Retreat Para Menteri: Rakyat Butuh Perubahan Bukan Sekedar Disiplin

 

Oleh Haura (Pegiat Literasi)

Retreat Para Menteri

Para Menteri dan jajaran kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak jumat (25/10/2024) hingga minggu (27/10/2024) melakukan berbagai aktivitas dalam rangka retreat (pembekalan) di Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo menekankan kepada para menteri bahwa retreat tersebut merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. 

Meskipun Prabowo menegaskan The Military Way’ bukan bermaksud membuat Para Menterinya militeristik sekedar disiplin dan setia kepada negara dan bangsa namun muncul berbagai tanggapan dan menilai pembekalan Para Menteri di Akmil sarat nuansa militer. Seperti kata pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Al Araf, pembekalan tersebut merupakan bentuk pola militerisme dan militerisasi sipil oleh presiden terhadap menterinya. www.bbc.com.

Akademisi dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengatakan, terdapat kesalahpahaman dalam mempersepsikan bela negara yang memang menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. "Bela negara tidak harus mengedepankan aspek fisik seperti pelatihan militer. Bela negara dapat dilakukan dengan cara non-fisik, misalnya menjadi garda paling terdepan dalam membela dan memperjuangkan hak atau kepentingan rakyat banyak. Kata Herdiansyah Hamzah, Prabowo semestinya dapat lebih bersikap rasional dalam memberikan pembekalan dan pelatihan kepada kabinet nya. nasional.tempo.co.

Bukan Sekedar Disiplin 

Terpilih nya presiden baru beserta jajarannya menjadi harapan rakyat untuk sebuah perubahan. Sayangnya, harapan perubahan seolah pupus dari benak sebagian rakyat. Gemuknya kabinet Prabowo dengan jumlah menteri sebanyak 48 orang (7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis), kepala lembaga 5 orang dan wakil menteri sebanyak 56 didominasi dari kalangan partai politik dan para relawan selama pilpres.  

Melihat kenyataan ini, sulit membantah penilaian publik bahwa kabinet gemuk ini membawa spirit bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi, bukan murni integritas dan profesionalitas. Berbagai kekhawatiran pun muncul. Dikhawatirkan kabinet gemuk akan memboroskan anggaran negara, lamban, dan tidak responsif. Rawan terhadap praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahkan sulit untuk menciptakan chemistry dalam menyatukan visi dan misi.

Retreat pun menjadi pilihan Presiden Prabowo sebagai langkah awal dalam upaya menyatukan visi dan misi, membentuk bonding serta team building agar jajaran menteri yang membantu pelaksanaan pemerintahannya disiplin dan sinergi.

Pertanyaannya, cukupkah dengan bermodal disiplin dan sinergi perubahan itu terwujud. Yang dibutuhkan rakyat saat ini bukan sekedar pejabat yang disiplin dan bersinergi namun harus memiliki visi perubahan. Perubahan itu dapat terwujud dalam iklim politik yang sehat, bersih dari noda dan kotoran kekuasaan bukan terlahir dari rahim keserakahan kekuasaan. Rakyat bukan butuh retorika penguasa, yang dibutuhkan rakyat adalah keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang.

Keadilan dan kesejahteraan mustahil terwujud sepanjang aturan sekular kapitalisme dengan mengadopsi demokrasi masih diterapkan. Sebab watak kapitalisme demokrasi senantiasa berpihak pada oligarki sehingga menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat, cenderung membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Para oligarki tanpa henti mengeruk keuntungan demi kepentingan dirinya tanpa peduli untuk menyelesaikan problematika rakyat secara tuntas. Alhasil keadilan dan kesejahteraan hanya milik segenap kalangan yang menyokong pesta demokrasi dalam pemenangan pemilu. 

Islam Selektif Memilih Pejabat

Dalam Islam, kepala negara atau khalifah mempunyai tanggung jawab besar. Bukan hanya tanggung jawab di dunia namun hingga akhirat. Karenanya, dalam Islam khalifah harus memiliki visi ke depan/akhirat. Sebab Allah menciptakan manusia lengkap dengan seperangkat aturannya yang harus dijalankan agar selamat di dunia maupun akhirat. Bila visi yang dibangun akhirat tentulah aktifitas kepemimpinan nya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT. 

Untuk tercapainya visi tersebut, khalifah dibantu oleh menteri/wazir. Pengangkatan para Menteri/wazir bukan didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara koalisi partai namun khalifah mengangkat menteri berdasar pada landasan ideologi Islam. 

Khalifah memilih para menteri secara selektif. Harus memiliki kesamaan visi dengan apa yang dibangun oleh Islam yaitu diterapkannya aturan-aturan Islam. Khalifah memilih para menteri yang memiliki kepribadian Islam, amanah. jujur, dan bertanggung jawab agar tidak mengkhianati tugas yang diamankan kepadanya, tidak melakukan manipulasi serta kebohongan dalam memberi nasihat, masukan, dan pertimbangan kala dibutuhkan, tidak rakus sehingga kebal terhadap suap, korupsi dan nepotisme.

 Khalifah juga memilih para menteri yang memiliki kapabilitas, sehingga mampu melaksanakan intruksi khalifah dan menyampaikan apa yang harus disampaikan kepadanya, mampu melihat, mempelajari, dan mengamati secara cermat, jeli, tepat, akurat, dan tidak bingung terhadap berbagai urusan rakyat dan penyelesaiannya.

Berpegang pada kriteria tersebut, khalifah menjatuhkan pilihannya kepada siapa pun yang memenuhi syarat tanpa memandang pertimbangan-pertimbangan politik balas budi sebagaimana dalam sistem demokrasi. Khalifah tidak akan mengangkat para menteri yang menjadi petugas partai atau titipan kalangan, golongan atau orang tertentu.

Diterapkannya hukum syara yang mengikat semua kalangan baik rakyat maupun menteri/pejabat tersuasanakan dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan dengan sendirinya akan memancarkan perilaku disiplin dan setia terhadap tugas dan kewajibannya. Setiap pejabat berkhidmat untuk rakyat semata karena Allah. Oleh karenanya, setiap kebijakan yang ada adalah implementasi dari ayat-ayat Allah selaku pedoman kehidupan untuk terwujudnya kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Allaahu a'lam bish Shawwab.