Opini

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Aktivis Dakwah Serdang Bedagai) Setiap tahun Hari Pendidikan Nasional diperingati. Namun satu pertanyaan penting jarang dijawab adalah, mengapa kondisi pendidikan justru terasa makin memburuk? Kasus kekerasan, pelecehan, kecurangan akademik, hingga penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar bukan lagi kejadian sporadis. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada yang salah secara mendasar. Sekolah dan kampus yang seharusnya menjadi tempat membentuk karakter justru belum mampu menjamin keamanan dan integritas. Masalah utamanya bukan sekadar teknis, melainkan arah pendidikan yang kehilangan pijakan nilai. Sistem pendidikan yang dijauhkan dari aturan Agama sehingga jauh dari fitrah, membuat generasi muda kita tidak punya akal sehat dan pertanggung jawaban atas ilmu yang didapatnya. Ketika pendidikan hanya dikejar sebagai alat meraih materi dan status, maka wajar jika lahir generasi yang cerdas secara akademik tetapi rapuh secara moral. Budaya instan, pembenaran s...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Peristiwa pelecehan terhadap guru yang terjadi di ruang kelas bukan sekadar kenakalan remaja biasa. Ini adalah alarm keras bahwa dunia pendidikan sedang mengalami kerusakan mendasar. Ketika siswa berani mengejek, merendahkan, bahkan melakukan gestur penghinaan kepada guru—sosok yang seharusnya dimuliakan—maka yang runtuh bukan hanya wibawa individu, tetapi juga nilai-nilai dasar dalam sistem pendidikan itu sendiri. Sanksi skorsing selama 19 hari yang diberikan kepada pelaku menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil masih bersifat administratif, bukan solutif. Hukuman seperti ini tidak menyentuh akar persoalan. Ia hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Bahkan, dalam banyak kasus, sanksi semacam ini justru gagal membentuk kesadaran dan perubahan perilaku yang hakiki. Akar Masalahnya adalah, hilangnya adab dalam sistem pendidikan hari ini. Kasus ini mencerminkan krisis moral yang lahir dari sistem pendidikan ya...

 Oleh : Reskidayanti  Persatuan Mampu Mengalahkan Hegemoni Global Usai bergejolak selama kurang lebih 40 hari, ketegangan perang antara AS–Israel dan Iran diredam dengan adanya gencatan senjata. Narasi publik pun kian beragam dalam menanggapi hal tersebut. Pihak-pihak terkait mengklaim meraih kemenangan dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini. Seperti pihak Iran yang menegaskan bahwa usai Presiden Amerika Serikat, Trump, menangguhkan serangan selama dua pekan, Dewan Keamanan Tertinggi Iran merespons bahwa mereka telah menang melawan Amerika–Israel. Iran mengklaim telah memaksa Amerika Serikat untuk menerima rencana 10 poinnya. Pada akhirnya, AS pada prinsipnya setuju untuk mencabut sanksi primer dan sekunder terhadap Iran serta menarik pasukan tempur dari semua pangkalan di kawasan tersebut (detiknews.com). Potensi Kaum Muslim Iran, dalam hal ini sebagai negara dengan penduduk Muslim, memberikan inspirasi besar bagi negara-negara kaum Muslim lainnya. Di tenga...

 Oleh : Yuli Atmonegoro  Gaji Nol Rupiah: Potret Kelalaian Negara dalam Menunaikan Amanah Pendidikan Mengutip dari Metro24.co Deli Serdang, Sumatera Utara merilis bahwa, Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus, Kabupaten Deliserdang menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan. Pasalnya Asri Ludin dinilai tidak berpihak atas kesejahteraan 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang sudah tiga bulan sejak dilantik tidak ada menerima gaji atau 0 rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deliserdang.  Ini bukan lagi hal sepele, tetapi menyangkut kesejahteraan para pendidik generasi yang seolah-olah perjuangan mereka meraih gelar serta upaya mereka agar masuk dalam jajaran guru PPPK dengan harapan mendapatkan gaji yang layak. Ini bukan sekadar kabar miris, ini adalah bukti nyata rusaknya tata kelola negara dalam memenuhi kewajibannya. Guru bukan relawan. Mereka adalah...

  Oleh : Yuli Atmonegoro    Fakta yang Tak Bisa Disangkal Tanggal 17 April diperingati sebagai Hari Tahanan Palestina—sebuah pengingat pahit atas penderitaan panjang rakyat Palestina. Sejak 1967, sekitar 1 juta warga Palestina atau hampir 20% dari populasi, pernah merasakan dinginnya penjara. Hari ini, ribuan lainnya masih ditahan, hidup dalam bayang-bayang kekerasan, penyiksaan, kelaparan, hingga kematian. Di berbagai penjuru dunia, gelombang protes terus menggema. Namun, suara itu seakan tenggelam dalam sistem global yang lebih berpihak pada kekuatan daripada keadilan. Bahkan, kebijakan yang semakin keras terhadap tahanan Palestina menunjukkan bahwa penindasan bukan hanya berlanjut, tetapi memang dilegalkan. Realitas yang Terungkap Penjajahan atas Palestina bukan peristiwa kebetulan. Ia adalah bagian dari proyek dominasi global yang ditopang oleh kepentingan politik dan ekonomi dunia. Kekerasan terhadap rakyat Palestina bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi cerminan s...

 Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Narasi “pemberdayaan perempuan” kerap digaungkan setiap kali bencana berlalu. Pelatihan kewirausahaan, UMKM, dan kemandirian ekonomi dijadikan solusi cepat. Sekilas tampak mulia. Namun jika ditelisik lebih dalam, pertanyaan mendasar muncul.  Apakah ini benar-benar pemberdayaan, atau justru bentuk halus pelepasan tanggung jawab negara? Realitas di lapangan menunjukkan pola yang berulang. Negara datang terlambat dengan program “pelatihan”, bukan dengan jaminan hidup yang utuh. Perempuan, yang notabene sering menjadi kelompok paling terdampak, didorong untuk bangkit sendiri melalui usaha mikro. Mereka dilatih berjualan, membuat produk, dan mengelola usaha kecil. Tetapi di mana negara saat mereka butuh modal yang layak? Di mana perlindungan pasar? Di mana jaminan keberlangsungan hidup? Tanpa fondasi itu, pelatihan hanyalah ilusi solusi. Perempuan tidak benar-benar diberdayakan, melainkan dipindahkan dari satu krisis...

 Oleh  :  Ummu Hayyan, S. P. Beberapa harga komoditas energi Global mengalami lonjakan signifikan. Hal ini sejalan dengan bergolaknya konflik geopolitik antara Amerika Serikat, Zionis dan Iran. Lonjakan harga terjadi khususnya terhadap minyak dunia, avtur, serta bahan baku industri seperti bijih plastik. Dikutip dari CNBC, Jumat (10/4/2026), harga minyak mentah West Texas lntermediate untuk pengiriman Mei naik lebih dari 3% dan ditutup pada USD 97,87 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Brent yang menjadi patokan harga minyak Global naik lebih dari satu persen dan ditutup pada USD 95,92 untuk pengiriman Juni.  Sementara, harga avtur domestik melonjak tajam. Per 1 April mencapai sekitar 70% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Di Bandara Soekarno Hatta, harga avtur domestik naik dari Rp.13.656,51 per liter pada Maret menjadi Rp. 23.551,08 per liter pada April atau melonjak 72,4,5%. Untuk rute internasional harga naik 80,32% dari USD 0,95 menjadi USD 1,72 per lite...

 Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret puluhan mahasiswa dan dosen di lingkungan kampus bukan sekadar aib institusi. Ini adalah alarm keras bahwa ada yang rusak secara mendasar—bukan hanya pada individu pelaku, tetapi pada sistem yang membentuk perilaku dan membiarkan kerusakan itu tumbuh. Kampus yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menuntut ilmu justru berubah menjadi tempat yang rawan bagi kehormatan. Ketika 16 mahasiswa, 20 mahasiswi, dan 7 dosen disebut sebagai korban, ini bukan lagi kasus personal. Ini adalah kegagalan kolektif. Fakta ini menampar keras narasi bahwa pendidikan tinggi otomatis melahirkan manusia beradab. Nyatanya, kecerdasan intelektual tidak menjamin kemuliaan akhlak. Sistem pendidikan sekuler hari ini hanya menekankan aspek akademik, tetapi abai dalam membentuk kepribadian yang tunduk pada aturan moral yang kokoh. Lebih dari itu, sistem kehidupan yang liberal membuka ruang kebebasan t...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Mengutip dari AKTUALONLINE.co.id Medan, bahwa pemerintah menggelar Perayaan Hari Jadi ke-78 Sumatera Utara dengan tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”. Terdengar sangat  indah di permukaan. Narasinya penuh harapan. Sinergi, pemulihan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Namun pertanyaannya sederhana dan tajam: apakah ini sekadar slogan tahunan, atau benar-benar mencerminkan arah perubahan yang mendasar? Faktanya, persoalan energi, ekonomi, dan kesejahteraan bukanlah masalah teknis semata. Ia adalah masalah sistem. Selama kebijakan masih berdiri di atas fondasi kapitalistik yang notabene menjadikan sumber daya sebagai komoditas dan bukan amanah, maka kolaborasi yang digaungkan hanya akan berputar di lingkaran kepentingan. Energi, dalam pandangan Islam, bukan sekadar sektor ekonomi. Ia adalah kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah) yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat, bukan disera...

  Oleh : Haura (Pegiat Literasi) Kasus pelajar menjadi pengedar sabu kembali terulang. Di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), polisi menangkap serang pelajar berinisial KF bersama SH saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Ironisnya, KF adalah masih pelajar aktif sementara SH seorang pengangguran.  Tidak hanya di Bima, Seorang remaja HS berusia 19 tahun di Kendari pun turut diamankan polisi karena terjaring dalam operasi. Saat diinterogasi remaja tersebut menuturkan masih menyimpan narkotika di beberapa titik lain salah satunya di Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu. Setelah digeledah polisi menemukan tas ransel berisi paket sabu-sabu yang dikemas dalam potongan pipet. Sementara itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mengungkap kasus peredaran sabu seberat 43,8 kilogram dari dua orang tersangka yang diketahui masih berstatus pelajar asal Jakarta Selatan.  Semua kasus ini hanya sebagian dari sederet kasus serupa yan...

Penulis Reskidayanti, S.Pd B aru saja menerima SK sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kebahagiaan itu kini seketika berubah menjadi pilu. Ancaman pemutusan kontrak PPPK pada 2027 menjadi isu yang meresahkan. Dalam APBD, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), terdapat pembatasan belanja pegawai daerah maksimal sebesar 30%. Sebagai implementasi regulasi tersebut, PPPK di berbagai daerah di Indonesia kini dihantui bayang-bayang PHK massal. Bahkan Gubernur NTT telah merencanakan pemberhentian sekitar 9.000 PPPK. Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengisyaratkan kemungkinan merumahkan PPPK akibat keterbatasan anggaran. Jika pemerintah daerah diwajibkan mengikuti struktur belanja sesuai ketentuan fiskal dengan alasan keterbatasan anggaran, lantas mengapa pelayanan publik justru menjadi sektor yang dikorbankan? Sistem Fiskal Negara Kapitalis Neraca fiskal nasional merupakan ...

 Oleh : Ummu Hayyan, S. P. Indonesia meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah tegas setelah Israel mengesahkan Undang-Undang (UU) yang mewajibkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati bagi warga Palestina, yang terbukti membunuh warga Israel dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai “teror". Sebelumnya diberitakan, Knesset mengesahkan RUU kontroversial yang mewajibkan pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel dalam perbuatan yang dikategorikan sebagai “teror”. Namun, undang-undang ini tidak berlaku bagi warga Yahudi Israel yang membunuh warga Palestina. RUU ini akan mulai berlaku dalam 30 hari dan disahkan pada Senin (30/3/2026) oleh 62 anggota Knesset, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan 48 menolak dan satu abstain, dari total 120 kursi. nasional.komopas.com. Kemlu Indonesia mengecam dan  menyatakan, UU tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia dan ...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Kasus demi kasus kembali membuka luka lama bangsa ini: generasi muda yang seharusnya menjadi harapan, justru terseret dalam pusaran kejahatan narkoba. Fakta terbaru menunjukkan betapa daruratnya kondisi ini. Di Desa Kangga, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dua orang—SH (26) dan KF yang masih berstatus pelajar—ditangkap saat hendak mengedarkan sabu yang disembunyikan di dalam tanah di samping rumah. Ironisnya, salah satu pelaku adalah pelajar, simbol masa depan yang seharusnya dijaga, bukan dibiarkan terjerumus. Belum selesai di sana, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, aparat kembali meringkus seorang pelajar berinisial HS (19). Dari tangan pelaku, ditemukan puluhan paket sabu yang tersebar di berbagai lokasi. Ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan sinyal bahaya bahwa generasi muda sedang berada di titik rawan. Ini bukan kebetulan. Ini kegagalan sistem. Ketika pelajar berubah menj...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Gonjang-ganjing harga BBM hari ini bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ini adalah cermin telanjang dari rapuhnya sistem yang mengatur negeri ini. Fakta di lapangan berbicara keras. BBM subsidi memang belum naik, tetapi BBM nonsubsidi sudah melambung. Rakyat dipaksa antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, bahkan di beberapa tempat harus membeli secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Di saat yang sama, pasokan terganggu, bahkan kapal tanker masih tertahan di Selat Hormuz sebagai jalur vital energi dunia. Negara mencoba menambal dengan subsidi melalui APBN. Namun ini hanya solusi sementara. Tidak akan bertahan lama. Paling hanya hitungan minggu sebelum tekanan fiskal memaksa kebijakan baru yang kembali membebani rakyat. Pemerintah pun mulai mendorong langkah-langkah penghematan: WFH, pembatasan BBM kendaraan, hingga pengurangan aktivitas tertentu. Semua ini menunjukkan satu hal: negara seda...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Bencana ekologis yang terus berulang di negeri ini bukan sekadar fenomena alam. Ia adalah cermin dari kegagalan sistem yang mengatur kehidupan. Ketika banjir, longsor, kebakaran hutan, dan krisis lingkungan datang silih berganti, pertanyaan mendasarnya bukan lagi “mengapa ini terjadi?” tetapi “siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan?” Dalam berbagai forum, seperti yang diangkat oleh PERMAMPU bersama jaringan masyarakat sipil, suara perempuan mulai diangkat. Mereka disebut sebagai kelompok paling terdampak, paling rentan, dan sekaligus paling kuat dalam menghadapi bencana. Namun ironisnya, negara hanya berhenti pada pengakuan—bukan pada penyelesaian. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan memang sering menanggung dampak berlapis. Saat bencana terjadi, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga kehilangan akses ekonomi, keamanan, bahkan martabat. Namun persoalannya bukan sekadar “kurang...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  (Penggiat Literasi Serdang Bedagai) Disahkannya undang-undang oleh parlemen Israel pada 30 Maret 2026 yang melegalkan hukuman mati khusus bagi warga Palestina bukan sekadar kebijakan hukum biasa. Ini adalah penegasan telanjang atas wajah asli sebuah entitas yang selama ini mengklaim diri sebagai “negara demokratis” di Timur Tengah, namun justru mengokohkan praktik diskriminasi sistematis yang brutal. Fakta ini tidak berdiri sendiri. Kritik keras dari negara-negara Eropa dan berbagai lembaga hak asasi manusia menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bukan hanya kontroversial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Namun, pertanyaannya: mengapa pelanggaran yang begitu terang-benderang ini tetap terjadi tanpa konsekuensi nyata? Jawabannya jelas, karena sistem global hari ini tidak dibangun untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk melindungi kepentingan kekuatan besar. Kriminalisasi Perlawanan, Legalisasi Penindasan Undang-unda...

Oleh: Yeni Sri Wahyuni Kekhawatiran sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai terasa di berbagai wilayah. Ancaman pemutusan kontrak PPPK pada 2027 bukan sekadar isu biasa, konsekuensi logis dari tekanan fiskal daerah yang kian menyempit. Batas maksimum belanja untuk pegawai daerah ditetapkan sebesar 30 persen dalam APBD sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Namun, kenyataan mengenai pemotongan besar-besaran pada Transfer ke Daerah (TKD) menjadi ancaman yang memaksa adanya pengurangan jumlah PPPK di daerah. (Money.kompas.com, 29/03/2026) Hukum kausalitas menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak terencana dengan baik cenderung akan mengakibatkan timbulnya masalah-masalah baru. Pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk merekrut tenaga PPPK, namun di sisi lain, mereka tidak memperhatikan ketersediaan anggaran. Saat anggaran APBN meningkat, untuk mengefisiensikan anggaran, tentu ada...

  Oleh : Ummu Mumtazah Fenomena urbanisasi sering terjadi setelah lebaran Idulfitri, mereka yang pulang ke desa atau mudik, kembali lagi ke kota. Seringkali mereka yang berhasil di kota menjadi motivasi bagi yang tinggal di desa untuk pergi ke kota. Mereka yakin setelah di kota akan berhasil seperti saudaranya, keluarganya, temannya dan lain-lain. Mereka memimpikan orang-orang yang berhasil di kota dan terdorong hatinya untuk bekerja dan tinggal di kota.  Ketika melihat banyaknya orang yang berpindah dari desa ke kota (urbanisasi), terlihat jelas ada sebuah ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Mereka beranggapan bahwa hidup di desa sudah tidak layak lagi dan memilih untuk pindah ke kota. Padahal  di desa juga bisa sukses ketika bisa mengembangkan keterampilan sesuai dengan kemampuan masing-masing.  Dengan banyaknya berpindah ke kota, apalagi dikalangan remaja, maka akibatnya desa kehilangan SDM muda. Sedangkan kota terbebani secara demografi karena banyaknya pen...

  Oleh : Yuli Atmonegoro  ( Penggiat Literasi Serdang Bedagai ) Kasus yang diungkap oleh Polda Sumatera Utara di Medan kembali membuka tabir yang selama ini sebenarnya sudah lama kita ketahui bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan jaringan terstruktur, lintas wilayah, bahkan diduga terhubung hingga luar negeri seperti Kamboja. Pertanyaannya sederhana, mengapa fenomena ini terus berulang, bahkan semakin meluas? Penindakan demi penindakan memang dilakukan. Konferensi pers digelar. Barang bukti diperlihatkan. Pelaku ditangkap. Namun, publik tidak bisa menutup mata bahwa semua ini seringkali hanya menyentuh permukaan, bukan akar persoalan. Judi online hari ini bukan lagi aktivitas sembunyi-sembunyi. Ia tumbuh menjadi industri gelap yang rapi, sistematis, dan memanfaatkan celah besar dalam sistem. Selama akses digital terbuka lebar tanpa kontrol yang tegas, selama ekonomi rakyat terjepit, dan selama nilai moral dibiarkan tergerus oleh gaya hidup material...