Mengincar Untung Lumpur dari Lumpur Bencana,Kritik terhadap Kebijakan Pemanfaatan Lumpur oleh Swasta

Mengincar Untung dari Lumpur Bencana — Kritik terhadap Kebijakan Pemanfaatan Lumpur oleh Swasta

Oleh : Husnul Khotimah, S.Si., M.Pd.

Pasca banjir bandang dan longsor di Aceh dan beberapa wilayah Sumatera, pemerintah Indonesia menyatakan ada pihak swasta yang berminat memanfaatkan endapan lumpur hasil bencana. Pemerintah menyambut peluang ini dengan alasan bahwa pemanfaatan oleh swasta akan membantu pemasukan daerah dan mempercepat proses normalisasi lingkungan pascabencana. Pernyataan ini memunculkan perdebatan: apakah kebijakan ini mencerminkan prioritas yang tepat dalam penanggulangan bencana alam?

Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan langsung masyarakat terdampak bencana dan menguatkan regulasi publik atas sumber daya bencana, daripada membuka peluang pemanfaatan oleh pihak swasta yang berpotensi mengeksploitasi sumber daya umum demi keuntungan ekonomi.

*Prioritas Kebutuhan Dasar Lebih Mendesak daripada Komersialisasi Material Bencana*

Penanganan bencana harus fokus pada pemenuhan kebutuhan primer korban seperti bantuan logistik, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan pemulihan sosial-ekonomi. Sementara itu, pemanfaatan lumpur oleh swasta—meskipun dapat memberikan pemasukan daerah—mengalihkan perhatian dari tugas dasar ini. Ketika negara memprioritaskan pemasukan ekonomi, risiko kebutuhan mendasar masyarakat yang masih rawan bisa terabaikan. Penekanan pada kebutuhan primer selaras dengan prinsip penanggulangan bencana yang harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan korban terlebih dahulu.

*Peran Penyediaan Regulasi yang Jelas dalam Perlindungan Publik*

Membiarkan swasta memanfaatkan lumpur tanpa regulasi yang jelas membuka potensi eksploitasi sumber daya yang seharusnya menjadi milik umum. Jika regulasi tidak ditegakkan dengan ketat—misalnya batas kuantitas pemanfaatan, harga yang adil untuk masyarakat lokal, serta prioritas penggunaan untuk pemulihan lokal—kepentingan swasta bisa menempatkan keuntungan ekonomi di atas kesejahteraan publik. Tanpa aturan yang kuat, pemanfaatan sumber daya hasil bencana bisa memperlebar ketimpangan dan merugikan korban yang membutuhkan akses adil terhadap sumber daya tersebut.

Tanggung Jawab Negara sebagai Pengayom Masyarakat

Dalam konteks pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat, negara memiliki tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana. Negara bukan sekadar fasilitator pasar, tetapi juga pelindung masyarakat terdampak. Mengandalkan swasta untuk memanfaatkan materi bencana berarti negara melepaskan sebagian tanggung jawabnya kepada kepentingan komersial. 

Hal ini kontraproduktif bila tujuan awal kebijakan penanggulangan bencana adalah memastikan keselamatan dan pemulihan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak.

Menanggapi Argumentasi yang Mendukung Kebijakan Pemerintah

Pendukung kebijakan ini mungkin berargumen bahwa keterlibatan swasta membawa investasi dan percepatan proses rehabilitasi fisik lingkungan, serta pemasukan untuk daerah terdampak yang juga berguna bagi pemulihan ekonomi. Namun, tanpa kerangka regulasi yang eksplisit dan pertimbangan etis yang kuat, manfaat ekonomi jangka pendek tidak bisa dijadikan alasan utama untuk mengesampingkan tanggung jawab sosial dan hak-hak korban bencana. Efisiensi ekonomi tidak boleh mengungguli keselamatan, martabat, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan membuka peluang pemanfaatan lumpur pascabencana oleh pihak swasta perlu ditinjau ulang dari sudut pandang prioritas publik. Fokus utama penanggulangan bencana haruslah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dan perlindungan terhadap sumber daya publik yang adil. Negara seyogianya memperkuat regulasi dan memastikan bahwa setiap inisiatif, termasuk keterlibatan swasta, berkontribusi langsung pada kesejahteraan masyarakat pascabencana, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Dengan demikian, penanganan bencana tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.