Dinamika Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Sistem Islam.

sumber gambar : tatsqif.com

Dinamika Hubungan Penguasa dan Rakyat Dalam Sistem Islam

Oleh : Asriani Ummu Rayyan

Hubungan antara negara (penguasa) dan warga negara merupakan fondasi utama dalam diskursus tata kelola pemerintahan. Fenomena belakangan ini memperlihatkan gelombang protes dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. 

Aksi ini membawa narasi utama "Indonesia Menuju Bangkrut" dan juga terkait dengan isu - isu seperti ;  Program Makan  Bergizi Gratis , kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif  Listrik, hingga eskalasi biaya hidup menjadi sorotan utama.  Aksi kolektif ini, baik melalui demonstrasi di ruang publik maupun kritik di media sosial , merepresentasikan adanya ketegangan dalam komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa poin tuntutan Mahasiswa  terkait dengan isu - isu tersebut, tetapi yang paling pokok ada lima tuntutan diantaranya:  

1. Penurunan harga yaitu mendesak pemerintah untuk menurunkan harga  Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan pokok. 

2. Evaluasi program yaitu menghentikan sementara atau menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai membebani anggaran negara.

3. Tata kelola anggaran yaitu menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4. Kebebasan sipil yaitu menolak masuknya militerisme ke ranah sipil.

5. Pertanggungjawaban pemerintah yaitu menuntut pemerintah mengakui kesalahan atas berbagai kebijakan ekonomi yang dianggap tidak prorakyat.

Melihat dari beberapa tuntutan mahasiswa tersebut apakah pemerintah akan mengambil kebijakannya untuk mengabulkan lima poin utama tuntutan mahasiswa tersebut?

Demokrasi dan Kebijakan 

Berikut adalah rincian respon dan hasil kebijakan pemerintah atas tuntutan mahasiswa : 

1. Terkait dengan tuntutan menghentikan program  MBG yaitu pemerintah memastikan tidak membatalkan atau menyetop program MBG, alasannya karena sebagai agenda prioritas nasional. Namun, merespon temuan penyimpangan dan kritik tata kelola, pemerintah berjanji melakulan perombakan, evaluasi dan penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan agar program tepat sasaran. 

2. Tuntutan terkait BBM yaitu pemerintah menggaransi tidak ada kenaikan harga untuk BBM bersubsidi dan LPG 3 kg, meski harga BBM non subsidi tetap menyesuaikan dinamika pasar global seperti Pertamax karena akibat  dari harga minyak mentah dan kondisi geopolitik global.

3. Tuntutan terkait pemborosan APBN dan Ekonomi yaitu  pemerintah merespon dengan mengklaim bahwa langkah efisiensi dan penekanan pemborosan anggaran negara terus dilakukan agar tata kelola keuangan tepat sasaran.

Jadi itulah beberapa poin kebijakan dari pemerintah untuk merespon beberapa poin tuntutan mahasiswa.  

Secara teoritis, sistem demokrasi menjamin ruang bagi warga negara untuk menyampaikan kritik dan artikulasi kepentingan. Namun, realitas politik kerap menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi, masyarakat bebas menyuarakan penolakan, di sisi lain, pemerintah seringkali tetap mengeksekusi kebijakan yang dianggap sebagai prioritas pembangunan, terlepas dari tingginya resistensi publik.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbedaan pandangan dan kepentingan antara elit pembuat kebijakan, kelompok politik, dan masyarakat luas kerap berujung pada konflik orientasi. Akibatnya, meskipun demokrasi memberikan hak bersuara, aspirasi masyarakat sering kali terasa tidak memiliki daya tekan yang cukup kuat untuk mengubah arah kebijakan negara. Sehingga standar hubungan penguasa dan rakyat masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat bukan didasarkan pada syariat.

Sistem Islam Solusi Hakiki

Sebagai sebuah perspektif alternatif, paradigma politik islam menawarkan kerangka hubungan penguasa dan rakyat yang dibangun di atas landasan kepatuhan terhadap syariat islam,  bukan sekedar asas kepentingan , dan asas manfaat atau juga upaya melanggengkan kekuasaan.

Dalam sistem ini, kepemimpinan dipandang sebagai amanah. Penguasa terikat secara moral dan hukum untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip syariat islam dalam segala aspek kehidupan. Konsekuensinya, rakyat diwajibkan untuk manaati penguasa, dengan syarat kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum - hukum syariat islam.

Lebih lanjut, tata kelola pemerintahan islam memfasilitasi partisispasi publik melalui dua mekanisme utama : 

1. Syura (musyawarah) pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum atau urusan yang membutuhkan ijtihad (pemikiran mendalam). 

2. Muhasabah Lil Hukkam (pengawasan terhadap penguasa) hak sekaligus kewajiban konstitusional rakyat untuk memberikan nasihat, kritik, dan koreksi kepada pemerintah yang bertindak menyimpang atau repsesif. 

Dalam islam mengkritik pemerintah itu boleh selama kritikan itu tidak melanggar ketentuan syariat islam. Berikut ada dua contoh terkait dengan kritikan di zaman  sahabat Rasulullah saw. sebagai  seorang Khalifah menerima kritikan dan masukan sebagai berikut : 

1. Khalifah Utsman Bin Affan yaitu Abu Dzar Al - Ghifari, mengkritik keras kebijakan ekonomi dan pengelolaan Baitul mal (harta negara). Ia menentang penumpukan Kekayaan dan gaya hidup mewah yang mulai muncul di kalangan elit, serta berpendapat bahwa harta berlebih harus segera didistribusikan kepada fakir miskin. Tanggapan Khalifah Utsman Bin Affan menggunakan otoritas ijtihadnya untuk mangatur distribusi harta dan menjaga stabilitas makroekonomi wilayah islam yang luas. Untuk menghindari konflik sosial lebih lanjut di madinah, Khalifah Utsman Bin Affan meminta Abu Dzar Al - Ghifari, untuk tinggal di daerah Ar - Rabadzah. Peristiwa ini diakui sebagai teladan etika dalam menyampaikan kritik yang santun kepada penguasa. 

2. Khalifah Umar Bin Khattab ra. Terkait pembagian harta; Dalam suatu Khutbah Jumat, Khalifah Umar Bin Khattab ra. mengenakan jubah baru. Beliau mendapat kritikan dan protes dari jamaah. Sahabat Salman Al - Farisi dan yang lainnya berdiri dan berkata, "Kami tidak akan mendengar dan mematuhi perintahmu wahai Umar, sebelum engkau menjelaskan dari mana jubah ini. Engkau hanya membagikan selembar kain untuk setiap orang, tetapi jubahmu tampak terbuat dari dua lembar kain yang digabungkan." Umar tidak marah. Beliau dengan tenang meminta putranya, Abdullah Bin Umar, untuk memberikan penjelasan. Abdullah menjelaskan bahwa jubah itu adalah gabungan jatah kain milik ayahnya dan jatah kain miliknya sendiri yang diberikan kepada ayahnya agar cukup untuk dibuat pakaian. Setelah mendengar penjelasan tersebut jamaah menerima dan berkata, "Sekarang berbicaralah, kami akan mendengarkan."

Dalam konteks ini, kritik publik tidak dimaknai sebagai tindakan makar atau permusuhan politik. Sebaliknya, kritik dipandang sebagai manifestasi amar makruf nahi mungkar (menyeru pada kebaikan dan mencegah keburukan) yang esensial untuk menjaga transparansi dan keadilan bernegara.

Dalam islam seorang khalifah (kepala negara) bertanggung jawab dalam urusan rakyatnya hal ini sangat jelas dalam sabda Nabi saw. Yang Artinya:"Imam (kepala negara) itu adalah pengurus rakyat dan hanya dialah yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya."(HR. al-Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan

Dinamika dan gesekan antara pemangku kebijakan dan masyarakat adalah keniscayaan dalam sebuah entitas negara. Sistem demokrasi berupaya mengelola dinamika tersebut melalui jaminan kebebasan sipil dan mekanisme politik yang sering kali sarat dengan tarik - ulur kepentingan. Sementara itu, perspektif  politik islam mencoba membangun keseimbangan melalui hukum syariat islam sebagai aturan tertinggi di mana kewajiban penguasa dalam mewujudkan keadilan harus berjalan selaras dengan hak rakyat untuk bermusyawarah serta kewajiban mereka dalam memberikan pengawasan korektif secara konstruktif.

Sudah saatnya kaum muslim menjadikan islam sebagai satu - satunya solusi atas semua persoalan dalam segala lini kehidupan. Dengan cara meninggalkan sistem kufur menuju sistem yang mulia yaitu penerapan islam sacara kaffah, di bawah naungan khilafah islamiyah.

WalLaahu A'lam.

Hikmah: 

Rasulullah saw bersabda: yang Artinya : "Tiga hal yang tidak boleh dimonopoli : air, rumput, dan api."(HR. Ibnu Majah).