BBM Naik, Rakyat Tercekik : Bukti Nyata Sistem Kapitalis Sangat Lemah

 

Oleh : Yuli Atmonegoro 

(Penggiat Literasi Serdang Bedagai)

Gonjang-ganjing harga BBM hari ini bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ini adalah cermin telanjang dari rapuhnya sistem yang mengatur negeri ini.

Fakta di lapangan berbicara keras. BBM subsidi memang belum naik, tetapi BBM nonsubsidi sudah melambung. Rakyat dipaksa antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar, bahkan di beberapa tempat harus membeli secara eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Di saat yang sama, pasokan terganggu, bahkan kapal tanker masih tertahan di Selat Hormuz sebagai jalur vital energi dunia.

Negara mencoba menambal dengan subsidi melalui APBN. Namun ini hanya solusi sementara. Tidak akan bertahan lama. Paling hanya hitungan minggu sebelum tekanan fiskal memaksa kebijakan baru yang kembali membebani rakyat.

Pemerintah pun mulai mendorong langkah-langkah penghematan: WFH, pembatasan BBM kendaraan, hingga pengurangan aktivitas tertentu. Semua ini menunjukkan satu hal: negara sedang berada dalam posisi terdesak.

Letak persoalan utama.

Pemerintah berada dalam dilema yang tak pernah selesai. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi melonjak dan potensi gejolak sosial tak terhindarkan. Jika tidak dinaikkan, defisit anggaran membengkak. Dua pilihan, dua-duanya menyakitkan rakyat.

Mengapa ini terus terjadi?

Karena Indonesia bukan negara yang mandiri dalam energi. Indonesia adalah net importir minyak. Artinya, nasib energi negeri ini bergantung pada pihak luar. Sedikit saja gejolak global, langsung terasa di dalam negeri. Harga naik, pasokan terganggu, rakyat yang menjadi korban.

Lebih dari itu, ini adalah bukti bahwa negeri ini telah menyerahkan pengelolaan sumber daya strategis kepada mekanisme pasar global. Minyak, yang seharusnya menjadi milik rakyat justru tunduk pada harga internasional dan kepentingan korporasi. Akibatnya jelas, rakyat dipaksa menanggung beban dari sistem yang tidak berpihak pada mereka.

Inilah wajah asli sistem hari ini. Sistem yang menjadikan energi sebagai komoditas, bukan sebagai hak rakyat. Sistem yang membuat negeri kaya sumber daya justru bergantung pada impor. Sistem yang membuat kebijakan selalu berujung pada satu hal yaitu, rakyat harus berkorban.

Lalu apa solusinya?

Dalam pandangan Islam, energi seperti minyak dan gas adalah kepemilikan umum. Tidak boleh diserahkan kepada swasta, apalagi dikuasai asing. Negara wajib mengelola dan mendistribusikannya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak.

Kemandirian energi tidak akan pernah terwujud selama negeri ini berdiri sendiri dalam batas nasionalisme sempit. Dunia Islam memiliki cadangan minyak yang sangat besar, tersebar di berbagai wilayah. Jika dikelola dalam satu kepemimpinan yang menerapkan syariat secara kaffah, distribusi energi akan merata dan stabil.

Dengan sistem Islam dalam bingkai Khilafah, minyak bukan alat bisnis, tetapi alat pelayanan. Bukan sumber konflik, tetapi sumber kesejahteraan.

Maka jelas, selama sistem yang digunakan hari ini masih sama, krisis demi krisis akan terus berulang. BBM naik, rakyat tercekik, dan itu akan terus terjadi. Bukan karena tak ada solusi, tetapi karena solusi yang hakiki tidak pernah benar-benar diambil.