KARUT MARUT PILKADA, WAJAH ASLI DEMOKRASI

 KARUT MARUT PILKADA, WAJAH ASLI DEMOKRASI

Pilkada atau yang Pemilihan Ketua Daerah yang akan dilaksanakan secara serentak per 27 November 2004 di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Tahun ini menjadi tahun dimana habisnya periode para pemimpin dan pejabat Negara, tahun ini pula masyarakat Indonesia menentukan pilihannya kepada kandidat yang akan memimpin selama 5 tahun kedepan, entah itu kandidat baru atau mereka yang sudah menjabat sebelumnya, maka di selenggarakanlah PEMILU dan PILKADA, sebagaimana yang kita tau Pemilu sudah dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 sedangkan Pilkada atau Pemilihan ketua daerah akan di laksanakan beberapa bulan lagi. 

Pada saat sekarang lah para kandidat atau para caleg menggembor-gemborkan gagasan mereka guna mengambil hati rakyat agar meimlih mereka menjadi pemimpin. Tapi terlaksana kah gagasan yang mereka janjikan kepada rakyat?

Di kutip dari laman berita seorang pengamat politik dari Universitas negeri syarif hidayahtullah Jakarta, Adi Priyatno menegaskan bahwa:

“Demi mengejar keuntungan pribadi dan kelompoknya itu, praktik politik yang terjadi kerap brutal dan membabi buta. Persahabatan dikorbankan. Pertemanan diingkari. Berbohong dan ingkar janji perkara biasa. Bahkan ada yang rela menghabisi partainya sendiri. Semua demi keuntungan politik,” tutur Adi. 

Sebagai Dosen Ilmu Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi mempertanyakan soal letak idealisme berpolitik, menurut dia hal itu tempatnya hanyalah di ruang kelas dan keranjang sampah.

“Ironis memang. Politik sejauh ini tak gunakan teori sebagai panduan. Rata-rata anti teori,” tegas Adi.

Adi mengungkap, apa yang terjadi di Pilkada hari ini adalah fenomena demokrasi elit. Sebab, yang bisa menentukan seseorang bisa maju adalah murni kehendak elit partai. (www.liputan6.com 11/08/2024).

‘’Selain itu, elite politik yang berkuasa sering kali memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang saling terkait,” kata Felia kepada reporter Tirto, Jumat (9/8/2024).

Elite parpol cenderung memilih calon kepala daerah yang bisa melindungi atau memperkuat posisi mereka. Ini menyebabkan calon-calon independen atau mereka yang lebih populis namun tak terafiliasi kekuatan elite menjadi sulit untuk maju atau mendapatkan dukungan yang luas.

Kita juga tidak boleh melupakan bahwa politik itu memiliki konsekuensi pembiayaan yang sangat mahal. Menjadi masuk akal jika parpol bersikap pragmatis memilih kandidat yang memiliki jaringan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut. 

Bahkan, kata Felia, di beberapa daerah kekuasaan politik lokal sering kali terkonsentrasi pada segelintir keluarga atau kelompok elite tertentu yang memiliki jaringan politik dan ekonomi yang kuat. Hal tersebut menciptakan apa yang disebut sebagai oligarki lokal.(www.tirto.id 10/08/2024)

Dari fakta-fakta diatas kita bisa melihat bahwasanya para calon-calon  yang sedang memperebutkan kursi jabatan di parlemen tdak benar-benar mempertaruhkan kepentingan rakyatnya, akan tetapi hanya untuk meraih kekuasaan yang dimana jika mereka mendapatkan itu merekan akan dengan sangat mudah melalukan apapun dlam memuaskan keserakahan kaum-kaum elit. tidak heran jika hal-hal seperti ini terjadi mengingat bahwa system demokrasi yang di emban saat ini menjadikan tujuan utama hanyalah kekuasaan untuk melancarkan segala kepentingan-kepentingan mereka dan orang-orang yang berada di belakang mereka.

Para penguasa saat ini hanya lah mereka yang ingin kekuasaan dengan tujuan untuk menguatkan jaringan politik dan ekonomi yang mereka miliki dengan obral janji yang mereka tawarkan kepada rakyat, bualan-bualan sampah yang sama sekali tidak mereka jalankan, hanya janji tanpa bukti. Dan saya rasa sudah menjadi tradisi ketika musim pemilihan seperti ini janji-jani palsu dari calon-calon legislatif ini bertebaran di media massa dan media cetak,begitu banyak baliho dan iklan terpampang di jalan dengan gagasan perubahan yang menjanjikan kesejehteraan namun sayangnya sampai pada detik ini tak ada satupun gagasan dari mereka yang benar-benar terwujud secara nyata dan di rasakan oleh rakyat,justru kini makin banyak aturan yang tidak masuk akal yang lahir setiap harinya semisal: pemberian alat kontrasepsi bagi remaja, pemberian bansos bagi pelaku judi online dan masih, kebijakan BPIP untuk para anggota paskibraka yang mengenakan hijab untuk melepas hijabnya pada saat pengukuhan IKN pada 17 Agustus 2024 kemarin, dan yang terbaru saat ini perubahan undang-undang yang didasari kepentingan politik yang membuat rakyat merasa amat kecewa terhadap system saat ini yang dengan mudahnya mengalami perubahan.

Demokrasi adalah system yang lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan Negara, akibat muaknya masyarakat eropa terhadap para raja, bangsawan dan institusi gereja yang selalu mengatasnamakan Tuhan untuk melegitimasi kedzalimannya. Dan pergolakan ini berkahir ketika di temukannya jalan tengah ialah pemisahan antara agama dan dan kehidupan yang mengakibatkan terjadi pemisahan agama dan Negara (Sekularisme). Perlu di garis bawahi ialah demokrasi hasil karya pikiran manusia yang terlalu banyak celah untuk melakukan kesalahn sehingga tidak heran aturan yang mereka buat dengan mudahnya mereka revisi aturan tersebut sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka. System demokrasi juga tidak memiliki standart benar dan salah yang tidak jelas.

Dengan landasan yang digunakan dalam system demokrasi amat sangat tidak mungkin untuk menyatukannya dengar aturan syariat islam yang dimana landasan hukum benar dan salah amat sangat jelas dalam Al-Quran dan hadist sebagai wahyu dan pedoman yang Allah SWT. Kirimkan kepada seluruh ummat manusia.dan jika memaksakan islam akan bersanding dengan demokrasi akan menimbulkan kosekuensi yaitu islam akan terpental dan di hentikannya syiár islam serta di kaburkannya syariah islam agar bisa menyeseuaikan dengan wajah demokrasi, dan sudah dapat di prediksi bahwa institusi akan mengakomodir makna kedaulatan islam tak mungkin bisa dilahirkan melalui wacana demokrasi islam ataupun islamisasi demokrasi.

Kita sudah bisa melihat bahwasanya system demokrasi saat ini hanya penyelamat bagi mereka yang memiliki modal dan kekuasaan sedangkan rakyat biasa hanya jadi boneka para penguasa yang ingin mendapatkan kursi. Lantas masih bisakah kita berharap  pada penguasa yang di atur oleh system saat ini, di rasa akan sangat sulit mendapatkan hak yang sesungguhnya disaat dimana para penguasa hanya mementingkan ego mereka sendiri. Berbeda ketika penguasa adalah orang yang berintegritas dan memiliki sifat kepemimpinan yang benar menurut islam yaitu Siddiq (benar),Amanah(dapat di percaya).Tabligh(menyampaikan),Fathonah(cerdas), pemimpin seperti ini hanya kita temui jika aturan yang kita emban adalah syariat islam secara menyeluruh tanpa ada aturan atau ideology barat yang mencampuri.

Lantas adakah upaya yang bisa rakyat lakukan untuk merubah kerusakan yang sudah terjadi? Tentu saja bisa dengan kembali meneggakan aturan syariat islam secara kaffah sebagai satu-satunya landasan hukum sebuah Negara dengan menegakkan kembali daulah islamiyah, karena perubahan hanya akan terjadi jika kaum itu yang mau merubah kondisinya sendiri sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam( Qs Al Ar-Ra’d 11)

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Perubahan akan terjadi jika adanya kesadaran arkyat atas rusaknya demokrasi saat ini, serta untuk menuju sebuah kebangkitan yang hakiki hanya akan terjadi jika masyarakat sudah memiliki perasaan,pemikiran dan peraturan yang sama. Hal ini yang harus kita upayakan untuk kembali ke jalan yang benar, untuk meraih sebuah kebangkitan yang sesungguhnya, kembali menjadikan islam sebagai satu-satunya pedoman dalam hidup tak hanya dalam kehidupan pribadi tapi juga dalam mengurusi Negara dalam hal politik dan ekonomi serta seluruh aspek kehidupan manusia.

Wallahualam bissawab.