Ketika Kartu BPJS Dicabut, Nyawa Rakyat Ikut Dicabut: Wajah Asli Kapitalisme Tanpa Nurani

Oleh : Yuli Atmonegoro 

(Penggiat Literasi Serdang Bedagai)

Sebanyak 11 juta peserta PBI BPJS dinonaktifkan. Bukan satu, bukan dua—tetapi jutaan jiwa. Di balik angka itu ada 100 pasien cuci darah yang hidupnya bergantung pada layanan rutin. Namun negara dengan enteng menekan tombol nonaktif, seolah yang dihapus hanyalah data, bukan nyawa.

Alasannya terdengar rapi, verifikasi data. Tapi di lapangan, kebijakan ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan. Rumah sakit diminta tetap melayani, sementara status kepesertaan nonaktif membuat tidak ada pihak yang menanggung biaya. RS tak bisa berbuat banyak. Pasien terlantar. Negara cuci tangan.

Inilah wajah sistem kapitalisme, dingin, birokratis, dan semena-mena terhadap rakyat miskin.

Negara yang Menghitung Nyawa dengan Angka

Dalam sistem ini, rakyat miskin diperlakukan seperti baris data dalam spreadsheet. Jika tak lolos verifikasi, hak hidup pun bisa “ditunda”. Reaktivasi baru dibuka setelah publik ramai memprotes. Artinya jelas: keselamatan rakyat bukan prioritas, tapi reaksi terhadap tekanan.

Lebih menyakitkan lagi, rakyat miskin dipaksa berkeliling mengurus surat keterangan tidak mampu, dari RT, RW, kelurahan, hingga Dinsos di saat mereka sedang sakit. Sakit saja tidak cukup, harus membuktikan miskin dulu agar berhak hidup.

Ketika Kesehatan Dijadikan Komoditas

Penonaktifan PBI BPJS bukan sekadar kesalahan teknis. Ini adalah buah dari sistem kapitalisme yang menjadikan kesehatan sebagai barang dagangan. Siapa yang bisa membayar, dilayani. Siapa yang tidak, disingkirkan secara halus lewat administrasi.

BPJS dijalankan dengan logika korporasi: defisit, efisiensi, neraca keuangan. Maka yang dihitung bukan lagi nilai nyawa, tetapi biaya per pasien. Tak heran PBI dibatasi, dipangkas, dan dipersulit. Karena dalam kapitalisme, pelayanan tunduk pada keuntungan.

Islam: Negara sebagai Pelayan, Bukan Pedagang

Islam datang dengan paradigma yang bertolak belakang. Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat dan negara wajib memenuhinya, bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai kewajiban syar’i.

Setiap individu, kaya atau miskin berhak mendapatkan layanan kesehatan secara gratis dan bermartabat. Tidak ada kartu yang bisa dicabut seenaknya. Tidak ada nyawa yang digantungkan pada status administrasi.

Islam tidak menyerahkan layanan kesehatan kepada swasta. Negara mengelolanya langsung dengan dana dari baitulmal, yang bersumber dari:

Fai dan kharaj

Kepemilikan umum (sumber daya alam yang hasilnya untuk rakyat)

Anggaran kesehatan selalu tersedia di baitulmal. Bahkan, jika kondisi darurat dan membahayakan nyawa rakyat, negara boleh memungut pajak sementara untuk menjamin keselamatan mereka. Dalam Islam, negara berdosa jika membiarkan rakyatnya sakit tanpa pertolongan.

Saatnya Kita Berpikir Ulang

Kasus penonaktifan 11 juta PBI BPJS adalah alarm keras bahwa sistem yang kita jalani gagal melindungi yang paling lemah. Selama kesehatan diposisikan sebagai beban anggaran dan objek bisnis, tragedi serupa akan terus berulang.

Islam bukan sekadar agama ritual. Islam adalah sistem hidup yang menempatkan negara sebagai penjaga nyawa rakyat, bukan penjaga neraca keuangan.

Jika sistem hari ini mencabut kartu, Islam menjaga kehidupan.

Jika kapitalisme menghitung biaya, Islam menjaga manusia.