BPJS Dihapuskan, Rakyat Jadi Korban

Oleh. Febri Ghiyah Baitul Ilmi

Kesehatan adalah harta yang paling berharga. Sebab, seluruh aktivitas manusia dapat dikerjakan ketika dalam kondisi sehat. Namun sungguh menyedihkan, BPJS dihapuskan dan kini rakyat dipaksa untuk menjamin kesehatannya sendiri.  

  

Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Malang, Jawa Timur, memutuskan untuk memberhentikan pemberian bantuan kesehatan kepada 679.721 peserta PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah) mulai bulan Agustus. Akibatnya, peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang sakit tidak bisa menjalani pengobatan menggunakan kartu BPJS. Seperti Suprapto yang tidak dapat menjalani pengobatan paru-parunya akibat pemberhentian BPJS tersebut. (bbc.com, 11-8-2023) 

   

Alasan Pemkab malang memberhentikan BPID adalah untuk pembaharuan data. Sebab, terdapat masyarakat yang mampu secara ekonomi, tetapi masih mendapat BPID. Akibatnya, terjadilah pembengkakan tagihan BPJS Kesehatan. Di mana, dalam 1 bulan Pemkab Malang harus membiayai BPID Rp25 miliar. Padahal, idealnya dalam 1 bulan yang harus dibiayai Pemkab Malang untuk BPID hanya Rp5 miliar.  

  

Penyebab Pelayanan Kesehatan Mahal  

  

Pertama, pelayanan publik menjadi tanggung jawab individu masyarakat. Sebab, di sistem saat ini kesehatan menjadi komoditas semata, maka antara pemerintah dengan rakyat seperti penjual dan pembeli. Hal ini, dapat dilihat dari fasilitas kesehatan kebanyakan milik swasta. Di mana, pada tahun 2022 rumah sakit milik swasta yang ada di Indonesia mencapai 1496 unit. Olehnya, harga pelayanan kesehatan dikendalikan pemilik modal, maka sangat wajar jika masyarakat harus membayar saat membutuhkan pelayanan kesehatan.  

  

Kemudian, rumah sakit yang berasal dari pemerintah daerah berjumlah 790 unit. Selain itu, terdapat rumah sakit yang berasal dari pemerintah pusat berjumlah 236 unit. Lantas, mengapa masih membayar jika ada rumah sakit milik pemerintah? Sebab, pemerintah tidak memiliki alokasi dana yang banyak untuk kesehatan masyarakat. Sehingga, pemerintah memaksa masyarakat untuk membayar pelayanan kesehatan secara mandiri.  

  

Kedua, biaya pendidikan kesehatan mahal. Maka, mulai dari UKT (Uang Kuliah Tunggal) sampai biaya praktikumnya memerlukan biaya besar. Contohnya, bagi mahasiswa yang hendak mengenyam pendidikan kedokteran S1 pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 138/UN40/KU.00.00/2023 sebesar Rp203 juta. Sehingga, setelah lulus pendidikan kesehatan, para petugas kesehatan akan berusaha untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa pendidikan. Seperti inilah, hidup di sistem kapitalisme, yang dicari oleh petugas pelayanan kesehatan adalah keuntungan sebanyak-banyaknya.  

  

Ketiga, perizinan produk makanan dan minuman. Di mana, pemerintah sangat mudah mengizinkan produk makanan dan minuman untuk diedarkan ke konsumen tanpa memperhatikan kualitasnya. Contohnya, makanan yang berbahaya adalah sosis. Sebab, saat daging diolah akan ditambahkan bahan seperti pengawet, pewarna, MSG, dan kadar garamnya tinggi. Sehingga, jika sosis dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan penyakit kardiovaskular seperti stroke, jantung, hipertensi, dll.  

  

Selain itu, contoh minuman yang berbahaya adalah soda. Sebab, minuman soda memiliki kadar gula tinggi yaitu fruktosa. Sehingga, jika minuman soda dikonsumsi secara berlebihan akan menyebabkan penyakit diabetes tipe 2. Seperti inilah, hidup di sistem kapitalisme yang mengutamakan keuntungan dari pada kesehatan masyarakat.  

  

Kemudian, pemerintah kurang memberikan edukasi terkait makanan dan minuman yang sehat kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang rendah terkait makan dan minum yang sehat. Akibatnya, masyarakat yang mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat dalam jangka waktu yang panjang akan menderita penyakit seperti stroke, kolesterol, diabetes melitus, hipertensi, jantung, dll.  

  

Korban Kapitalisme  

  

Tak bisa dimungkiri, rakyat selalu menjadi korban atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem kapitalisme. Sebab, di dalam kapitalisme kebijakan pemerintah lebih berpihak pada para pemilik modal yang hanya mengutamakan keuntungan. Sehingga, kesehatan dijadikan ladang para pemilik modal dan pemerintah untuk memperoleh keuntungan dari rakyat.  

  

Seperti itulah, hidup di sistem kapitalisme yang telah mengakar sejak lama. Olehnya, yang diutamakan adalah mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Bahkan, meskipun menzalimi rakyat tetapi keuntungan tetap menjadi tujuan utama.  

  

Kesehatan Di Dalam Islam  

  

Tentunya, sistem kesehatan di dalam Islam berbeda dengan sistem kesehatan yang ada di dalam sistem kapitalisme. Sebab, di dalam sistem kesehatan Islam mengutamakan kualitas pelayanan kesehatan terbaik dan gratis yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sebab, di dalam Islam memahami kenikmatan sehat merupakan kenikmatan yang luar biasa setelah kenikmatan iman. Maka, ketika tubuh sehat masyarakat akan melakukan perintah Allah Swt. seperti salat, puasa, berdakwah, bekerja, dll. dengan sebaik-baiknya.  

  

Olehnya, kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan publik yang sangat penting. Maka, negara melakukan berbagai cara agar rakyat mendapat pelayanan kesehatan berkualitas terbaik dan gratis:  

  

Pertama, pelayanan publik menjadi tanggung jawab negara. Maka, pelayanan kesehatan secara gratis adalah hak seluruh masyarakat. Sebab, tujuan negara adalah memberikan pelayanan kesehatan terbaik untuk rakyatnya.  

  

Kemudian, di dalam sistem kesehatan Islam memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna. Di mana, pelayanan diberikan kepada seluruh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan. Selain itu, administrasi pelayanannya tidak berbelit, cepat, dan mudah. Kemudian, pelayanannya tidak membedakan antara yang kaya, miskin, tua, muda, muslim, dan non-muslim.  

  

Contohnya, rumah sakit di Kairo yang didirikan oleh Khalifah al-Mansyur pada tahun 1248 M. Rumah sakit tersebut, memiliki kapasitas 8000 tempat tidur, menyediakan masjid, dan tempat ibadah untuk agama Kristen. Selain itu, pelayanan yang diberikan tidak membedakan antara warna kulit, ras, muslim, dan non-muslim. Kemudian, setelah pasien sembuh akan diberikan uang saku sebagai ganti selama sakit.  

  

Kemudian, di sistem kesehatan Islam pelayanan kesehatan untuk masyarakat digratiskan. Sebab, pendanaan fasilitas pelayanan kesehatan berasal dari baitulmal. Kemudian, baitulmal mendapat harta dari hasil pengelolaan harta milik umum yaitu SDA (Sumber Daya Alam). Karena, SDA di dalam Islam akan dikelola secara mandiri oleh negara tanpa disetir oleh para kapital.  

  

Kedua, sistem pendidikan kesehatan gratis. Maka, seluruh pembiayaan pendidikan digratiskan seperti UKT dan biaya praktik. Sehingga, petugas pelayanan kesehatan yang telah lulus kuliah, tak perlu mengembalikan biaya selama kuliah.  

  

Kemudian, di dalam sistem pendidikan Islam diberikan edukasi terkait keimanan dan ketakwaan, sebagai landasan petugas kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Maka, petugas kesehatan memiliki kepribadian Islam. Olehnya, petugas kesehatan melakukan tugasnya dengan baik dan benar untuk mendapat ridha Allah Swt. bukan keuntungan materi.   

  

Ketiga, pemerintah bertanggung jawab terhadap perizinan makanan dan minuman. Maka dari itu, pemerintah akan membuat sebuah lembaga khusus untuk menilai makanan dan minuman yang halal dan thoyyib. Sehingga, jika makanan atau minuman aman bagi kesehatan masyarakat maka pemerintah memberikan perizinan untuk dijual ke masyarakat.  

  

Selain itu, pemerintah akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang makanan dan minuman yang halal dan thoyyib. Hal ini, dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sebagai tindakan preventif (pencegahan). Maka, setelah masyarakat paham terkait makan dan minuman yang halal dan thoyyib, masyarakat akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya.  

  

Di dalam Islam, kesehatan masyarakat benar-benar dijamin oleh pemerintah. Sebab, pemerintah bertugas mengurusi rakyatnya dengan memenuhi kebutuhan primer masyarakat termasuk kesehatan. Sebagaimana, sabda Rasulullah saw. "Kepala negara (imam/khalifah) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas yang dia urus." (HR. Bukhari)  

  

Seperti inilah, sistem kesehatan yang ada di dalam sistem Islam. Di mana, pemerintah tidak akan menzalimi rakyatnya. Sehingga, rakyat menjadi sehat dan terlayani kesehatannya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.[]