Renovasi Rumah Pejabat Di Tengah Ekonomi Rakyat yang Kian Berat

Oleh: Devi Ramaddani 

(Aktivis Muslimah)

Pemerintah kembali menuai sorotan setelah muncul kabar renovasi rumah jabatan dengan anggaran mencapai Rp1,4 miliar. Ironisnya, proyek ini diklaim sebagai bagian dari efisiensi anggaran untuk meningkatkan kenyamanan para wakil rakyat. 

Sebagian warga menilai bahwa fasilitas rumah jabatan memang penting, namun diharapkan sebanding dengan kinerja dan pelayanan anggota dewan terhadap rakyat.

(jejakkasus45.com, 30-09-2025)

Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin berat, langkah ini memunculkan pertanyaan besar di masyarakat, bagaimana bisa efisiensi diwujudkan lewat pemborosan fasilitas pejabat? Banyak yang menilai, seharusnya efisiensi dimulai dari menekan pengeluaran untuk kepentingan pribadi pejabat, bukan malah menambah kenyamanan mereka.

Wajar jika masyarakat merasa kecewa dan sanksi terhadap klaim “efisiensi anggaran” ini. Di saat harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, dan rakyat menjerit karena beban hidup, pemerintah justru mengalokasikan dana miliaran untuk merenovasi rumah pejabat. Apa pun alasannya, kebijakan seperti ini menunjukkan betapa jauhnya prioritas penguasa dari kepentingan rakyat. Pemerintah yang ideal seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat sebelum memikirkan kenyamanan para pejabatnya.

Kita masih ingat bagaimana beberapa waktu lalu, di berbagai daerah terjadi gelombang demonstrasi besar-besaran akibat kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Bahkan, ada kasus di mana rumah pejabat dijarah karena kemarahan masyarakat memuncak. Semua itu seharusnya menjadi pelajaran berharga agar pejabat berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Namun sayangnya, kejadian seperti renovasi rumah jabatan ini menunjukkan bahwa pemerintah seolah tak belajar dari kesalahan yang sama.

Sikap penguasa dalam sistem Kapitalisme hari ini memang mencerminkan pola pikir yang elitis dan materialistis. Dalam sistem ini, jabatan sering dipandang sebagai jalan menuju kemewahan dan kehormatan, bukan sebagai amanah pelayanan terhadap umat. Mereka merasa layak mendapat fasilitas mewah karena statusnya sebagai pejabat, padahal mereka hidup dari uang rakyat. Inilah bukti nyata bagaimana kapitalisme melahirkan pemimpin yang dzalim, hanya peduli pada kenyamanan diri, sementara rakyat dibiarkan menderita.

Berbeda dengan sistem Islam yang menempatkan penguasa sebagai pelayan umat, bukan penguasa umat. Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan kehormatan, melainkan amanah berat yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasulullah bersabda: “Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka, seorang pemimpin sejati akan mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada dirinya sendiri.

Lihatlah teladan Khalifah Umar bin Khaththab ra., seorang pemimpin besar yang hidupnya sangat sederhana. Beliau tidur di bawah pohon tanpa pengawal, karena merasa aman berkat keadilan yang ditegakkannya. Padahal, kekuasaan Islam saat itu membentang luas dari Persia hingga Syam. Ketika Baitul Mal memiliki banyak harta, Umar justru khawatir dirinya akan berlebihan. Beliau pernah berkata, “Seandainya seekor keledai terperosok di Irak, aku khawatir Allah akan menanyakan kenapa aku tidak membuat jalan yang baik untuknya.” Inilah wujud empati pemimpin sejati yang jauh dari sikap foya-foya.

Pemimpin dalam Islam sejatinya adalah pelindung, bukan penghisap rakyat. Mereka mencontoh Rasulullah yang hidup dengan penuh kesederhanaan, tidur di atas tikar kasar, dan menolak harta dunia. Beliau mengingatkan bahwa sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai dan dicintai rakyatnya, sedangkan seburuk-buruknya pemimpin adalah yang dibenci rakyatnya karena kezaliman dan keserakahannya. Maka, jika penguasa lebih memikirkan fasilitas pribadinya daripada penderitaan rakyat, itu tanda jauhnya ia dari teladan kepemimpinan Islam.

Dalam sistem Islam, kekayaan negara dikelola dengan prinsip amanah dan efisiensi yang hakiki. Anggaran negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, bukan untuk memperkaya pejabat. Rasulullah ﷺ bahkan melarang keras setiap pejabat mengambil keuntungan dari jabatannya tanpa hak. Islam mengajarkan bahwa setiap dinar dari Baitul Mal harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena sejatinya itu adalah harta milik umat.

Sudah saatnya kita menyadari bahwa solusi atas kesewenang-wenangan seperti ini tidak bisa hanya dengan mengganti orangnya, tapi dengan mengganti sistemnya. Selama sistem kapitalisme yang materialistik masih menjadi dasar, kebijakan elitis akan terus berulang. Hanya dengan sistem Islam yang menegakkan keadilan dan amanah, lahir pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Pemimpin yang tidak butuh renovasi mewah untuk bekerja, tapi cukup dengan hati yang bersih dan iman yang kuat untuk melayani.

Wallahu a'lam