Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk dari AS, Pertimbangan Iman atau Aman?

 

Oleh: Yeni Sri Wahyuni (Pegiat Literasi)

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi membuka lembar baru dalam kerja sama ekonomi yang dinamakan "agreement toward a new golden age Indo-US alliance". Dalam kesepakatan ini terdapat berbagai aturan baru terkait perdagangan antara kedua negara, termasuk sertifikasi halal. Salah satu poin penting dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) terdapat pada Pasal 2.9 yang mengatur mengenai Halal untuk Produk Manufaktur. Indonesia akan menghapus kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal untuk produk-produk Amerika Serikat seperti kosmetik, peralatan kesehatan, dan barang-barang manufaktur lainnya. Pengecualian juga diterapkan pada kemasan dan bahan pengangkut produk yang diproduksi, kecuali untuk yang digunakan dalam makanan dan minuman, kosmetik, serta produk farmasi.

Indonesia tidak akan mewajibkan pelabelan atau sertifikasi untuk produk yang tidak halal. Menurut dokumen dari Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), setelah perjanjian perdagangan diterapkan, Indonesia diharuskan untuk menerima label halal yang dikeluarkan oleh AS, bukan yang berasal dari Indonesia. Dalam hal ini, Otoritas Halal Indonesia atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus mengakui produk yang memiliki sertifikasi halal dari Amerika Serikat yang akan diekspor ke Indonesia tanpa intervensi. (Cnbcindonesia.com, 21/02/2026)

Secara normatif, Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, mengeluarkan keputusan menteri agama mengenai produk yang harus memiliki sertifikat halal, serta membentuk lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Namun, sertifikasi halal ini belum sepenuhnya kokoh. Faktanya ada beberapa produk yang meskipun telah memperoleh sertifikat halal, masih mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Atau barang yang telah jelas diharamkan tetapi masih tetap beredar di masyarakat karena sudah memiliki status legal, seperti minuman keras.

Lebih lanjut, halal dan haram tidak hanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kosmetik, kemasan, wadah, dan produk pemakaian lainnya juga berhubungan dengan prinsip syariat: bahan, proses, dan kemungkinan terjadinya kontaminasi. Mengendurkan standar pada sektor-sektor ini berarti mengecilkan pemahaman tentang halal menjadi hal yang sepele, padahal dalam Islam, halal merupakan prinsip yang mendasari kehidupan.

Masalah ini bukan sekadar masalah teknis semata, melainkan juga merupakan akibat dari semakin menguatnya paradigma Sekulerisme yang muncul dari sistem Kapitalisme yang menguasai negara ini. Dalam pandangan sekularisme, agama tidak dijadikan aturan dalam kehidupan bahkan agama dipisahkan dari urusan bernegara. Akibatnya kompromi dagang yang justru dapat merusak akidah umat Muslim tetap disepakati demi pertimbangan keamanan semata. 

Inilah konsekuensi atas penerapan sistem Sekuler Kapitalisme. Selama kesepakatan tersebut menghasilkan keuntungan, maka hal itu dapat dilakukan tanpa memikirkan kembali aspek keimanan kepada Allah SWT. Aturan yang berkaitan dengan keyakinan masyarakat dapat dengan mudah dinegosiasikan jika itu menghalangi jalannya pasar bebas.

Bagi seorang Muslim, halal dan haram berkaitan dengan keimanan. Dalam perspektif Islam, negara berperan sebagai pengurus yang bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat hidup dalam ketaatan, termasuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Regulasi untuk memastikan semua hal tersebut dalam Islam adalah melalui penerapan Syariat Islam secara menyeluruh di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perdagangan internasional.

Aturan Islam mengharuskan bahwa semua produk yang masuk ke wilayah kaum Muslim harus memenuhi ketentuan halal syariat Islam. Standar halal dan haram tidak ditentukan oleh kepentingan ekonomi melainkan harus berdasarkan hukum Allah semata. Para ulama memiliki tanggung jawab untuk memastikan kejelasan status halal dan haram, serta menolak pengalihan kewenangan tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Umat dilarang untuk mengikuti standar yang ditetapkan oleh pihak luar yang tidak menjadikan syariat sebagai rujukan.

Di sinilah pentingnya keberadaan institusi negara yang berlandaskan aqidah Islam. Negara yang mengutamakan ridha Allah dalam kepemimpinan akan menjadikan halal dan haram sebagai tolok ukur dalam kebijakan. Selain itu, politik luar negeri dalam Islam tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, agar dapat terwujud kemaslahatan dan kesejahteraan secara menyeluruh. Politik luar negeri dalam Islam bertujuan untuk kepentingan dakwah dan jihad fii sabilillah.

Pelonggaran sertifikasi halal untuk produk-produk AS bukan hanya masalah teknis dalam perdagangan, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan: apakah iman menjadi prioritas utama, ataukah justru dikalahkan oleh kepentingan ekonomi. Saat standar halal dirundingkan, yang dipertaruhkan bukan hanya label di kemasan, tetapi juga ketentraman jiwa umat dalam melaksanakan perintah agama.

Dengan demikian, negara seharusnya berfungsi sebagai pelindung akidah rakyatnya, bukan sebagai fasilitator bagi pasar. Karena bagi umat Muslim, halal bukan sekadar barang atau produk, melainkan merupakan standar hidup yang mempengaruhi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Wallahu a’lam bisshawab.