Panic Buying BBM dan Urgensi Kedaulatan Energi

Oleh Ummu Amira (Pegiat Literasi)

Panic buying bahan bakar minyak (BBM) melanda berbagai negara akibat perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang memicu lonjakan harga minyak dunia. Penutupan Selat Hormuz yang menyumbang 20% perdagangan minyak dunia oleh Iran sebagai respons terhadap serangan AS-Israel semakin memperburuk kekhawatiran gangguan pasokan minyak global.  Harga minyak melonjak hingga 13% di beberapa pasar, mendorong warga berbondong-bondong mengisi tangki kendaraan meski stok masih aman di banyak negara. Antrean panjang juga terlihat  di sejumlah SPBU di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Jumat (6/3/2026) akibat kekhawatiran warga akan kelangkaan stok BBM, meski stok nasional masih aman. kompas.id (06/03/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah berencana meningkatkan kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) nasional dari sekitar 25-26 hari menjadi 90 hari atau setara tiga bulan. mediaindonesia.com (4 Maret 2026), tetapi panic buying tetap merebak akibat hoaks kelangkaan. Ini membuktikan betapa rentannya negara kita terhadap gejolak eksternal. Panic buying di berbagai negara termasuk Indonesia, menunjukkan kerapuhan ketergantungan energi. Fenomena ini bukan sekadar respons warga terhadap penutupan Selat Hormuz, melainkan sinyal darurat atas ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik yang mengintai dan perlu diwaspadai.

BBM memang bukan barang biasa, BBM adalah komoditas strategis pondasi transportasi, industri, dan kehidupan sehari-hari. Kelangkaannya bisa picu inflasi, kelangkaan makanan, dan kerusuhan sosial seperti dialami Inggris dan Jerman. Secara politik, gangguan pasokan berpotensi destabilisasi pemerintahan, sebagaimana terlihat di masa krisis minyak 1973 yang memicu revolusi di beberapa negara.

Penting sebuah negara memiliki kedaulatan energi. Karena stabilitas ekonomi politik suatu bangsa bergantung pada kemandirian energi. Indonesia, dengan cadangan minyak terbatas dan impor 50% kebutuhan BBM, harus percepat transisi ke energi terbarukan seperti biofuel dari sawit atau geothermal, harus mengurangi ketergantungan minyak pada rute rawan konflik.

Kritik Kapitalisme Global

Kapitalisme global, melalui korporasi minyak Barat, mengeksploitasi sumber daya negara lemah seperti Iran demi profit, menciptakan ketergantungan sebagai senjata penjajahan ekonomi. Perang ini untungkan spekulan Wall Street yang raup miliaran dari lonjakan harga, sementara negara berkembang seperti Indonesia menderita inflasi dan kemiskinan. Solusi radikal adalah reformasi tatanan energi dunia menuju keadilan, dengan membangun blok energi mandiri berbasis syariah.

Indonesia harus belajar dari krisis ini: jangan lagi jadi korban kapitalisme predator, tapi kuasai energi untuk kedaulatan sejati.

Kedaulatan Energi Islam: Jalan Keluar dari Penjajahan Kapitalisme Global

Krisis panic buying BBM akibat perang AS-Israel melawan Iran menjadi pengingat pahit bagi umat Islam: ketergantungan energi pada kekuatan kafir telah merenggut kesejahteraan kita. Dalam pandangan Islam, kedaulatan energi bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wajib syar'i untuk menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kezaliman.

Islam memerintahkan pengelolaan sumber daya alam sebagai amanah Allah SWT. QS. Al-Hadid:7 menegaskan bahwa kekayaan bumi adalah milik Allah yang dipercayakan kepada umat untuk dikelola secara adil. Kedaulatan energi mendesak karena BBM sebagai kebutuhan strategis menyangkut nafkah rakyat (maslahah dharuriyyah), gangguannya picu kemiskinan massal seperti kini dialami Indonesia. Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat" (HR. Muslim), sehingga mandiri energi adalah jihad ekonomi melawan kelaparan dan gejolak sosial.

Di bawah Khilafah Islam, minyak dan tambang bukan milik pribadi tapi milik baitulmal umat, dikelola Amirul Mukminin untuk kesejahteraan global Muslimin. Status kepemilikannya adalah milik umum, bebas dari monopoli kapitalis. Pengelolaannya melalui hisbah (pengawas pasar) dan ahli syariah untuk cegah riba dan israf. Distribusi akan memprioritaskan kaum miskin, subsidi silang antar wilayah, dan ekspor terkendali demi stabilitas harga seperti era Khalifah Umar bin Khattab yang bagi zakat minyak untuk fakir miskin. Ini kontras dengan kapitalisme yang jadikan energi alat perang.

Potensi Kaya Umat Islam yang Terabaikan

Negeri-negeri Muslim pegang 70% cadangan minyak dunia, dari Arab Saudi hingga Indonesia, semestinya ciptakan kemakmuran umat seperti janji Allah di QS. An-Nur:55. Namun, hari ini kekayaan ini dirampok asing, Iran diserang demi ladang minyaknya, Indonesia impor 50% BBM meski punya sawit untuk biofuel. Umat Islam harus sadar bahwa sumber daya yang melimpah ini hak kita untuk hapus kemiskinan, bangun infrastruktur, dan angkat derajat perempuan serta anak yatim, bukan untungkan spekulan Wall Street.

Hentikan Penjajahan Kapitalisme dengan Syariat

Kapitalisme global adalah penjajah modern yang eksploitasi negeri Islam lewat hutang ribawi, kontrak rampasan, dan perang proxy seperti kini di Selat Hormuz. Penutupan rute minyak untungkan korporasi Barat yang naikkan harga 13%, sementara umat kelaparan. Satu-satunya Solusi adalah tegakkan kembali Khilafah ar-Rasyidah yang akan menyatukan umat, kelola energi secara syar'i, dan putus ketergantungan terhadap kafir. Sebagaimana Khalifah Al-Mu'tasim bebaskan negeri Islam dari Byzantium, umat hari ini wajib angkat pedang ekonomi untuk bebaskan minyak kita dari cengkeraman Zionis dan sekutunya. Khilafah akan selamatkan energi umat! Wallahu a'lam bisshawab.