Program MBG Tersendat: Bukti Negara Gagal Menjamin Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Yuli Atmonegoro 

(Penggiat Literasi Serdang Bedagai)

Penutupan sementara hampir 500 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumatera menjadi bukti nyata bahwa kebijakan yang digembar-gemborkan sebagai solusi bagi rakyat sering kali hanya berhenti pada slogan. Sebanyak 492 dapur terpaksa dihentikan operasinya karena belum memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS). Di Sumatera Utara saja ada 252 dapur, sementara di Aceh terdapat 76 dapur yang tidak dapat beroperasi.

Kejadian ini memperlihatkan satu fakta penting, bahwa program besar negara sering diluncurkan tanpa kesiapan sistem yang matang.

Program Besar Tanpa Fondasi Kuat

Program MBG digadang-gadang sebagai upaya negara mengatasi masalah gizi masyarakat. Namun ketika ratusan dapur harus dihentikan karena persoalan administrasi dan standar sanitasi, pertanyaannya menjadi sangat mendasar, Mengapa program sudah berjalan sementara kesiapan infrastrukturnya belum terpenuhi?

Hal ini menunjukkan adanya pola kebijakan yang sering terjadi dalam sistem hari ini, bahwa program diluncurkan untuk membangun citra kepedulian negara, tetapi perencanaan dan pengawasan lemah. Akibatnya, yang menjadi korban adalah rakyat sendiri. Anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi justru harus menunggu karena sistemnya tidak siap.

Negara Sekadar Mengelola, Bukan Menjamin

Dalam sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan saat ini, negara sering kali berperan hanya sebagai pengelola program, bukan sebagai penjamin langsung kesejahteraan rakyat. Negara membuat program bantuan, proyek, dan berbagai skema sosial. Namun banyak program tersebut bergantung pada proyek anggaran tahunan, birokrasi panjang, standar administrasi yang berbelit, bahkan terkadang pihak ketiga. Akibatnya, solusi yang seharusnya cepat justru menjadi lambat dan tidak stabil. Rakyat akhirnya hanya menerima bantuan yang sifatnya sementara dan terbatas, bukan jaminan kesejahteraan yang permanen.

Islam Memandang Pemenuhan Kebutuhan Rakyat Sebagai Kewajiban Negara

Berbeda dengan sistem kapitalisme, dalam sistem Islam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat adalah kewajiban langsung negara.

Negara tidak sekadar membuat program bantuan, tetapi memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara sistematis. Dalam sejarah peradaban Islam, negara memiliki Baitul Mal yang berfungsi mengelola seluruh pemasukan negara untuk kepentingan rakyat, termasuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, bantuan bagi fakir miskin, jaminan kebutuhan pangan masyarakat.

Penguasa dalam Islam dipandang sebagai ra'in (pengurus rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kesejahteraan rakyatnya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat bukan proyek sementara, melainkan tanggung jawab permanen negara.

Pelajaran dari Kasus MBG

Kasus penghentian ratusan dapur MBG di Sumatera seharusnya menjadi refleksi penting. Masalah rakyat tidak bisa diselesaikan hanya dengan program populis yang terburu-buru. Selama sistem yang digunakan masih melahirkan kebijakan yang tidak terencana dengan baik, maka persoalan seperti ini akan terus berulang.

Yang dibutuhkan bukan sekadar program baru, tetapi perubahan cara pandang negara dalam mengurus rakyat. Kesejahteraan rakyat tidak boleh bergantung pada proyek bantuan yang mudah berhenti. Ia harus menjadi kewajiban negara yang dijalankan dengan sistem yang kokoh dan konsisten.