Potret Buram Pendidikan Pasca Bencana, Bukti Kegagalan Paradigma Kepemimpinan Kapitalisme

 

Oleh : Ummu Hayyan, S.P. (Pegiat Literasi)

Bencana banjir bandang telah usai. Namun, bencana tersebut meninggalkan permasalahan yang kompleks. Diantaranya adalah bidang pendidikan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan lebih dari 1000 sekolah rusak akibat banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera pada pekan terakhir November 2025. Ribuan satuan pendidikan yang rusak akibat banjir Sumatera itu meliputi pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Tempo.co.

Data per 7 Desember 2025 menunjukkan sebanyak 2.798 satuan pendidikan rusak dengan tingkat yang beragam. Selain itu, sebanyak 208.000 siswa dan 19.000 guru serta tenaga kependidikan menjadi korban terdampak secara langsung. Melihat keadaan ini Kemendikdasmen menegaskan, 3 kebutuhan utama dalam proses pemulihan pasca bencana. Kompas.com. Berdasarkan data posko terpadu pemerintah Aceh, hingga Ahad 14 Desember 2025 pukul 19.00 WIB, dunia pendidikan Aceh menjadi salah satu sektor yang paling terpukul setelah terjadi bencana. Paling tidak tercatat 305 sekolah dan 431 pesantren mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Baranewsaceh.co.

Mendikdasmen menyebutkan, saat ini sejumlah bantuan langsung telah disalurkan ke provinsi terdampak. Total bantuan yang dikucurkan sebesar 21,1 miliar rupiah untuk berbagai hal. Kompas.com.

Namun, hingga kini dunia pendidikan belum pulih. Hal ini terlihat dari masih minimnya fasilitas belajar darurat, terbatasnya sarana dan tenaga pengajar yang siap memulai proses pemulihan, serta banyaknya anak yang masih terputus dari akses pendidikan.

Kapitalisme Melahirkan Pemimpin yang Nirempati

Krisis pendidikan akibat banjir bandang di Sumatera tidak dapat dilepaskan dari cara negara beroperasi dalam kerangka sistem kapitalisme. Kesan lamban dan minim empati dari pemerintah pusat bukan sekedar kegagalan teknis, melainkan cerminan negara yang berfungsi sebagai manajer stabilitas ekonomi, bukan sebagai penjamin hak dasar rakyat. Dalam logika kapitalisme, keselamatan manusia dan keberlanjutan pendidikan seringkali di tempatkan di bawah kepentingan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan citra pasar. Hal ini terlihat dari keengganan pemerintah menetapkan status bencana nasional, meski korban jiwa dan kerusakan infrastruktur pendidikan sangat besar. Kekhawatiran bahwa penetapan status tersebut dapat mengganggu kepercayaan investor, menunjukkan bagaimana pertimbangan ekonomi kapitalistik lebih dominan dibanding kebutuhan mendesak generasi yang kehilangan akses pendidikan. Negara seolah engga mengambil langkah luar biasa, karena dapat memunculkan kesan ketidakmampuan dalam mengelola resiko. Sebuah stigma yang tidak diinginkan dalam iklim persaingan global. Dalam situasi ini, tanggung jawab negara atas pendidikan bergeser kepada aktor non negara, lembaga kemanusiaan, NGO dan bahkan influencer tampil lebih cepat menyediakan ruang belajar darurat dan dukungan psikis. Fenomena ini sejalan dengan watak kapitalisme yang mendorong privatisasi dan delegasi tanggung jawab publik, sehingga negara cukup berperan sebagai koordinator administratif, bukan pelindung utama rakyatnya. Akibatnya, pendidikan anak-anak terdampak banjir terjerumus dalam kondisi darurat berkepanjangan, ratusan ribu siswa kehilangan stabilitas belajar dan perlindungan psikis. Sementara negara tampak reaktif dan terbatas. Kapitalisme tidak melihat pendidikan sebagai hak yang harus dijamin, melainkan sebagai sektor yang baru dipulihkan ketika stabilitas ekonomi dianggap aman. Inilah akar persoalan yang membuat krisis pendidikan pasca bencana terus berulang dan generasi menjadi korban paling nyata. Bencana banjir bandang di Sumatera kembali membuka persoalan mendasar dalam aspek paradigmatik kepemimpinan. 

Mekanisme Islam Menjamin Pendidikan Pasca Bencana 

Berbeda dengan kapitalisme, Islam memposisikan pemimpin sebagai raa'in (pengurus)dan junnah (pelindung) rakyat, bukan sekedar administrator anggaran atau penjaga stabilitas ekonomi. Paradigma ini menuntut pemimpin hadir secara aktif, empatik, dan cepat dalam memastikan keselamatan serta keberlangsungan hidup rakyat, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Ketika respon negara terkesan lamban dan normatif, hal itu mencerminkan krisis paradigma yakni kepemimpinan, dipahami sebagai manajemen birokrasi, bukan pengurusan langsung atas urusan umat. Kesiap siagaan terhadap risiko bencana seharusnya menjadi bagian inheren dari fungsi negara.

Negara dalam Islam yakni khilafah, wajib memastikan bahwa dalam kondisi darurat sekalipun kebutuhan asasi rakyat tetap terpenuhi, terutama pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan perlindungan mental atau psikis. Fakta terhentinya pendidikan selama lebih dari sepekan tanpa hadirnya ruang belajar darurat yang sistematis, menunjukkan bahwa pendidikan belum ditempatkan sebagai kebutuhan primer pasca bencana, melainkan sebagai sektor yang bisa ditunda.

Dalam fase pemulihan, khilafah akan bertindak cepat dan terkoordinasi. Pemulihan infrastruktur pendidikan tidak cukup menunggu mekanisme reguler, diperlukan komando negara yang kuat melalui koordinasi langsung dengan Wali dan Amil di wilayah terdampak. Negara akan memobilisasi guru, menyiapkan sekolah darurat, serta memastikan sarana belajar tersedia, agar anak-anak segera kembali memperoleh stabilitas. Ketika peran ini justru banyak diambil oleh NGO dan relawan dalam kapitalisme, tampak jelas lemahnya kehadiran negara sebagai penanggung jawab utama.

Sejarah mencatat, dalam masa khilafah, penanganan bencana dilakukan dengan pendekatan pengurusan langsung. Khalifah memerintahkan distribusi Baitul mal untuk pemulihan cepat, memobilisasi aparatur negara, serta memastikan kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pangan tetap terpenuhi tanpa menunggu prosedur panjang. Negara hadir sebagai penopang kehidupan, bukan penonton krisis. Perbedaan ini semakin nyata bila dibandingkan dengan postur APBN dalam sistem Islam dan kapitalisme. Dalam Islam, anggaran negara berfungsi sebagai instrumen pengurusan rakyat, bukan sekedar realisasi serapan menjelang akhir tahun.

Sementara dalam kapitalisme, anggaran sering terjebak pada orientasi efisiensi pasar, sehingga respon darurat menjadi lambat. Akibatnya, rakyat terutama generasi menjadi korban dari sistem yang gagal menempatkan keselamatan dan pendidikan sebagai prioritas tertinggi. 

Sudah saatnya umat membutuhkan pemimpin yang akan menerapkan sistem Islam secara Kaffah.

Wallahu a'lam