Ketika Buku Tulis Lebih Mahal dari Nyawa Anak

Oleh : Yuli Atmonegoro 

(Penggiat Literasi Serdang Bedagai)

Seorang anak kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur, memilih mengakhiri hidupnya. Usianya baru 10 tahun. Namanya YBR. Penyebabnya bukan narkoba, bukan kekerasan, bukan kenakalan remaja. Penyebabnya: orang tuanya tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen.

Sebelum tragedi itu terjadi, YBR dan teman-temannya berkali-kali ditagih pihak sekolah. Total biaya yang harus dibayar mencapai Rp1,2 juta. Angka yang mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, tetapi menjadi tembok raksasa bagi keluarga miskin di pelosok negeri.

Di titik ini, kita perlu berhenti bertanya “kenapa anak itu gantung diri?”

Dan mulai bertanya lebih jujur: siapa yang membuat anak itu putus asa?

Kasus ini adalah bukti telanjang bahwa slogan “pendidikan gratis” hanyalah mitos. Negara gagal menjamin hak dasar anak-anak untuk bersekolah tanpa beban biaya. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi sumber tekanan psikologis bagi anak-anak miskin.

Lebih tragis lagi, beban biaya pendidikan yang tidak terjangkau telah berdampak langsung pada bunuh diri anak. Ini bukan insiden tunggal. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem yang menormalisasi pungutan, iuran, dan komersialisasi pendidikan.

Negara, dalam kasus ini, lalai memelihara kebutuhan dasar rakyat miskin. Padahal konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun realitas berkata sebaliknya: pangan diurus pasar, kesehatan dikomersialkan, dan pendidikan dibebankan kepada orang tua, bahkan yang nyaris tak punya apa-apa.

Inilah wajah sistem pendidikan kapitalistik.  Pendidikan diperlakukan sebagai komoditas, bukan hak. Sekolah berjalan dengan logika biaya, bukan logika perlindungan anak. Dalam sistem seperti ini, yang miskin akan selalu kalah, dan yang paling rentan, anak-anak menjadi korban.

Seharusnya, hak anak atas pendidikan adalah tanggung jawab penuh negara, bukan beban orang tua. Tidak boleh ada satu pun anak yang dipermalukan, ditekan, apalagi kehilangan nyawa hanya karena tidak mampu membeli alat tulis.

Islam memberikan pandangan yang jauh lebih manusiawi. Dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dilindungi secara menyeluruh di dalam keluarga, masyarakat, dan oleh negara. Pendidikan, keamanan, dan kesejahteraan anak bukan urusan privat, melainkan kewajiban publik.

Islam juga menetapkan mekanisme pembiayaan yang jelas melalui Baitul Mal, sehingga pendidikan tidak bergantung pada kemampuan ekonomi orang tua. Negara wajib hadir, menjamin, dan melindungi bukan sekadar mengatur dari jauh.

Kematian YBR bukan sekadar tragedi keluarga. Ini adalah dakwaan keras terhadap sistem. Jika negara terus abai, maka nyawa anak-anak miskin akan terus menjadi harga yang harus dibayar.

Dan pertanyaannya kini sederhana namun menggetarkan:

sampai kapan kita membiarkan buku tulis lebih mahal dari nyawa anak?