Krisis Kesehatan Jiwa Anak Mengancam Kualitas Generasi Muda

Oleh : Haura (Pegiat Literasi)

Krisis Kesehatan Jiwa Anak

Kesehatan jiwa anak di Dunia sedang dalam kondisi darurat, ditandai dengan meningkatnya kasus depresi dan kecemasan anak di berbagai dunia, termasuk Indonesia. Mengutip kemkes.go.id (09/03/2026) Berdasarkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 menemukan indikasi masalah kesehatan jiwa pada hampir 10 persen anak di Indonesia. Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendeteksi gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah signifikan 

Gejala depresi dan kecemasan pada anak dan remaja sekitar lima kali lebih tinggi dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Skrining pada anak usia 7–17 tahun menunjukkan 4,8 persen mengalami gejala depresi dan 4,4 persen mengalami gejala kecemasan

Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2024 ditemukan fakta 7,28 persen anak mengalami masalah Kesehatan jiwa. Dari angka tersebut, sebanyak 62,19 persen di antaranya juga mengalami kekerasan, baik secara fisik, emosional, maupun seksual, dalam 12 bulan terakhir.

Dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan konflik keluarga menjadi salah satu faktor utama yang memicu masalah kesehatan jiwa pada anak. Berdasarkan data healing119.id dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat empat faktor utama pemicu keinginan anak mengakhiri hidup, yaitu konflik keluarga (24–46 persen), masalah psikologis (8–26 persen), perundungan (14–18 persen), serta tekanan akademik (7–16 persen).

Langkah Pemerintah

Pemerintah tidak diam. Langkah tegas pun diambil dalam menangani krisis kesehatan jiwa anak di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung sembilan Kementerian dan Lembaga resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak. 

Dilansir dari kemenpppa.go.id (06/03/2026) disebutkan Dalam isu kesehatan jiwa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan memperkuat empat peranan strategis, yaitu mengoptimalkan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai ruang aman bagi anak, mengintegrasikan layanan pengaduan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129, meningkatkan kapasitas anak melalui Forum Anak, serta memberikan pelatihan kepada anak, remaja, orang tua, dan tenaga layanan terkait perlindungan anak, termasuk di ruang digital.

“Terdapat dua hal penting terkait optimalisasi RBI sebagai ruang yang aman bagi anak, yaitu penguatan pengasuhan, termasuk peningkatan pemahaman mengenai penghargaan terhadap pandangan anak dan pemanfaatan waktu luang anak yang berkualitas melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Selain itu, juga optimalisasi sarana, prasarana, dan program pemanfaatan waktu luang untuk anak secara berkualitas, seperti taman baca, taman bermain, rumah ibadah, sarana olahraga, dan sarana lain bagi relawan SAPA dan perangkat desa,” ujar Menteri PPPA.

Mengancam Kualitas Generasi 

Upaya Pemerintah untuk menekan angka depresi dan gangguan kesehatan mental anak wajib diapresiasi, sudah seharusnya pemerintah memulihkan kesehatan mental anak. Jika tidak, ini menjadi ancaman bagi tumbuh kembang dan kualitas generasi. 

Remaja yang mengalami gangguan mental mengalami hambatan atau kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, dapat menurunkan kemampuan akademik, bahkan merusak kesehatan fisik dan sosial. Akhirnya Kualitas generasi menjadi lemah, dampaknya adalah ketidakmampuan menghadapi kehidupan, mudah putus asa serta berpotensi menularkan masalah sosial yang jika diabaikan menjadi beban negara.

Akibat Kehidupan Liberalis Kapitalisme 

Sayangnya, upaya yang dibangun pemerintah, dengan menggandeng sembilan kementerian dan lembaga belum menyentuh akar persoalan, cenderung berfokus pada pemulihan secara teknis. Pasalnya kondisi anak-anak hari ini adalah sebagai hasil dari sistem kehidupan sekularisme yaitu memisahkan nilai-nilai Islam dari kehidupan, dengan berpijak pada kebebasan sebagai gaya hidup dan kesuksesan materi sebagai tujuan hidupnya.

Paradigma dan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat makin samar tergerus oleh nilai-nilai sekularisme dengan hegemoni media kapitalisme global. Hari ini kehidupan manusia termasuk anak-anak dikendalikan, dibajak bahkan diculik oleh raksasa digital Kapitalisme. Algoritma digital Kapitalisme bukan sekedar menyediakan desain fitur-fitur melainkan berhasil membina dan melakukan rekayasa psikologi terhadap anak-anak agar memiliki kecenderungan serta ketergantungan atas keinginan para kapitalis.

Indonesia adalah pasar yang sangat rentan. Dengan jumlah pengguna TikTok mencapai lebih dari 109 juta jiwa (terbesar kedua di dunia per 2024), anak-anak Indonesia terpapar secara masif pada fitur-fitur manipulatif ini, belum lagi paparan platform digital lainnya. Sungguh kecanggihan teknologi ketika dikuasai oleh Kapitalisme menciptakan hegemoni digital yang merusak kehidupan sehari-hari. 

Di samping itu, akibat kehidupan sekularisme kapitalistik Pendidikan di keluarga, di sekolah dan di lingkungan masyarakat tidak berpijak pada akidah dan syariat Islam. Sistem Pendidikan sekularisme kapitalistik menjadikan parameter kesuksesan dan kebahagiaan diukur dari pencapaian yang bersifat materi,  alhasil syariat Islam banyak yang diabaikan, anak-anak gagal memahami tujuan hidup hakiki, nilai-nilai moral dan batas-batas hal haram tidak dipedulikan.  

Sistem Islam Menyelamatkan Kesehatan Mental Anak 

Kekuatan sistem sekular liberal kapitalistik sungguh mencengkeram, tidak saja dalam sektor ekonomi namun juga dalam perkara kualitas generasi. Ini menjadi musuh bersama terutama umat Islam. Karenanya kebutuhan terhadap sistem yang mampu melindungi kesehatan mental anak-anak dan menjaga kualitas generasi serta kemaslahatan umat adalah keniscayaan. 

Menyelamatkan anak-anak dari paparan rekayasa psikologi digital kapitalisme menjadi tugas kita bersama sebab kaum Muslim memiliki kewajiban yang sama dalam mengemban dakwah. Maka perjuangan dakwah dalam mencerahkan dan mengembalikan umat Islam agar memahami Islam harus terus diupayakan sampai umat memiliki kesadaran bahwa sistem saat ini adalah sistem yang rusak. Lalu berjuang bersama untuk menegakkan sistem Islam yakni khilafah 

Dalam sistem Islam, negara menjalankan tanggung jawabnya sebagai rain dan junnah dalam melindungi anak dan keluarga dari kerusakan nilai sekuler, liberal kapitalistik. Negara tidak memberi ruang dan pintu-pintu yang menyebabkan rusaknya mental dan kesehatan anak serta manusia secara keseluruhan sebagaimana tujuan ditetapkannya hukum syara’ wajib untuk memelihara akal dan jiwa.

Sistem Islam membangun paradigma politik dalam sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem ekonomi terintegrasi diatur berdasarkan syariat Islam.  Paradigma politik dalam sistem pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang terintegrasi berdasarkan syariat Islam berpusat pada prinsip Tauhid, keadilan distribusi dan kemaslahatan umum. Integrasi ini bertujuan menciptakan tatanan yang seimbang antara pemenuhan dunia dan akhirat.

Islam sangat menjaga kesehatan generasi supaya tidak lemah baik jiwa, fisik, pemikiran, perasaan dan kehidupannya sebagaimana disampaikan Surah Annisa ayat 9 

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Maka sebuah kewajiban bagi negara mengaplikasikan ayat tersebut dalam bingkai sistem Islam karena mustahil penjagaan terhadap anak-anak dapat dilakukan dengan sempurna sebagaimana dimaksud ayat tersebut, jika sistem tersebut masih berpijak pada ideologi sekuler liberalis kapitalistik. Allahu a'lam.