saatnya negara hadir bukan hanya sebagai penyedia, tapi juga pelindung sejati bagi masa depan generasi bangsa. Wallahu a'lam.