Tempe Membuat Dilema, Rakyat Makin Terjepit: Buah Ketergantungan yang Dipelihara Sistem

Oleh: Yuli Atmonegoro 

(Aktivis Dakwah Serdang Bedagai)

Tempe adalah makanan rakyat. Hampir setiap rumah tangga mengenalnya. Namun hari ini, rakyat kembali dipaksa menghadapi kenyataan pahit: harga kedelai impor naik, ukuran tempe mengecil, dan para perajin semakin terhimpit.

Masalah ini bukan sekadar soal naiknya harga kedelai. Ini adalah bukti nyata rapuhnya sistem ekonomi yang membuat negeri yang kaya sumber daya justru bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya. Pelemahan nilai rupiah langsung berdampak pada harga kedelai impor. Ketika nilai tukar jatuh, biaya produksi tahu dan tempe melonjak. Akibatnya, para perajin harus memilih antara menaikkan harga, memperkecil ukuran produk, atau mengurangi produksi. Semua pilihan itu sama-sama merugikan rakyat.

Yang lebih ironis, Indonesia memiliki jutaan hektare lahan pertanian, iklim yang mendukung, dan tenaga kerja yang melimpah. Namun kebutuhan kedelai justru dipenuhi dari luar negeri. Ketika negara pemasok menaikkan harga atau terjadi gejolak ekonomi global, rakyat Indonesia ikut menanggung akibatnya. Ketergantungan impor bukanlah tanda kemajuan. Ketergantungan adalah tanda hilangnya kemandirian. Sebuah negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan selalu berada dalam posisi lemah dan mudah dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi asing.

Kenaikan harga plastik kemasan yang ikut membebani usaha tahu-tempe semakin memperlihatkan bahwa rakyat kecil harus menanggung berbagai biaya yang terus meningkat. Sementara itu, keuntungan besar justru lebih banyak dinikmati para pemilik modal besar yang menguasai rantai produksi dan perdagangan.

Akar masalahnya bukan semata-mata kurangnya produksi kedelai. Akar masalahnya adalah paradigma ekonomi yang menyerahkan banyak urusan strategis kepada mekanisme pasar dan kepentingan bisnis. Akibatnya, kebutuhan pokok rakyat sering kali diperlakukan sebagai komoditas dagang, bukan sebagai kebutuhan yang wajib dijamin pemenuhannya. 

Dalam sistem ekonomi Islam, negara memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi. Negara tidak boleh membiarkan sektor pangan bergantung pada pihak asing jika kemampuan produksi dalam negeri dapat dibangun. Lahan-lahan yang terbengkalai harus dihidupkan, petani harus didukung dengan sarana produksi yang memadai, dan seluruh kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Selain itu, penggunaan mata uang yang memiliki nilai intrinsik dan tidak mudah dipermainkan oleh spekulasi akan menjaga kestabilan ekonomi. Dengan demikian, gejolak kurs tidak dengan mudah menghancurkan daya beli rakyat maupun usaha kecil.

Krisis kedelai hari ini seharusnya menjadi alarm keras. Selama ketergantungan impor terus dipertahankan, selama kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kepentingan pasar daripada kebutuhan rakyat, maka masalah serupa akan terus berulang.

Tempe yang semakin kecil sesungguhnya sedang menyampaikan pesan yang sangat besar: negeri ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara mengelola ekonomi dan pangan. Sebab kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari luas wilayahnya, tetapi juga dari kemampuannya memberi makan rakyatnya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.