Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2026

Kelangkaan BBM Bersubsidi, Bukti Kuatnya Kapitalisasi Energi

Oleh Haura (Pegiat Literasi) Antrean BBM Mengular Antrean BBM kembali terjadi di berbagai daerah seperti di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan Timur. Tak luput antrean Panjang kendaraan yang mengantre BBM terjadi juga di sebagian SPBU wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Yogyakarta. Dilansir www.bbc.com (14/07/2026), Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan. Salah satu petugas SPBU jalan Gusti Hamzah Pontianak mengatakan pendistribusian bensin ke SPBU belakangan membutuhkan waktu lebih lama dibanding biasanya. Pemandangan serupa juga terlihat di SPBU kawasan Sungai Jawi. Antrean kendaraan masih tampak pada pagi hari.  Seorang petugas di SPBU tersebut mengaku pasokan bensin yang diterima belakangan mengalami pengurangan dibanding se...

Pajak Libatkan Aparat : Kepatuhan atau Pemaksaan?

Oleh Ummu Hayyan (Pegiat Literasi) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai acuan terbaru dalam pelaksanaan pengawasan perpajakan. Beleid yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 tersebut diterbitkan untuk mendukung implementasi PMK No. 111/2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus menyesuaikan proses bisnis pengawasan dengan implementasi Coretax DJP dan pengembangan teknologi informasi. pajakku.com. Dalam SE-8/PJ/2026 disebutkan, bahwa pengawasan lapangan dan kewilayahan dapat dilakukan dengan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas. Meskipun demikian, pemerintah menegaskan Babinsa dan Babinkamtibmas bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, maupun penegakan hukum di bidang perpajakan. Semua kewenangan tersebut adalah milik pelaksanaan tugas perpajakan. Pengaturan ini telah menjadi pedoman internal DJP sej...