Mudik Tahunan : Macet Parah dan Kecelakaan terus Terulang

Penulis. Reskidayanti, S.Pd

Pemandangan yang tak pernah luput setiap tahun. Kemacetan yang terjadi setiap musim mudik tiba. Seperti biasanya, jalan raya padat dan ramai. Tahun ini bahkan mengalami peningkatan yang signifikan menjelang idul fitri satu pekan lalu. Berdasarkan data Dishub Kabupaten Bandung, lebih dari 190 ribu kendaraan telah melintasi jalur selatan Nagreg pada puncak arus mudik tahun ini (metrotvnews.com).

Selain kemacetan, arus mudik juga kerap meninggalkan duka seperti kecelakaan yang memakan korban jiwa. Korlantas Polri mengungkap angka kecelakaan yang terjadi selama arus mudik Lebaran 2026 mengalami peningkatan 1,97% dibanding tahun sebelumnya. Kata Neno di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (19/3) (kumparan.com). Walaupun fenomena ini selalu saja berulang setiap tahunnya, justru ini menjadi titik balik dari pertanyaan bagaimana sebenarnya manajemen dan upaya dalam meminimalkan kemacetan atau kasus kecelakaan di waktu mudik?

Kapitalisme mengabaikan fungsi ra’in

Kemacetan yang tiada ujung setiap tahun mudik bukan sekedar hal biasa. Sungguh sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Apalagi sampai menghilangkan nyawa akibat kecelakaan. Hal yang sama dan terus saja berulang kian menjadi fenomena yang berpotensi dinormalisasi masyarakat. Maka sangat penting untuk menyadari, bahkan fenomena ini bukanlah terjadi begitu saja secara alami tanpa bisa diubah oleh manusia.

Tentu ini sangat erat kaitannya dengan ketersediaan infrastruktur dalam mobilisasi masyarakat. Ketidakseriusan dalam pengelolaan mudik merupakan cacat kebijakan yang berakibat fatal. Padahal jauh hari Peneliti Senior dari Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang, mengklaim sudah mewanti-wanti Kementerian Perhubungan maupun pengelola pelabuhan di Indonesia untuk bersiap menghadapi lonjakan pemudik khususnya di Pulau Bali. Akibatnya kemacetan parah terjadi di pelabuhan Gilimanuk hingga makan korban jiwa. Namun demikian hanya berujung pada permohonan maaf semata (suara.com).

Ditambah minimnya pelayanan transportasi massal yang nyaman dan terjangkau. Turut memperparah kondisi. Penyediaan transportasi publik kerap kali hanya berorientasi pada penyelesaian proyek. Bukan sebagai solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Kemegahan proyek transportasi modern seperti MRT dan LRT, misalnya, belum mampu menjawab persoalan kemacetan secara menyeluruh, karena aksesnya masih terbatas pada kalangan tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi. Alhasil, masyarakat yang tergolong kelas bawah tetap bergantung pada kendaraan pribadi.

Dari semua fakta diatas, keselamatan tidak dijadikan prioritas. Kebijakan yang tak serius menangani. Demikian sebab sistem yang berlaku adalah sistem kapitalisme. Fungsi pengurusan diabaikan. Paradigma penguasa sebatas menjalankan kebijakan tanpa menuntaskan akar masalah yang sebenarnya.

Perbaikan jalan hanya dilakukan kalau sudah viral dan ada kecaman publik. Bukan atas inisiatif pemerintah sendiri. Padahal pemantauan atas kebutuhan rakyat merupakan tanggung jawab penguasa yang menjalankan sistem negara. Dalam sistem kapitalisme orientasi pembangunan berbasis keuntungan menyebabkan infrastruktur tidak merata, sehingga masyarakat terdorong menggunakan kendaraan pribadi, akhirnya berujung pada kemacetan parah.

Islam: Imam adalah Ra’in

Islam adalah sistem yang sempurna. Segala bentuk interaksi antara sesama manusia terdapat aturan yang mengatur, salah satunya sistem politik terkait pemerintahan. Pandangan Islam terhadap pemimpin adalah untuk mengurus, dan menyelesaikan masalah umat dengan syariat Islam. Dan mempertanggungjawabkan kepengurusanya dihadapan Allah. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw.

”Seorang imam (kepala negara) adalah pengatur dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas pengurusannya”.

Bukan atas dasar pertimbangan materi, kebijakan atas rakyat tergantung padanya. Tapi sebagai seorang ra’in yang telah diberi amanah dan akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya terhadap rakyatnya. Tentu berdasarkan hal ini, kemaslahatan rakyat menjadi tujuan utama. Sebab dimata syara’ semua manusia sama, tanpa membeda-bedakan diantara mereka. Dari akidah inilah negara hadir untuk menjalankan fungsi ra’in dengan kepala negara sebagai pelaksana syariat dalam Institusi.

Sehingga dari paradigma ini akan melahirkan pemimpin yang akan melakukan pengurusan terhadap terhadap rakyatnya dengan standar keimanan. Menjalankan fungsi ra’in dengan penuh kesadaran. Sehingga upaya pembangunan infrastruktur untuk transportasi dibangun demi kenyamanan dan keselamatan rakyat ketika melakukan mobilisasi.

Sebagaimana sejarah kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau sangat takut jika ada jalanan yang berlubang, sehingga keledai akan terjatuh karena jalanan rusak itu. Ini adalah wujud teladan yang nyata dalam pengelolaan infrastruktur. Tak hanya itu ia juga membangun pos-pos peristirahatan yang disebut manzil. Fasilitas ini disiapkan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para musafir. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem Islam, infrastruktur bukan sekedar proyek pembangunan semata. Melainkan bagian dari tanggung jawab sebagai ra’in bagi kebutuhan rakyat secara menyeluruh.

Fungsi ra’in ini hanya bisa dijalankan oleh negara dengan Islam sebagai akidahnya. Sistem yang telah berdiri kokoh selama kurang lebih 14 abad, menjaga umat dengan syariat Islam dalam seluruh lingkup kehidupan. Islam bukan dibatas sebagai aspek ritual semata. Tapi melampaui dari pada itu. Yakni sebagai sistem hidup.

 

•