Keracunan Massal MBG: Jangan Sekadar Salahkan SOP, Ini Bukti Gagalnya Sistem Mengurus Rakyat

Oleh : Yuli Atmonegoro 

(Aktivis Dakwah Serdang Bedagai)

Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dipandang sebagai sekadar kelalaian petugas, pelanggaran SOP, atau kesalahan teknis di lapangan. Terlalu sederhana jika pemerintah hanya mengatakan, "SOP harus diperbaiki."

Sebab pertanyaan sebenarnya adalah: Mengapa program yang menyangkut keselamatan ribuan anak justru bisa dijalankan dalam sistem yang membuka begitu banyak celah terhadap kelalaian, bisnis, kepentingan, dan permainan keuntungan? Keracunan massal bukan sekadar kesalahan dapur. Ini adalah alarm keras bahwa ada persoalan sistemik dalam cara negara mengurus rakyatnya. Rakyat Butuh Gizi, Bukan Proyek Bisnis. Makan bergizi adalah kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak yang sedang tumbuh.

Seharusnya negara memastikan setiap anak mendapatkan makanan yang aman, sehat, halal, bergizi dan layak dikonsumsi. Bukan menjadikan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai proyek besar yang melibatkan banyak kepentingan bisnis. Ketika penyediaan makanan dilakukan melalui rantai bisnis yang panjang, tender, investor, yayasan, mitra, penyedia jasa hingga pengejaran target produksi dalam jumlah besar, maka keselamatan rakyat berpotensi bergeser menjadi urusan nomor sekian.

Yang dikejar bukan lagi semata-mata kualitas.Tetapi juga, brapa biaya yang bisa ditekan? Berapa keuntungan yang bisa diperoleh? Berapa banyak porsi yang bisa diproduksi? Dan siapa yang mendapatkan proyek? Di sinilah masalahnya.

Dalam sistem yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama, kebutuhan rakyat mudah berubah menjadi ladang bisnis. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi justru berisiko menjadi korban.

SOP Tidak Akan Menyelesaikan Akar Masalah. Setiap terjadi masalah, jawaban pemerintah hampir selalu sama, yaitu evaluasi SOP, perketat pengawasan, berikan sanksi, perbaiki prosedur. Namun pertanyaannya, berapa kali SOP diperbaiki tetapi masalah terus berulang? SOP hanyalah aturan teknis. Ia tidak akan mampu menyelesaikan persoalan apabila sistem yang menjalankannya memang membuka ruang bagi kelalaian, permainan kepentingan dan orientasi keuntungan.

Apa gunanya sebuah dapur memiliki sertifikat sanitasi apabila dalam praktiknya makanan harus diproduksi dalam jumlah sangat besar? Apa gunanya memiliki standar kebersihan apabila distribusi makanan membutuhkan waktu panjang? Apa gunanya memiliki izin lengkap apabila kualitas bahan makanan ditentukan oleh kemampuan anggaran dan harga pasar? Dan apa gunanya sanksi administratif apabila keselamatan anak-anak sudah terlanjur dikorbankan? 

Kesalahan tidak selalu dimulai dari dapur. Kadang kesalahan sudah dimulai sejak negara memilih sistem pengelolaan yang salah. Ketika Target Lebih Penting daripada Keselamatan. Memaksa satu penyedia makanan melayani ribuan porsi setiap hari tentu bukan persoalan sederhana. Makanan memiliki batas waktu. Bahan makanan bisa rusak. Proses memasak membutuhkan kebersihan. Distribusi membutuhkan kecepatan. Penyimpanan membutuhkan standar tertentu. Semakin besar skala produksi, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung.

Namun dalam sistem yang terbiasa mengukur keberhasilan dengan angka dan target, pertanyaan yang muncul sering kali hanya:

Berapa juta penerima manfaat?

Berapa ribu porsi yang berhasil dibagikan?

Berapa daerah yang sudah terjangkau?

Padahal seharusnya pertanyaan utama adalah:

Apakah setiap anak benar-benar aman?

Sebab satu anak yang keracunan akibat kelalaian negara bukan sekadar angka statistik. Itu adalah bukti bahwa negara gagal menjalankan tanggung jawabnya. Negara Seharusnya Menjadi Pengurus, Bukan Sekadar Pengawas Proyek. Masalah mendasar hari ini adalah berubahnya cara pandang negara terhadap rakyat. Negara lebih sering tampil sebagai regulator, pengawas dan pemberi izin. Sementara urusan pelayanan rakyat diserahkan kepada pihak ketiga.

Pendidikan melibatkan bisnis. Kesehatan melibatkan industri. Pangan melibatkan pasar. Bahkan kebutuhan dasar rakyat pun semakin bergantung pada proyek, investor dan mitra swasta. Padahal negara seharusnya tidak sekadar membuat aturan lalu menyerahkan pelaksanaannya kepada mekanisme bisnis. Negara harus benar-benar bertanggung jawab mengurus rakyat.

Penguasa bukan sekadar pembuat kebijakan. Penguasa adalah pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Karena itu, urusan pangan dan gizi anak tidak boleh dikelola dengan mentalitas bisnis. Tidak boleh ada kompromi antara keselamatan rakyat dan keuntungan. Tidak boleh ada permainan proyek dalam urusan kebutuhan dasar masyarakat.

Kita Membutuhkan Sistem yang Mengutamakan Nyawa Rakyat

Keracunan massal MBG seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih dalam. Bukan hanya mempertanyakan siapa yang salah? Tetapi, mengapa sistem ini memungkinkan kesalahan seperti ini terjadi berulang kali?

Selama negara masih menjadikan mekanisme bisnis sebagai bagian besar dari pelayanan rakyat, selama kebutuhan dasar rakyat masih menjadi ladang proyek dan keuntungan, selama keselamatan masyarakat kalah oleh target politik dan pencapaian angka, maka persoalan serupa akan selalu berpotensi terjadi.

Rakyat tidak membutuhkan sekadar permintaan maaf. Rakyat membutuhkan jaminan. Bukan jaminan dalam bentuk slogan. Tetapi jaminan nyata bahwa makanan anak-anak mereka aman. Bahwa pelayanan publik tidak menjadi ladang keuntungan. Bahwa kebutuhan dasar tidak dipermainkan oleh kepentingan. Dan bahwa negara benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat.

Keracunan massal MBG bukan sekadar persoalan makanan basi atau SOP yang dilanggar. Ini adalah peringatan keras. Bahwa ketika sistem pengelolaan rakyat dibangun di atas kepentingan, bisnis dan keuntungan, maka rakyatlah yang pada akhirnya menanggung risiko. Sudah saatnya berhenti menambal kebocoran dengan SOP. Karena jika fondasi sistemnya bermasalah, sebanyak apa pun SOP dibuat, korban bisa saja terus berjatuhan.

Rakyat membutuhkan sistem yang menjadikan keselamatan, kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan mereka sebagai amanah. Bukan sebagai proyek. Bukan sebagai bisnis. Dan bukan sebagai komoditas politik.

Wallaahu a'alaam bishahowaab..