"Sulitnya Perekonomian Rakyat Membuat Banyak Anak Putus Sekolah"



Oleh : Yuli Atmonegoro 


       Kondisi ekonomi rakyat hari ini semakin memprihatinkan. Di berbagai daerah, terutama pelosok-pelosok negeri, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah. Bukan karena mereka tidak mau belajar, tetapi karena orang tua mereka tidak mampu membiayai pendidikan. Seragam, buku, uang transport, iuran sekolah, hingga biaya tambahan lain menjadi beban yang tak sanggup ditanggung keluarga miskin.


Di sisi lain, negara yang seharusnya menjamin pendidikan justru melepaskan tanggung jawab itu kepada rakyat. Pendidikan dijadikan komoditas bisnis, bukan kebutuhan dasar yang wajib disediakan negara. Maka tak heran, hanya mereka yang mampu membayar sajalah yang bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang tinggi.


Sistem kapitalisme-sekuler yang kita anut hari ini telah melahirkan ketimpangan yang menyakitkan. Negara lebih fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, proyek-proyek besar, dan kepentingan para pemilik modal. Sementara itu, jutaan anak bangsa kehilangan masa depan karena akses pendidikan yang mahal dan tak merata.


 A. Pendidikan Tanggung Jawab Negara dalam Islam


Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak setiap rakyat dan kewajiban negara untuk menyediakannya secara gratis dan berkualitas. Bukan sekadar teori, sistem ini telah nyata diterapkan selama berabad-abad ketika Khilafah Islamiyah masih tegak memimpin dunia.

Negara dalam Islam tidak membebankan biaya pendidikan kepada rakyat. Negara menjamin seluruh kebutuhan pendidikan, termasuk bangunan, guru, perlengkapan, hingga beasiswa bagi mereka yang membutuhkan. Negara menjadikannya sebagai bagian dari pengurusan urusan umat yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.

Rasulullah ﷺ bersabda:

 "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya."

(HR. Al-Bukhari dan Muslim)


B. Zaman Keemasan Islam: Ilmu Meluas, Biaya Bukan Kendala


Sejarah mencatat bagaimana sistem Islam telah mencetak generasi emas. Para ilmuwan besar, pemikir, dan ahli berbagai bidang muncul silih berganti. Mereka belajar dan mengembangkan ilmunya tanpa terhalang biaya, karena negara memfasilitasi penuh.Di masa Kekhilafahan Abbasiyah, berdirilah Baitul Hikmah di Baghdad, sebuah lembaga ilmiah yang menampung ribuan manuskrip dan menjadi pusat studi para ilmuwan dari berbagai penjuru. Mereka mendapatkan dukungan penuh dari negara—tempat tinggal, alat tulis, bahkan tunjangan hidup.

Nama-nama seperti Ibnu Sina (kedokteran), Al-Khawarizmi (matematika), Al-Farabi (filsafat), Ibnu Haitsam (optik), dan Imam Syafi’i (fikih) adalah bukti nyata bahwa ketika Islam menjadi sistem yang memimpin dunia, pendidikan berkembang tanpa hambatan ekonomi.Tidak ada istilah putus sekolah karena miskin. Negara bertanggung jawab, masyarakat berkembang, dan ilmu meluas ke seluruh penjuru dunia. Peradaban Islam pun menjadi mercusuar ilmu pengetahuan selama berabad-abad.


C.  Hanya dengan Islam, Generasi Muda Akan Bangkit Kembali


Kondisi hari ini sangat jauh berbeda. Sistem sekuler kapitalis telah gagal menjamin pendidikan untuk semua. Selama negara tidak menjadikan Islam sebagai asas dalam mengatur urusan rakyat, maka penderitaan ini akan terus terjadi.

Solusinya bukan menambal sistem yang rusak, tapi menggantinya secara total. Kembalikan peran negara sebagai pengurus umat, bukan pelayan korporasi. Tegakkan kembali sistem Islam dalam bingkai Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah, agar pendidikan menjadi hak semua, bukan hanya milik segelintir.Dengan Islam, anak-anak akan kembali menuntut ilmu tanpa takut tak mampu bayar. Para pemuda akan tumbuh dengan ilmu dan keimanan. Dan peradaban mulia akan kembali hadir, sebagaimana dahulu Islam pernah memimpin dunia selama lebih dari 13 abad.


Hanya Islam yang mampu membangun generasi unggul, tanpa memiskinkan orang tua. Saatnya perjuangkan sistem yang diridhai Alla Saatnya kembalikan Islam sebagai aturan kehidupan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Generasi Sadis, Buah Penerapan Sekularisme

Generasi Sadis Produk Sekularisme

Palak Berkedok Pajak