Sekolah Kekurangan Siswa Sebab jalan Rusak, Hingga Abainya Pemerintah

Oleh : Rini Oktaviani (Aktivis Muslimah)

Ciamis - SD Negeri 3 Panaragan, Desa Panaragan, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, kekurangan siswa. Hal ini disebabkan susahnya akses jalan menuju sekolah.

Dikutip Antara, Sekolah tersebut kekurangan siswa akibat akses jalan menuju sekolah rusak. Saat ini siswa disekolah tersebut hanya 40 siswa saja, terhitung dari kelas satu hingga kelas enam.

Dan di antaranya murid kelas tiga sebanyak tiga orang, kelas empat terdiri dari dua orang dan peserta didik baru atau kelas satu berjumlah 10 orang dengan total tenaga pendidik delapan guru.

Tak hanya di SD Negeri 3 Panaragan saja, Kejadian serupa mungkin juga terjadi di beberapa sekolah di wilayah Indonesia lainnya. Seperti halnya yang terjadi di Kalimantan Utara, SDN 012 Sei Banjar, sebuah gedung sekolah yang terletak di tengah perkebunan kelapa sawit di Desa Binusan Dalam, Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi sekolah yang selalu sepi murid ketika musim penghujan tiba.

Pada Mei 2023 saja, jalanan menuju sekolah dengan jumlah murid 67 anak ini masih terabaikan dan belum pernah tersentuh pembangunan. Tanah liat hitam dan merah, menjadi kubangan lumpur ketika musim hujan tiba. Akibatnya, aktivitas belajar mengajar seringkali terhenti.

Kondisi memprihatinkan juga  harus dialami oleh guru dan puluhan siswa yang harus melewati jalan berlumpur untuk menuju SMP Negeri 4 Satu Atap (Satap) Wanasalam di Kampung Rengkascondong, Desa Parungpanjang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

Puluhan siswa dan guru tersebut setiap hari harus melintasi jalan berlumpur. Bahkan, jika musim penghujan datang, jalan terendam banjir dan tidak bisa dilintasi kendaraan.

Sungguh miris memang, ketika seharusnya akses jalan menuju sekolah diharapkan bisa ditempuh oleh para siswanya dengan aman dan nyaman, kini malah bermasalah. Padahal bagaimana mungkin anak-anak bangsa ini bisa mengenyam pendidikan yang layak dan luhur kalau akses jalan yang harus ditempuh menuju sekolahnya saja sulit dan  bermasalah. Bahkan Pemerintah, dalam hal ini tergolong abai dan lalai. Oleh sebab itu, tak heran jika sering ada ungkapan, "habis viral, terbitlah perbaikan jalan" memang benar adanya.

Realitas pemerintahan dalam sistem sekuler kapitalisme, penguasa dan aparat pemerintah tidak berkhidmat melayani rakyat, sehingga jalan rusak parahpun tidak mendapat perhatian penuh, karena mereka sibuk mencari cuan sendiri, termasuk dengan menjadi “pelayan” para konglomerat. Pelayanan buruk kapitalisme demokrasi yang membawa dampak besar pada rakyatnya. Pemerintah yang pro ologarki dan tuli terhadap suara-suara rakyatnya, tak peduli dengan kesengsaraan dan kesusahan yang menimpa rakyat.

Sangat berbeda dengan pemerintahan dengan sistem Islam yang memiliki aturan ekonomi yang memasukan jalan sebagai kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah ijin syariat kepada masyarakat sebagai kepemilikan bersama-sama, negara hanya mengelola dan melayani urusan masyarakat untuk menjamin kemaslahatannya. Termasuk menyediakan dan menjamin keberadaan jalan yang baik, aman serta tidak membahayakan dengan pengaturan yang paripurna. Perbaikan dan pembangunan hajat hidup rakyat tidak boleh dikalahkan oleh faktor lainnya apalagi yang tidak urgent seperti pembangunan IKN.

Kekuasaan dalam Islam terpusat sehingga seluruh jalan adalah tanggung jawab Khalifah, sedangkan teknis perbaikan jalan bisa didelegasikan pada pejabat diwilayah tersebut. Begitu perhatiannya sistem Islam terhadap urusan jalan, sehingga Khalifah Umar bin Khattab berkata ” seandainya seekor keledai terperosok dijalan dikota Baghdad, niscaya Umar akan dimintai pertanggung jawabannya dan ditanya “mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?” .

Semua itu dapat terwujud bila Islam menjadi ideologi umat dan peraturan Islam di tegakkan secara kaffah dalam bingkai sebuah negara, sehingga syariat Islam dapat diterapkan secara paripurna. Dengan demikian aturan Islam akan sinergi dengan tujuan syariat untuk kemaslahatan rakyat muslim maupun non muslim.

Wallaahu a’lam bish-shawwab