Cek kesehatan gratis? Benarkah untuk Setiap Rakyat?

 

Penulis: Siti Hamida

Aktivis dakwah (Serdang Bedagai) 

Kementerian kesehatan (Kemenkes) menyatakan program cek kesehatan gratis akan mulai dimunculkan pada pekan kedua Februari 2025 pelayanan kesehatan gratis (PKG) ini diberikan pada hari ulang tahun setiap individu rakyat dan berlaku maksimal 30 hari setelah hari ulang tahun adapun kelompok masyarakat yang dapat mengikuti cek kesehatan gratis saat ulang tahun adalah bayi baru lahir (usia 2 hari) kemudian balita dan anak prasekolah (umur 1 sampai 6 tahun) dewasa (18-59 tahun) dan lansia mulai (60 tahun). 

Sebanyak 10.000 Puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut, Widyawati menjelaskan anggaran program tersebut sebanyak 4,7 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan negara (APBN) dan anggaran belanja daerah (APBD) terbesar dari pemerintah pusat. Juru bicara kantor komunikasi kepresidenan Dedek Priyadi PKG akan digelar secara bertahap dengan target 60 juta penerima pada 2025 selama 5 tahun ke depan diharapkan 200 juta warga negara dapat terlayani program tersebut.

Sangat tampak bahwa kebijakan ini seolah pro rakyat padahal kebijakan ini ada di tengah berbagai kebijakan zalim yang membuat rakyat sengsara seperti kenaikan harga listrik, gas, BBM dan layanan publik lainnya yang menjadi hak rakyat. Kebijakan ini makin terasa sebagai kebijakan populis ketika melihat realitas pelayanan negara kita saat ini terutama pelayanan kesehatan saat ini yang diantaranya adalah kurangnya faskes (Fasilitas Kesehatan) terlebih di daerah juga kurangnya SDM dan sarana prasarana belum lagi terkait infrastruktur untuk mencapai fasilitas kesehatan. 

Memang benar, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap namun melihat tingginya angka korupsi dan keberpihakan pembangunan untuk kalangan tertentu maka rawan menghambat terwujudnya program ini, terlebih sistem hari ini menggunakan sistem kapitalisme yang jelas menjadikan peran negara hanya sebagai fasilitator dan regulator. Negara dalam sistem kapitalisme abai terhadap peran utamanya sebagai Raa'in atau pengurus umat kapitalisme juga meniscayakan sumber pemasukan negara dari utang dan pajak sehingga ada banyak risiko gagalnya program untuk rakyat ini kalaupun berjalan rakyat akan sangat mungkin mendapat beban tambahan misalnya kenaikan pajak, iuran BPJS dan sebagainya, inilah dampak pengelolaan kesehatan di bawah sistem kapitalisme.

kapitalisme menyesuaikan kesehatan dikelola di atas prinsip komersial pihak swasta pihak swasta boleh ikut andil dalam mengelola kesehatan sebagaimana BPJS hari ini hadirnya BPJS kesehatan hari ini dengan prinsip asuransi menjadi fakta pengelolaan kesehatan rakyat di tangan swasta di negeri ini. Wajar saja persoalan tidak teraksesnya kesehatan oleh seluruh rakyat dengan fasilitas dan layanan berkualitas tidak terwujud sebab prinsip pengelolaan kesehatan oleh pihak swasta adalah bisnis semata. Kesehatan tetap menjadi barang mahal. Kebijakan baru terkait cek kesehatan gratis ini menjadi fakta bahwa negara sadar bahwa masih sulitnya kesehatan di akses secara gratis di negeri ini.

Berbeda dengan pengelolaan kesehatan di bawah sistem Islam khilafah Islamiah kesehatan adalah layanan publik dan hak seluruh warga negara Islam menetapkan negara harus menyediakan fasilitas kesehatan secara gratis dan berkualitas untuk semua warga negara baik kaya maupun miskin, muslim maupun non muslim. Hal ini adalah bentuk wujud peran negara sebagai Raa'in (pengurus) dan junnah atau (pelindung) artinya negara wajib melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh pelayanan yang diberikan negara terhadap rakyatnya.

Khilafah tidak akan mengeksploitasi atau menempatkan rakyat sebagai "pasar" untuk barang dan jasa sebagaimana kesehatan dalam sistem kapitalisme. Khilafah menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberi layanan maksimal kesehatan.

Khilafah juga membentuk badan-badan riset yang mengidentifikasi berbagai macam penyakit beserta penangkalnya pada masa keemasan Islam Bani Ibnu thulul di Mesir memiliki masjid dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan lemari-lemari tempat menyimpan minuman dan obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan atau dokter untuk memberikan pengobatan gratis. 

Pada zaman khalifah Bani Umayyah juga banyak membangun rumah sakit disediakan untuk orang-orang yang terkena lepra dan tunanetra. kemudian khalifah Bani Abbasiyah juga mendirikan rumah sakit di Baghdad, Khairo, dan damaskus dan memopulerkan rumah sakit keliling. Negara juga sangat memperhatikan upaya promotif preventif sehingga upaya optimal ini akan mampu menurunkan angka penyakit khilafah melalui departemen terkait kesehatan. Untuk mensosialisasikan hidup sehat dan menciptakan lingkungan bersih dan khilafah juga membudidayakan gaya hidup sehat dengan membuat aturan-aturan menjamin kehalalan dan higienitas makanan dan minuman serta bersihnya lingkungan dari polusi. Khilafah akan mampu mewujudkan layanan kesehatan berkualitas dan gratis karena memiliki banyak sumber pemasukan kas negara melalui sumber daya alam seperti tambang, sumber daya alam laut, hutan dan lain sebagainya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terutama menjamin kesehatan rakyatnya.

wallahu a'lam bishawab