Kapitalisme Menyuburkan PHK Massal

 

Oleh : Dian Safitri

Baru-baru ini penutupan pabrik sepatu Bata menjadi topik pembicaraan di dunia maya. Mereka menyayangkan penutupan pabrik itu karena menurut mereka brand ini sangat legendaris dan kualitasnya juga bagus, tapi terpaksa ditutup karena kalah saing.

PT Sepatu Bata (tbk) BATA terpaksa menyetop pabrik produksi di daerah Purwakarta, Jawa barat. Sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit terkena PHK. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di provinsi Jawa Barat. Hal ini diakui oleh Firman yang merupakan Ketua Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Disnakertrans. Beliau menambahkan bahwa sudah banyak pabrik sektor padat karya yang tutup dengan berbagai alasan salah satunya relokasi usaha.
(cnbcindonesia.com, 01/05/2024).

Gelombang PHK sering terjadi dan sangat meresahkan karena para pencari nafkah menggantungkan harapan mereka pada tempat mereka bekerja. Pemberhentian kerja yang tidak diinginkan pasti mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan mereka. Tidak bisa dipungkiri, uang pesangon itu tidak akan membuat mereka bertahan lama karena harus memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi harga bahan pokok hari ini semakin tinggi.

Mereka dibuat stress ketika pekerjaan pengganti tak kunjung didapatkan. Fenomena ini akan menambah deretan pengangguran di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini. Sungguh sangat ironis manakala kita disodorkan fakta gencarnya investasi yang masuk ke dalam negeri ini. Kita sebagai anak bangsa justru menjadi pengangguran di negaranya sendiri.

Masalah PHK ini bukan hal yang baru.  Namun sayang, pemimpin negeri ini belum memberikan solusi yang tepat. Justru kita melihat untuk menjaga roda perekonomian terus berputar, negara memberikan solusi yang tidak solutif seperti bantuan sembako, PKH dan yang lainnya.

Penyelesaian masalah pengangguran di atas justru akan melahirkan masalah baru, karena bantuan hanya mampu menutupi kebutuhan sebagian masyarakat tertentu. Belum lagi tidak tepat sasaran. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Terlebih solusi pemerintah seperti pemberian modal kepada pelaku UMKM justru membuat mereka terjebak hutang karena usaha itu belum tentu berhasil justru jatuh bangun.

Negara hari ini mengemban ideologi kapitalisme yang berpijak pada asas manfaat. Maka tidak heran jika PHK sering terjadi karena orientasi semua pihak adalah bisnis, tidak terkecuali perusahaan, mereka akan mempertimbangkan untung dan rugi.
Ketika perusahaan kurang bisa bersaing dan mengalami kebangkrutan maka akan mengurangi karyawan.
Tidak hanya itu, dalam sistem bathil hari ini peran negara juga dihilangkan. Negara seharusnya bertanggungjawab untuk kebutuhan rakyatnya, justru rakyat dibiarkan terombang-ambing mencari kerja sendiri. Pengelolaan dan pengaturan diberikan kepada pihak swasta, dan negara menjadi fasilitator yang memuluskan kepentingan mereka.

Berbeda jauh dengan sistem Islam yakni khilafah. Dimana peran seorang pemimpin adalah  bertanggungjawab penuh mengurusi kebutuhan rakyatnya sesuai tuntutan syara'. Maka dari itu, khilafah akan memastikan seluruh masyarakat terpenuhi hak-haknya.

Dalam mengurusi kebutuhan rakyatnya, khalifah akan membuat kebijakan yang solutif diantaranya, menerapkan sistem keuangan yang terpusat. Artinya keuangan akan diatur oleh Baitu Mal. Baitul Mal sendiri mendapat pemasukan dari banyak pos, seperti jizyah, kharaj, fai, ganimah, pengelolaan SDA, dan sebagainya. Baitul Mal akan mengatur pengeluaran, salah satunya memberikan kepada rakyat berupa layanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai fasilitas secara gratis. Selain itu, Baitul Mal juga mempunyai pos khusus, yaitu pos zakat. Khalifah akan memberikan zakat ini kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat sampai mereka keluar dari golongan tersebut.

Selanjutnya, khalifah akan membuka industri-industri padat karya atau industri alat berat dengan memperkerjakan rakyatnya sendiri. Khalifah juga akan memberikan bantuan pinjaman atau modal tanpa riba untuk siapa saja yang membutuhkan modal. Dengan begitu masyarakat bisa memilih menjadi wiraswasta atau berdagang.

Selanjutnya, khalifah akan menerapkan sistem pertanahan sesuai Islam. Salah satu aturannya adalah akan memberikan tanah bagi siapa saja yang mampu menghidupkan tanah mati tersebut. Kemudian, bagi siapa saja yang menelantarkan tanah selama tiga tahun, negara akan menariknya serta akan memberikan kepada orang lain. Tidak hanya itu, negara juga akan menyediakan perlengkapan pertanian secara murah dan mudah diperoleh dan akan mengembangkan pertanian secara ekstensifikasi dan intensifikasi. Jadi, para petani dapat bercocok tanam dengan tenang. Yang tidak kalah penting, khalifah akan menerapkan aturan Islam dalam masalah akad (ijarah), hingga mengangkat seseorang yang mampu menakar besarnya upah yang akan diperoleh para pekerja.

Semua kebijakan di atas hanya ada pada negara yang menerapkan sistem Islam. Maka sudah saatnya umat berjuang bersama demi tegaknya khilafah yang merupakan janji Allah dan kabar gembira dari Baginda Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam.

Wallahu 'alam.