Tempe mengecil : Perajin Tempe Terhimpit, Rakyat Kian Menjerit !

Oleh : Reskidayanti

Tempe mengecil : Perajin Tempe Terhimpit, Rakyat Kian Menjerit !

Melemahnya rupiah semakin menekan perekonomian masyarakat. Terutama mereka yang punya usaha kecil. Salah satunya perajin tempe. Selama satu bulan terakhir perajin tempe di berbagai wilayah mengeluhkan lonjakan harga kedelai yang di impor dari luar.

Imbas kenaikan ini, para pedagang merasa sangat dilema antara menetapkan harga jual dengan keuntungan yang semakin menipis. Mereka pun dengan berat hati mengambil jalan dengan memperkecil ukuran tempe dan mengurangi produksi. Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat tetap stabil. Walaupun tetap ada yang komplain dengan ukuran tempe yang semakin kecil dari biasanya.

Tidak bisa dipungkiri juga bahwa tempe merupakan salah satu sumber protein yang harganya cukup terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah, sehingga kenaikan harga tempe akan semakin menekan kebutuhan masyarakat di tengah kebutuhan pangan yang semakin sulit hari ini.

Tak hanya itu naiknya harga plastik sekitar 50% turut menambah beban modal yang harus dikeluarkan perajin tempe, maka tak heran posisi mereka kian terhimpit.  Semua dampak ini pun tak bisa dilepas dari selisih rupiah dan dollar yang semakin besar, sehingga nilai rupiah semakin lemah di pasar global.

Ditambah lagi dengan kondisi pangan negara yang sangat bergantung kepada  impor, bahkan mencapai triliunan rupiah khusus untuk impor bahan tempe saja. Maka bertambahlah beban masyarakat kecil yang terkena imbas harga impor yang kian melonjak, untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka harus bertahan dengan kondisi semakin terhimpit dan sulit.

Terhimpit dalam Ekonomi Kapitalisme

Merosotnya nilai rupiah sesunggunhya tak bisa dilepas dari pengakuan sistem ekonomi apa yang sedang diterapkan hari ini. Pada kenyataanya dunia hari ini mengadopsi sistem ekonomi berbasis kapitalisme.

Meskipun secara global penerapannya dominan di berbagai negara, namun terbukti sepanjang jalur sejarahnya bukanlah sistem ideal bagi manusia. Sistem ini telah menyebabkan berbagai krisis yang terus terulang, seperti masalah ekonomi saat ini setidaknya dipicu oleh perdagangan eksternal, guncangan harga, serta kestabilan politik global. Kerentanan terlihat dari penopang ekonomi kapitalisme sendiri salah satunya uang.

Uang bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga dipandang sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Sehingga tinggi rendahnya nilai mata uang sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar uang. Tak hanya itu, kenaikan harga uang pun tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mata uang tertentu, seperti dalam sistem kapitalisme hari ini, dimana mayoritas mata uang bersandar pada nilai dollar. Maka tak heran jika rupiah akan terus tertekan nilainya di pasar global.

Begitupun dalam hal pangan, di sistem kapitalisme hari ini pangan diperlakukan sebatas  komoditas bisnis  yang tunduk pada mekanisme pasar dan keuntungan semata. Akhirnya munculah paradoks besar yang tercermin dari jumlah produksi yang terus meningkat,  namun kelaparan global justru semakin melebar. Pangan tak dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang wajib dijamin negara, sehingga kebutuhan pangan masyarakat akan terabaikan seperti halnya dampak kenaikan keledai yang berimbas pada salah satu sumber nutrisi masyarakat yaitu tempe.

Indonesia sebagai negara berkembang atau negara yang menuju maju dipaksa untuk terus membuka pasar bebas sebagai dampak dari liberalisasi perdagangan global. Sehingga tidak mau pasokan dalam negeri bergantung pada impor dan rentan terkena krisis global. Tentu dampaknya seperti yang dirasakan para perajin tempe hari ini. Gelisah dan dilema dengan kenaikan bahan pangan tempe, di lain sisi harus tetap menjaga harga tempe tetap stabil di tengah goncangan harga barang yang kian tak karuan.

Kondisi ini sungguh miris, ini bukan hanya sekedar persoalan tempe mengecil tapi lebih jauh dan dalam ternyata akarnya memang telah rusak sejak awal. Maka tak heran berbagai krisis bermunculan, rakyat kecil jadi korban. Sistem yang selalu  melahirkan ketergantungan pada sentimen pasar global, sehingga ini menunjukkan arah kebijakan pangan nasional akan sangat rapuh dan bergantung pada gejolak dunia. Apakah layak sistem ini terus dipertahankan, sedangkan rakyat sudah menjerit karena himpitan ekonomi yang tak berpihak pada pemenuhan pangan sebagai prioritas ?

Butuh solusi Islam

Secara sistemik, penyelesainya pun tak sekedar memperbaharui produk yang dihasilkan dari pabrik yang telah rusak. Tapi perlu perbaikan secara total, dari pandangan ekonomi kapitalisme tersebut tidak lepas dari praktik ribawi yang menyebabkan ketidakstabilan nilai uang sebuah negara. Maka perlu alternatif solusi diluar daripada sistem kapitalisme. Seperti sistem Islam, adapun dalam memandang uang, Islam hanya menempatkan fungsinya sebatas alat tukar. Untuk itu, diberlakukan mata uang dinar dan dirham. Sebagai salah satu perintah atau syariat Islam. Sebagaimana dalam hukum diat dan batasan potong tangan yang mengaitkan mata uang emas dan perak, juga dalam kewajiban zakat uang yang berstandar nisabnya dengan emas dan perak.

Dilihat dari perbandingan mata uang emas dengan kertas. Ada sejumlah keunggulan yang terdapat dalam fakta emas, bahwa emas memiliki nilai fisik yang tinggi dan sesuai pada kenyataan barangnya. Emas merupakan benda yang berharga, jika ia dijadikan mata uang, maka uang yang berada di tangan kita punya nilai yang sebanding dengan harga emas. Bukan sekedar selembar kertas yang nilainya ditetapkan oleh pemerintah.

Emas pun jumlahnya terbatas, sehingga tak bisa sesuka hati untuk dicetak. Alhasil perputarannya harus benar-benar diarahkan pada perdagangan barang dan jasa yang keberadaanya nyata, bukan pada permainan uang atau spekulasi. Sehingga kondisi ini akan mempersulit penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Perekonomian pun niscaya berjalan dengan lebih adil.

Islam juga memandang pangan bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai kebutuhan pokok rakyat yang harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu tidak boleh menyerahkan urusan pangan kepada mekanisme pasar, atau menggantungkan bahan pangan pada impor yang rentan terkena gejolak global.

Negara Islam akan membangun kemandirian pangan dengan pengelolaan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai wujud periayaan umat. Inilah bentuk tanggung jawab negara Islam, jadi tidak menempatkan negara sebagai regulator, tapi pengurus langsung dalam memastikan ketersedian pangan agar mudah dijangkau oleh masyarakat dengan harga lebih murah.

Bukan sekedar teori semata, secara historis tercatat bahwa para penguasa dalam Islam sangat serius mengurus pertanian dan pangan rakyat. Pada awal pemerintahan Islam di kota madinah, Rasulullah shallahllahu alaihi wasallam menetapkan sebuah prosedur pembagian irigasi untuk kebun-kebun kurma milik kaum ansar dan muhajirin secara bergantian.

Sangat wajar hal ini terjadi, sebab pangan dikelola dengan visi pelayanan yang merupakan perintah dari Allah SWT., kebijakan berpihak pada rakyat dengan dasar keadilan Islam, maka stabilitas bukanlah sebuah mimpi belaka, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan dengan syarat Islam harus diterapkan secara kaffah.

Wallahualam.